DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat secara daring pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi analis kebijakan dalam memahami proses analisis kebijakan serta meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti.
Mengusung tema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya", kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi kebijakan publik, yaitu Widhi Noviatno, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, serta Dr. Edison Ompe, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat.
Kegiatan diawali dengan keynote speech yang disampaikan oleh Junarlis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam paparannya, Junarlis menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan berbasis data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang efektif.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam proses perumusan kebijakan publik. Selain itu, diskusi yang interaktif memberikan berbagai perspektif dan pengalaman terkait penyusunan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi pegawai serta memperkuat sinergi antarunit kerja Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
