Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali melaksanakan fungsi pengharmonisasian produk hukum daerah melalui Rapat Pengharmonisasian 3 (tiga) Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karangasem yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (14/7/2026).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang menyampaikan bahwa pengharmonisasian bertujuan memastikan setiap rancangan produk hukum daerah selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan, serta teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi terhadap substansi rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Sebelum pembahasan dimulai, masing-masing perangkat daerah pemrakarsa memaparkan latar belakang dan urgensi pembentukan ketiga rancangan produk hukum tersebut. Selanjutnya, Tim Kerja I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyampaikan hasil analisis konsepsi terhadap setiap rancangan.

Rancangan pertama yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Tim Harmonisasi memberikan sejumlah penyempurnaan pada konsideran menimbang serta redaksional batang tubuh agar lebih sistematis, efektif, dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Tim memberikan masukan terkait penyempurnaan konsideran, kejelasan materi muatan, serta teknik penulisan agar lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, Tim Harmonisasi menilai substansi rancangan dan naskah akademik masih mengacu pada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Oleh karena itu, perangkat daerah pemrakarsa diminta melakukan penyempurnaan substansi sebelum rancangan tersebut diajukan kembali untuk proses harmonisasi.

Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa dua Rancangan Peraturan Bupati dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan penyusunan draf hasil harmonisasi. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan substansi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali di Ruang Arjuna, Selasa (14/7). Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Darmawan, hadir didampingi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Made Hari Sentana, serta Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), Kadek Satria Wibawa. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Darmawan menyampaikan bahwa audiensi dilaksanakan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus upaya membangun hubungan kerja yang semakin erat antara Kanwil DJP Bali dan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah maraknya praktik penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua instansi sepakat bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kewaspadaan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan aparatur agar tidak menjadi korban berbagai modus penipuan tersebut.

Audiensi juga membahas implementasi Coretax Administration System sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan. Pembahasan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem perpajakan yang lebih modern sekaligus mendukung tertib administrasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

"Kami menyambut baik audiensi ini sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi. Kanwil Kementerian Hukum Bali siap mendukung peningkatan pemahaman pegawai terhadap implementasi Coretax Administration System serta terus berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mencegah berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak," ujar Eem Nurmanah.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi. Melalui pertemuan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Kanwil DJP Bali berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DENPASAR – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang beragama Hindu melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka memperingati Hari Raya Tilem Kasa pada Selasa (14/7/2026). Persembahyangan yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut dilaksanakan di Padmasana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali sebagai bentuk bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Kegiatan diikuti oleh para pejabat dan pegawai yang beragama Hindu, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana. Seluruh peserta mengikuti rangkaian persembahyangan dengan tertib dan khusyuk, memanjatkan doa untuk keselamatan, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Hari Raya Tilem Kasa merupakan salah satu hari suci bagi umat Hindu yang dimaknai sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui persembahyangan ini, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali memperkuat nilai-nilai spiritual sebagai bekal dalam menjalankan amanah sebagai aparatur sipil negara.

Suasana khidmat tampak selama prosesi persembahyangan berlangsung, mencerminkan kebersamaan dan keharmonisan di lingkungan kerja. Kegiatan keagamaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dengan pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh pegawai.

Pelaksanaan persembahyangan bersama pada Hari Raya Tilem Kasa sekaligus menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam menghormati nilai-nilai keberagaman dan memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Semangat toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati yang terbangun di lingkungan kantor diharapkan terus menjadi fondasi dalam menciptakan budaya kerja yang harmonis dan produktif.

Melalui momentum Hari Raya Tilem Kasa, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali diharapkan senantiasa diberikan tuntunan, ketenangan batin, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Nilai-nilai pengabdian, integritas, dan profesionalisme yang terus dipupuk melalui pembinaan spiritual diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Denpasar – Dalam semangat memperingati Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya koperasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, pada Upacara Bendera Hari Koperasi ke-79 yang diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Selasa (14/7).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” mencerminkan tekad untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mampu bertransformasi, memanfaatkan kemajuan teknologi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi juga menekankan bahwa koperasi masa kini harus mampu menjawab tantangan zaman melalui inovasi dan digitalisasi. Melalui Program Presiden Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa transformasi koperasi harus berjalan seiring dengan penguatan aspek hukum dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, koperasi yang adaptif dan berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi anggota maupun masyarakat.

“Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kanwil Kementerian Hukum Bali siap mendukung melalui penguatan aspek hukum, pembentukan badan hukum yang sesuai ketentuan, serta mendorong tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah maupun nasional,” ujar Eem Nurmanah.

Rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 juga diisi dengan penyerahan secara simbolis Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Sertifikat Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta Akta Pendirian Koperasi kepada perwakilan koperasi. Melalui momentum ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem hukum yang mendukung lahirnya koperasi yang adaptif, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DENPASAR — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar kegiatan Sosialisasi strategis guna mematangkan implementasi dan skema pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa, Senin (13/07). Kegiatan ini bertujuan memperluas akses keadilan di Bali, khususnya bagi masyarakat rentan yang kesulitan menjangkau layanan hukum profesional.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang menekankan pentingnya optimalisasi peran Posbakum desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.

Kegiaran dilanjutkan dengan pengarahan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah. Dalam sambutannya, Eem menyoroti peran vital paralegal yang bertugas di lapangan. "Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani masyarakat, khususnya mereka yang berada pada posisi kurang beruntung, untuk memperoleh akses atas keadilan. Mereka menjadi ujung tombak dalam memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan non-litigasi bahkan advokasi," tegas Eem.

Sejak diresmikan pada akhir Desember 2025, pembentukan Posbakum di Bali menunjukkan perkembangan yang sangat masif. Eem melaporkan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 717 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se-Provinsi Bali. Lebih lanjut, terdapat 2.797 orang Paralegal Penggerak Posbankum yang telah terekam dalam sistem pelaporan.

Aktivitas pelayanan pos tersebut juga tercatat sangat tinggi. Hingga 11 Juli 2026, telah terdata sebanyak 2.625 laporan layanan Posbankum. Rincian pelayanan tersebut meliputi konsultasi dan informasi hukum sebanyak 1.670 layanan, perdamaian di luar pengadilan sebanyak 798 layanan, bantuan hukum dan advokasi sebanyak 147 layanan, serta rujukan advokat sebanyak 10 layanan.
Adapun tiga Posbankum yang menduduki peringkat teraktif di Provinsi Bali saat ini adalah Posbankum Dauh Puri Kaja di Kota Denpasar dengan 158 laporan, Posbankum Melinggih Kelod di Kabupaten Gianyar dengan 51 laporan, dan Posbankum Ulakan di Kabupaten Karangasem dengan 46 laporan.

Mengingat tingginya angka layanan dan peran penting para paralegal, Kanwil Kemenkum Bali telah menggandeng Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi selaku Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal secara periodik. Hingga pertengahan 2026 ini, Kanwil Kemenkum Bali telah menyelenggarakan dua kali pelatihan paralegal serentak se-Provinsi Bali.
Program pelatihan ini akan terus berlanjut guna meningkatkan kualitas dari kurang lebih 8.000 paralegal yang tercatat dalam SK Perbekel/Lurah se-Provinsi Bali dalam target waktu satu tahun.

Guna menyukseskan rencana pelatihan ketiga mendatang, Eem secara khusus meminta arahan dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, yang hadir dalam rapat tersebut.

Arahan dan bimbingan dari BPHN dinilai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan mematuhi regulasi terbaru. Regulasi tersebut khususnya mengenai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, serta kaitannya dengan peran OBH terakreditasi.

Melalui sinergi yang matang antara Kanwil Kemenkum, BPHN, dan OBH, diharapkan standarisasi pelayanan paralegal di tingkat desa dapat terus meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali.