Denpasar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi (Forkom) Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diselenggarakan di ruang rapat Wisma Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam pemberantasan narkotika di Bali.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai instansi terkait dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin meresahkan. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata internasional, membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga agar wilayahnya tetap bebas dari ancaman narkoba.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya kerjasama antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menghadapi permasalahan narkotika. "Penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang mengancam masa depan generasi muda Bali. Oleh karena itu, kita harus bersatu untuk melindungi masyarakat Bali dari bahaya narkoba," ujar Pj. Gubernur.

Pj. Gubernur juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberantas peredaran narkotika. "Melalui forum komunikasi ini, kami berharap langkah-langkah preventif dapat diperkuat, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan Bali yang bebas dari narkoba, serta menjadikan Bali sebagai daerah yang aman dan nyaman bagi warganya maupun wisatawan yang datang.

DENPASAR – Dalam upaya mendorong peningkatan pendaftaran hak cipta dan desain industri serta memperkuat sentra kekayaan intelektual di Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menjalin kerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Pembahasan terkait kolaborasi ini berlangsung dalam pertemuan di ISI Denpasar pada Rabu (5/2).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan pemahaman dan antusiasme masyarakat, khususnya pelaku seni dan industri kreatif, terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan desain industri.

"Tahun 2025 merupakan tahun tematik bagi kekayaan intelektual, dengan fokus pada hak cipta dan desain industri. Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di Bali, termasuk penguatan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai pusat layanan bagi para kreator dan inovator," ujar Redana.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Bali juga akan melakukan perpanjangan kerja sama Sentra Kekayaan Intelektual di ISI Denpasar. Sentra ini diharapkan dapat terus menjadi wadah konsultasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi mahasiswa, dosen, dan pelaku industri kreatif di Bali.

Rektor ISI Denpasar, Prof. Dr. I Wayan Adnyana, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama beserta jajaran, menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Bali. Ia menegaskan bahwa ISI Denpasar siap berkontribusi dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang seni dan desain industri.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Isya Nalapraja, beserta jajaran JF/JFU di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, berharap kolaborasi ini dapat mendorong lebih banyak karya seni dan desain industri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual sebagai aset berharga yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Denpasar – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan efisiensi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk menunjang pelayanan publik di masa transisi organisasi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, menandatangani perjanjian penggunaan bersama dan perjanjian penggunaan sementara BMN bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah. Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali pada Senin (3/2).

Perjanjian ini mencakup beberapa klausul penting yang mengatur penggunaan BMN sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan BMN berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan aset negara di tengah masa transisi organisasi. "Dengan adanya perjanjian ini, kami berharap dapat memaksimalkan penggunaan BMN untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, terutama dalam masa transisi di mana Kementerian Hukum dan HAM terpecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Wahyu Eka Putra.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal. "Sinergi antara Kementerian Hukum dan IMIPAS sangat penting untuk memastikan bahwa BMN digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi," tambahnya.

Melalui penandatanganan perjanjian ini, diharapkan tercipta tata kelola BMN yang lebih terintegrasi dan transparan.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kementerian Hukum Bali dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, terutama dalam masa transisi organisasi yang sedang berlangsung.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah melalui Zoom Meeting, Selasa (4/2/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu dan diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana beserta jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali.

Berada dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Bidang Kekayaan Intelektual memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat dalam pemenuhan Kinerja. Dibuka oleh Sesditjen KI, Andriensja, Technical Meeting ini dilaksanakan untuk menghasilkan Kolaborasi yang Solid, sehingga dapat terus menghasilkan Kinerja Terbaik Bagi Kementerian Hukum, Khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dirjen KI Kemenkum RI, Razilu, dalam sambutannya menyampaikan susunan Dua Program Ditjen KI di tahun 2025 ini yaitu, Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). CPU diantaranya adalah program Jelajah KI, Kawasan Berbasis KI, Klinik KI Bergerak dan Akselerasi Penyelesaian Permohonan KI, sedangkan untuk Program pada CPP adalah Penegakan Hukum KI, Peningkatan Permohonan KI, Pengembangan Kompetensi SDM dan Transformasi Layanan KI Digital.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan ini dan berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan program unggulan DJKI di wilayah.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KI di Bali, serta melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat agar semakin banyak yang memahami pentingnya KI,” ujar Wahyu.

Bangli, 3-4 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap tugas dan fungsi kenotariatan di Kabupaten Bangli selama dua hari, yakni pada Senin hingga Selasa, 3-4 Februari 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta Ketua Pengda Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Bangli, I Made Yoga Gautama, dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bangli, Anak Agung Gede Baskara. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para notaris di Kabupaten Bangli.

Acara dibuka oleh Ketua Pengda INI Kabupaten Bangli, I Made Yoga Gautama, yang dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi penting terkait kenotariatan, khususnya dalam layanan badan usaha dan badan hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, kemudian sambutan dari Kepala Kanwil Kemenkum Bali. Dalam sambutannya, Wahyu Eka Putra menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjunjung tinggi kode etik jabatan notaris. Ia mengingatkan kepada 63 notaris di Kabupaten Bangli untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dalam menjalankan profesinya.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil menjelaskan bahwa saat ini Kantor Wilayah tergabung dalam Satuan Tugas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Satgas ini bertugas untuk mencegah serta memberantas aktivitas keuangan ilegal dengan bersinergi bersama lembaga keuangan serta kementerian dan lembaga negara di wilayah Provinsi Bali. Oleh karena itu, ia mengingatkan para notaris untuk lebih berhati-hati dalam penerbitan akta guna menghindari potensi keterlibatan dalam permasalahan hukum.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta pengumpulan data substantif mengenai pembuatan akta badan usaha dan badan hukum. Diskusi ini bertujuan untuk mendalami permasalahan yang dihadapi notaris serta mencari solusi yang tepat.

Sebagai bagian dari evaluasi, tim kemudian melakukan kunjungan ke kantor notaris D Muhammad Najih, SH., M.Kn, serta Monique Anastasia Tindage, SH., M.Kn untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban dan larangan notaris.

Pada hari kedua, Selasa, 4 Februari 2025, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor notaris Ni Ketut Caturyani Maharni Partyani, SH., M.Kn, Dina Oktarina Ibrahim, SH., M.Kn, serta I Ketut Gde Juliawan Saputra, SH., M.Kn. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan para notaris telah memenuhi kewajiban mereka serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan para notaris di Kabupaten Bangli semakin memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan profesinya dengan integritas tinggi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.