DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwali) Denpasar pada Senin (12/01). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan produk hukum daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah didampingi Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Eem Nurmanah dalam sambutannya menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan proses substantif yang krusial. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum agar setiap norma dalam rancangan peraturan tidak bertentangan dengan asas dan hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.

"Kegiatan harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Eem Nurmanah.

Adapun tiga Ranperwali yang dibahas dalam harmonisasi ini memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu Ranperwali tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Tahun 2026 dan Pemberian Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2025, Ranperwali tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dan Ranperwali tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa.

Eem Nurmanah menambahkan bahwa ketiga rancangan ini diharapkan mampu memperkuat tertib administrasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Denpasar atas komitmennya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan staf Pemkot Denpasar dalam Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan serta kenaikan jenjang jabatan Analis Hukum Muda menjadi Analis Hukum Madya.

Sementara itu, Pj. Sekda Kota Denpasar yang juga merangkap sebagai Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, turut hadir dan memberikan tanggapannya.

I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali beserta jajaran Tim Pokja 3 Harmonisasi karena telah memfasilitasi proses harmonisasi rancangan Peraturan Walikota Denpasar ini dengan sangat baik.

"Kami berharap sinergi ini akan terus terjaga dan semakin kuat kedepannya, sehingga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga berdampak positif bagi pembangunan Kota Denpasar menuju kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya," pungkas Eddy Mulya.

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Persiapan Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Bali. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja tahun 2025 sekaligus memantapkan langkah dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas, namun juga harus menitikberatkan pada kualitas kinerja. Eem meminta agar evaluasi tahun 2025 diisi dengan pembahasan mendalam terkait perjanjian kinerja dan capaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan kinerja di tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Eem Nurmanah mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Eem menekankan agar target realisasi per triwulan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat guna mencegah terjadinya deviasi yang dapat berdampak pada penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk itu, Eem meminta para bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih teliti dalam memeriksa alur pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing Divisi dan Bagian.

Dalam bidang kepegawaian, Eem menegaskan bahwa penilaian kinerja pegawai harus dilakukan secara objektif dan terukur melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), baik per triwulan maupun tahunan, dengan melibatkan unsur kepegawaian. Eem juga mendorong Bagian Tata Usaha dan Umum melalui Kelompok Kerja SDM untuk menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka penyusunan SKP yang selaras dengan rencana aksi masing-masing Divisi dan Bagian, serta melakukan pemetaan peminatan jabatan fungsional.

Selain itu, Eem mendorong agar Divisi Pelayanan Hukum dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah maupun pihak eksternal. Menurut Eem, kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan eksistensi dan peran Kanwil Kemenkum Bali di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, Eem juga memberikan perhatian khusus kepada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H). Eem mengarahkan agar Divisi P3H senantiasa menjaga tertib administrasi serta segera menyempurnakan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan kelancaran pelaksanaan rencana aksi.

Eem juga mengingatkan seluruh jajaran agar mulai menyiapkan data dukung yang diperlukan untuk pemenuhan rencana aksi perjanjian kinerja, serta segera memproses Surat Keputusan Tim Kerja sebagai dasar pelaksanaan rencana aksi tahun 2026. Eem berharap seluruh jajaran dapat bekerja lebih terencana, terukur, dan sinergis demi mewujudkan kinerja Kanwil Kemenkum Bali yang semakin berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti rapat pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali bersama Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin (12/1/2026).

Rapat ini diikuti oleh Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali yang diketuai oleh I Dewa Gde Agung Peradnyana, didampingi para Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mencakup empat Ranperda, yaitu Ranperda tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal; Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani; Ranperda tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring; serta Ranperda tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Imelda, yang menekankan pentingnya harmonisasi Ranperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah.

Rapat pembahasan ini juga melibatkan kementerian terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pariwisata, bersama perangkat daerah/OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, untuk memberikan masukan dan penyelarasan substansi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa keempat Ranperda tersebut disusun sebagai upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih dan air minum yang layak bagi masyarakat, dengan pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, pengendalian toko modern berjejaring dimaksudkan untuk memberikan ruang yang adil bagi UMKM dan produk lokal agar dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya sendiri. Selain itu, Ranperda pelindungan pantai dan sempadan pantai diarahkan untuk memastikan pantai tetap menjadi ruang publik yang dapat diakses masyarakat, termasuk untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Adapun Ranperda pengendalian alih fungsi lahan produktif bertujuan menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Bali agar tetap produktif serta mendukung ketahanan pangan.

Melalui pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Bali mendukung proses penyusunan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Penguatan Tim Satuan Tugas (Satgas) PNBP Jaminan Fidusia Wilayah Bali pada Senin (12/01). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Nakula dan melalui Zoom Meeting. Rapat bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan tim dalam melaksanakan tugas pemantauan PNBP Jaminan Fidusia di wilayah Bali.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Wayan Redana, dan dihadiri oleh seluruh anggota Satgas yang telah terbentuk. Para peserta merupakan perwakilan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dari sembilan kabupaten/kota se-Bali, yaitu Buleleng, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Badung, dan Kota Denpasar. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bali, I Wayan Redana menegaskan bahwa keberadaan Satgas PNBP Jaminan Fidusia memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan pelaporan fidusia. "Satgas ini dibentuk untuk memastikan bahwa pelaporan akta Jaminan Fidusia dilakukan secara tertib dan akuntabel, sehingga potensi PNBP dapat terjaga dengan baik," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penugasan dalam Satgas PNBP Jaminan Fidusia merupakan tugas khusus yang terpisah dari pengawasan rutin notaris. Setiap anggota Satgas di wilayah ditugaskan secara aktif sebagai operator atau reader. Tugas utamanya adalah memantau serta memverifikasi kepatuhan notaris dalam melaporkan akta Jaminan Fidusia di wilayah kerja masing-masing.

Terkait mekanisme kerja, Satgas diinstruksikan untuk segera melakukan pemantauan terhadap data pelaporan fidusia. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi kehilangan PNBP akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan. Untuk mendukung kelancaran koordinasi, disepakati pula penggunaan grup komunikasi Satgas sebagai sarana pelaporan temuan dan penyelesaian kendala teknis secara cepat.

Menutup kegiatan, seluruh anggota Satgas menyatakan kesanggupan dan komitmennya untuk melaksanakan arahan yang telah diberikan. Anggota Satgas akan segera melakukan screening dan verifikasi data pelaporan fidusia notaris di wilayah masing-masing. Hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada Kantor Wilayah sebagai bahan evaluasi efektivitas Satgas dalam meningkatkan kepatuhan dan capaian PNBP Jaminan Fidusia.

Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang digelar terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (13/1). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dari Ruang Darmawangsa.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta Kepala Divisi P3H Mustiqo Vitra Ardhiansyah, hadir bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. Kehadiran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang hukum.

Apel bersama ini juga diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali serta Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia NTT Wilayah Kerja Bali di lokasi yang sama. Sinergi lintas kementerian tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi yang solid di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara terpadu.

Bertindak sebagai pembina apel, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa apel awal tahun memiliki makna strategis. “Apel ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen seluruh jajaran untuk melangkah bersama menghadapi tantangan tahun 2026,” ujar Yusril.

Menko Kumham Imipas juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur negara dalam menghadapi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Beliau menegaskan bahwa penegakan hukum kedepan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada
keadilan substantif, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.

Menutup kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah menyatakan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Bali siap menindaklanjuti arahan Menko Kumham Imipas secara konkret. “Kami berkomitmen memperkuat sinergi lintas kementerian, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan pelayanan hukum di Bali berjalan adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan semangat pembaruan KUHP dan KUHAP yang baru,” tegas Eem Nurmanah.