DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwali) Kota Denpasar, Rabu (10/6/2026) bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menghadirkan regulasi daerah yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Harmonisasi hari ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah , didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah beserta tim Pokja 3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah. Hadir dalam kesempatan tersebut dari jajaran Pemerintah Kota Denpasar, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Kepala Dinas Pariwisata , Kepala Dinas Kesehatan , Kepala Bagian Hukum beserta jajaran Pemerintah Kota Denpasar lainnya.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung atas rangkaian surat permohonan yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar sejak akhir Mei hingga awal Juni 2026. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 , proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dengan koridor hukum nasional.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam arahannya menekankan bahwa proses harmonisasi ini membedah substansi dari 11 rancangan peraturan, yang terdiri dari 4 Ranperda dan 7 Ranperwali. Materi yang dibahas menyentuh berbagai aspek vital kehidupan masyarakat, mulai dari penataan batas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Timur , pelestarian budaya melalui penyelenggaraan festival , perlindungan kesehatan melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui peran Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Bali memastikan setiap pasal yang dirumuskan memenuhi asas kejelasan tujuan dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
"Kegiatan harmonisasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegas Eem Nurmanah.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, menyampaikan urgensi tinggi dari Pemkot Denpasar dalam mengajukan permohonan fasilitasi harmonisasi ini. Menurutnya, kepastian hukum—terutama terkait batas wilayah administratif desa serta regulasi teknis lainnya—sangat dinantikan oleh masyarakat demi kelancaran pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Kanwil Kemenkum Bali atas ruang diskusi konstruktif yang diberikan.
"Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dan kerja keras Tim Kanwil Kemenkum Bali. Fasilitasi harmonisasi ini sangat mendesak bagi kami di pemerintah kota agar regulasi yang dilahirkan memiliki dasar hukum yang kokoh, menghindari potensi sengketa di masyarakat, dan benar-benar siap diimplementasikan demi kesejahteraan warga Denpasar," ujar Komang Lestari Kusuma Dewi.
Melalui sinergi positif yang terbangun erat antara Kanwil Kemenkum Bali dan Pemerintah Kota Denpasar ini, diharapkan 11 regulasi yang telah disempurnakan tersebut mampu menjadi motor penggerak tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dampak jangka panjangnya, masyarakat Kota Denpasar akan menikmati perlindungan hukum yang lebih pasti, kualitas kesehatan lingkungan yang meningkat, serta penguatan sektor pariwisata berbasis budaya yang maju dan sejahtera.
