Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Morina Harahap, dalam kegiatan Penguatan Jasa Konsultasi yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali, Selasa (10/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, beserta seluruh jajaran.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum melalui pengawasan, kemitraan strategis, dan penguatan akuntabilitas.
Beliau berharap kegiatan penguatan jasa konsultasi ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan (sharing knowledge) antara Inspektorat Jenderal dan jajaran Kantor Wilayah. Menurutnya, arahan yang diberikan diharapkan mampu memperkuat budaya kerja, membantu penyelesaian berbagai permasalahan, serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan dan penguatan yang konstruktif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Eem Nurmanah.
Pada kesempatan tersebut, Morina Harahap menyampaikan apresiasi atas berbagai perubahan, inovasi, dan capaian kinerja yang telah diwujudkan Kanwil Kemenkum Bali. Beliau menegaskan bahwa pengawasan yang berkesinambungan, kemitraan yang dibangun melalui sinergi yang baik, serta akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan merupakan tiga aspek utama yang harus terus diperkuat.
"Pengawasan yang efektif, sinergi yang kuat, dan akuntabilitas yang konsisten merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Ketiga aspek ini harus menjadi budaya kerja yang terus dijaga dan ditingkatkan," tegas Morina Harahap.
Dalam arahannya, Morina Harahap juga menyoroti pentingnya kedisiplinan pegawai sebagai salah satu fondasi utama organisasi. Beliau mengapresiasi kepedulian pimpinan terhadap upaya pencegahan pelanggaran disiplin serta mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, beliau memberikan apresiasi atas langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan Kanwil Kemenkum Bali terhadap temuan terkait Barang Milik Negara (BMN) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tertib dan akuntabel.
Pada sesi pemaparan materi, Morina Harahap juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Beliau menyampaikan bahwa dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 perlu terus disempurnakan dan didukung dengan dokumen pendukung yang memadai agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Lebih lanjut, Inspektorat Wilayah I membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi seluruh kantor wilayah dalam pelaksanaan manajemen risiko maupun pengelolaan keuangan. "Kami siap memberikan pendampingan dan konsultasi agar seluruh satuan kerja dapat melaksanakan manajemen risiko dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi temuan di kemudian hari," ungkap Morina Harahap.
Terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Morina Harahap menegaskan bahwa keberhasilan maupun keberlanjutan predikat tersebut sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran. Oleh karena itu, peningkatan kedisiplinan, penyelesaian tindak lanjut temuan, penanganan permasalahan kepegawaian, serta penguatan integritas harus terus menjadi perhatian bersama.
Menutup arahannya, beliau menyampaikan optimisme bahwa Kanwil Kemenkum Bali mampu menjadi contoh dan tempat studi tiru bagi kantor wilayah lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan yang diberikan guna mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik
