Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, bertempat di Aula Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali. Rapat kerja ini membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peningkatan peran notaris dalam penegakan hukum agraria sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bali senantiasa berkomitmen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah Bali. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris selaku pihak pelapor. Penerapan PMPJ ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat sistem pengendalian risiko melalui pelaksanaan PMPJ serta peningkatan kualitas pelaporan oleh notaris. Selain itu, Kanwil juga mendorong peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). “Kami bersyukur karena per 31 Oktober kemarin, seluruh desa di Bali telah memiliki Posbakum, dan dalam waktu dekat akan diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Hukum,” ujar Eem Nurmanah.

Anggota Komite I DPD RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kanwil Kemenkum Bali dalam menerapkan PMPJ dan melakukan pengawasan terhadap notaris. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat integritas profesi notaris di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum. “Kami mendukung langkah Kanwil dalam pengawasan notaris dan akan terus mendorong peningkatan profesionalisme agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang oleh oknum,” ujar Arya Wedakarna.

Selain itu, Arya Wedakarna juga memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan Posbakum di seluruh desa di Bali. Menurutnya, keberadaan Posbakum menjadi wujud nyata negara hadir dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kecil. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengupayakan dukungan anggaran untuk keberlanjutan dan operasional Posbakum agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana Girsang, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging. Turut hadir pula perwakilan dari Bappeda Provinsi Bali, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), dan pengurus Ikatan Notaris Indonesia tingkat wilayah maupun daerah. Kehadiran berbagai instansi ini mencerminkan sinergi antar lembaga dalam memperkuat tata kelola hukum di bidang agraria.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta rapat berdiskusi mengenai tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan pentingnya peran notaris dalam memastikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Kanwil Kemenkum Bali menegaskan siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan profesi notaris. Hasil dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyusunan kebijakan di bidang hukum dan agraria di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan di bidang hukum. Kolaborasi bersama Komite I DPD RI serta instansi terkait diharapkan mampu memperkuat sistem hukum agraria yang adil dan transparan. Kegiatan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta rapat kerja.

Denpasar, 11 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kanwil Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bangli, bertempat di Ruang Nakula Kanwil Kementerian Hukum Bali, Selasa (11/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Bali, Isya Nalapraja, jajaran Bidang KI, serta tim dari BRIDA Kabupaten Bangli yang dipimpin oleh Sekretaris BRIDA, I Wayan Gede Wirajaya. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur BRIDA dalam memfasilitasi pelindungan HKI bagi masyarakat, pelaku inovasi, dan pelaku UMKM di Kabupaten Bangli.

Dalam sambutannya, Isya Nalapraja menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan BRIDA Bangli. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung upaya pemerintah daerah melindungi hasil riset dan inovasi masyarakat. “Melalui kegiatan pendampingan seperti ini, kami berharap BRIDA Bangli dapat menjadi garda terdepan dalam fasilitasi pendaftaran HKI di tingkat daerah. Ke depan, Kanwil Kementerian Hukum Bali akan terus membuka ruang kolaborasi serupa agar perlindungan terhadap hasil inovasi dan kreativitas masyarakat semakin kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris BRIDA Kabupaten Bangli, I Wayan Gede Wirajaya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ia menjelaskan bahwa kunjungan pihaknya kali ini bertujuan memperdalam pemahaman terkait alur dan prosedur pendaftaran HKI serta melakukan pembuatan akun BRIDA Bangli pada sistem pendaftaran KI DJKI Kementerian Hukum RI. “Pendampingan ini menjadi penting bagi kami agar aparatur BRIDA dapat menjadi fasilitator yang andal dalam membantu masyarakat dan pelaku inovasi di Bangli mendaftarkan karya mereka,” ungkapnya.

Pendampingan teknis kemudian dipandu oleh Staf Bidang Kekayaan Intelektual, Putu Edi Wahyudi, yang memberikan penjelasan menyeluruh mengenai tata cara pendaftaran HKI melalui portal resmi DJKI di laman dgip.go.id, mulai dari proses pembuatan akun hingga tahapan verifikasi dokumen. Peserta juga mendapatkan simulasi langsung untuk memastikan setiap langkah dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan saat mendampingi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam keterangannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Bali. “Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus memperluas pendampingan dan edukasi KI hingga ke tingkat kabupaten dan desa. Perlindungan HKI bukan hanya bentuk pengakuan hukum atas karya, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi kreatif dan riset inovatif daerah. Kolaborasi dengan BRIDA Bangli ini merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran dan kemandirian daerah dalam melindungi hasil cipta dan inovasi masyarakat,” tegasnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap kerja sama dengan BRIDA Kabupaten Bangli akan terus berlanjut dan berkembang, sehingga upaya pelindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan inovasi dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangli.

Bangli – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali melalui Tim Harmonisasi sukses melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bangli tentang Standar Harga Satuan Di Desa Tahun Anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada Selasa (11/11).

Rapat dibuka oleh Koordinator Tim Kerja II, Eka Agustina, menegaskan bahwa harmonisasi ini wajib dilaksanakan sebagai amanat dari Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang bertujuan menciptakan keselarasan norma dalam produk hukum daerah.

Pemrakarsa dari Bagian Hukum Kabupaten Bangli menjelaskan bahwa Ranperbup ini disusun sebagai panduan dan kepastian besaran maksimal kegiatan di desa. Regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi.

Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Bali memaparkan hasil analisisnya dengan fokus pada perbaikan struktur penormaan dan penyesuaian substansi. Penyesuaian tersebut didasarkan pada dua rujukan utama: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang standar harga satuan regional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tim harmonisasi juga memastikan teknik penulisan Ranperbup telah sesuai dengan kaidah formal yang termuat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dari hasil penyempurnaan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, yang diwakili oleh Bagian Hukum dan DPMD, menyatakan sepakat sepenuhnya dan menyampaikan apresiasi atas perbaikan draf Ranperbup tersebut. Kegiatan harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan kesatuan yang utuh, serta menghindari potensi disharmonisasi dalam produk hukum daerah.

Denpasar – Kanwil Kemenkum Bali ambil peran dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Denpasar, pada Selasa (11/11). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mengusung tema "Penguatan Peran dan Tata Kelola JDIH Desa sebagai Pilar Keterbukaan Informasi Hukum di Desa".

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan dokumentasi hukum di desa serta mendorong inisiasi pembentukan Pojok JDIH Desa sebagai pusat literasi dan pelayanan informasi hukum bagi masyarakat.

Mustiqo Vitra Ardhiansyah, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, hadir sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Mustiqo secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar. Dalam paparannya, beliau menyampaikan materi mengenai Kebijakan Nasional JDIH dan Peran Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, termasuk strategi pembentukan Pojok JDIH Desa.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kota Denpasar yang telah berhasil meraih nilai tertinggi dalam Pengelolaan JDIH se-Indonesia untuk kategori Kota," ujar Mustiqo.

Mustiqo menekankan bahwa sistem informasi dan komunikasi hukum, yang diwadahi oleh JDIH (berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012), adalah pilar penting untuk mendukung kelancaran sistem hukum dan merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang cepat, akurat, mudah, dan terpadu. Bimtek ini juga menghadirkan Iswiyati Kuntiri dari BPHN Kementerian Hukum yang fokus pada materi teknis pengisian metadata dan pembuatan abstrak Produk Hukum Desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini menarik partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi yang berjalan konstruktif dan interaktif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh para narasumber.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menggelar rapat koordinasi intensif guna mematangkan seluruh aspek persiapan pelaksanaan Kegiatan Bina Mental Aparatur Sipil Negara (ASN). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, dengan fokus memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, tertib, dan mencapai sasaran penguatan integritas ASN pada Senin (10/11).

Rapat persiapan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil ini dihadiri oleh seluruh panitia pelaksana dan Pejabat Tinggi Pratama yang terlibat. Kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah menunjukkan komitmen serius pimpinan dalam menyukseskan program yang vital bagi pembentukan karakter ASN.

Dalam arahannya, Kakanwil Eem Nurmanah menekankan bahwa Kegiatan Bina Mental ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai wadah strategis untuk meningkatkan etos kerja dan integritas moral seluruh jajaran.

"Kegiatan Bina Mental ini adalah komitmen tertinggi kita untuk membangun ASN yang berkarakter. Integritas adalah benteng utama kita. Melalui kegiatan ini, kita menegaskan kembali komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," tegas Eem Nurmanah.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antar divisi untuk memastikan seluruh materi yang disampaikan benar-benar menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan budaya anti-korupsi di setiap lini pelayanan Kanwil Kemenkum Bali.

Dengan kepemimpinan langsung dan pengawasan detail dari Kakanwil Eem Nurmanah, Kanwil Kemenkum Bali optimis Kegiatan Bina Mental ASN akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas tinggi, demi tercapainya pemerintahan yang terbebas dari KKN.