DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial melalui kegiatan bertajuk "Kanwil Kemenkum Bali Peduli". Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut dua hari besar keagamaan, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2026. Bakti sosial ini meliputi internal organisasi dan masyarakat luas sebagai wujud syukur atas harmoni keberagaman di lingkungan kerja Kanwil Kemenkum Bali.

Sebagai bentuk apresiasi di lingkungan internal, Kanwil Kemenkum Bali menyerahkan paket sembako kepada jajaran pendukung operasional kantor yang terdiri dari petugas keamanan (security), dan petugas kebersihan (cleaning service). Kepala Kanwil Kemenkum Bali menyampaikan bahwa peran mereka sangat vital dalam menjaga kelancaran tugas harian, sehingga bentuk kepedulian ini merupakan wujud terima kasih langsung atas dedikasi dan kerja keras mereka selama ini.

Tidak hanya berbagi di lingkungan internal, Kepala Kantor Wilayah beserta Jajaran Kanwil Kemenkum Bali juga melanjutkan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi Yayasan Panti Asuhan Fajar Dua yang berlokasi di Kabupaten Klungkung. Kehadiran tim disambut hangat oleh anak-anak dan pengurus panti. Selain memberikan bantuan materiil, momen ini menjadi sarana silaturahmi yang bermakna untuk mempererat tali persaudaraan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah menegaskan bahwa kegiatan berbagi ini adalah cerminan toleransi nyata dalam menyambut keheningan Nyepi dan menantikan hari kemenangan Idul Fitri.

Selanjutnya kakanwil juga memberi apresiasi terhadap wujud nyata kepedulian KORPRI dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali terhadap masyarakat dan sesama. Melalui program swakelola KORPRI yang didorong oleh keikhlasan para pegawai , kegiatan berbagi ini dapat terlaksana dengan penuh khidmat dan makna. Semangat gotong royong dan solidaritas ini diharapkan dapat meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan, sekaligus membawa keberkahan bagi seluruh jajaran kanwil Kemenkum Bali dalam menjalankan pengabdian kepada negara.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis (5/3) di kantor DJKI. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Tahun 2026.

Koordinasi tersebut mencakup pembahasan dengan beberapa direktorat di lingkungan DJKI, yaitu Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Kerja Sama dan Edukasi, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum DJKI, dibahas pelaksanaan rencana aksi penegakan hukum KI Tahun 2026 yang saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sedang dalam proses finalisasi. Selain itu, turut dibahas penanganan sengketa motif tenun “Jumputan Bianglala” di Desa Kalianget, Kabupaten Buleleng. DJKI menyarankan agar penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme mediasi, dengan terlebih dahulu diajukan permohonan mediasi oleh pihak pemohon. DJKI juga mendorong peningkatan kapasitas mediator melalui program sertifikasi dan pelatihan, termasuk kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran KI juga diarahkan pada peningkatan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan musik dan lagu. Kanwil Kemenkum Bali didorong untuk melakukan pemetaan tempat usaha yang memutar musik seperti hotel, restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan, guna mengidentifikasi potensi penerimaan royalti yang dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Edukasi kepada pelaku usaha juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti.

Sementara itu, pada koordinasi dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dibahas rencana pelaksanaan kegiatan pembahasan Indonesia Proposal yang akan diselenggarakan pada 24–28 Maret 2026 di The Patra Bali Resort & Villas. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh sekitar 45 peserta dari DJKI, Kementerian Luar Negeri, serta delegasi dari Jenewa. Sejumlah pejabat yang direncanakan hadir antara lain Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala BSK, pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Hukum, serta staf khusus.

Selain itu, turut dibahas tindak lanjut surat Menteri terkait pencatatan lagu daerah. Kanwil Kemenkum Bali telah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan yang menyatakan kesiapan untuk memberikan data lagu Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada para pencipta. Kanwil juga diarahkan untuk berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan guna memastikan klasifikasi antara lagu daerah, karya komunal turun-temurun, dan karya cipta individu.

Direktorat Hak Cipta juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman musisi di Bali terkait mekanisme pembayaran royalti. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Bali berencana menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai royalti musik dengan melibatkan Direktorat Hak Cipta serta LMKN. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini masih menunggu proses pembahasan di DPR.

Pada koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama dan Edukasi, dibahas persiapan pelaksanaan kegiatan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang akan berlangsung pada 6–10 April 2026 di Bali. Kanwil Kemenkum Bali diminta mendukung berbagai aspek teknis kegiatan, antara lain koordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait jalur kedatangan tamu internasional, penunjukan narahubung, serta pendampingan kegiatan kunjungan para ahli ke Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa dalam rangka IP Talks.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga akan diselenggarakan pameran produk Indikasi Geografis (IG) seperti kopi, garam, tenun, lukisan, mete, dan gula dawan, serta kegiatan IP Valuation yang difasilitasi oleh European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Selanjutnya, pada koordinasi dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kanwil Kemenkum Bali diminta melakukan pemetaan koperasi di Bali melalui data SIMKOPDES yang saat ini tercatat sekitar 372 koperasi. Kanwil juga didorong untuk berkoordinasi dengan Dinas Koperasi guna memastikan koperasi yang masih aktif serta mengidentifikasi potensi usaha yang dapat didorong untuk pendaftaran merek kolektif, seperti usaha logistik, kios pupuk, maupun unit usaha lainnya di bawah koperasi.

Permohonan pendaftaran merek kolektif diharapkan sudah dapat diajukan pada bulan April 2026. Apabila permohonan belum masuk, Kanwil tetap diminta mendokumentasikan seluruh kegiatan koordinasi sebagai data dukung pelaksanaan program. Adapun biaya pendaftaran dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan memanfaatkan tarif PNBP UMK bagi koperasi yang memenuhi persyaratan.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Bali diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan program Kekayaan Intelektual Tahun 2026 di wilayah Bali, khususnya dalam penguatan penegakan hukum KI, peningkatan kepatuhan pembayaran royalti musik dan lagu, dukungan penyelenggaraan kegiatan internasional di Bali, serta peningkatan permohonan KI melalui pendaftaran merek kolektif dan pencatatan lagu daerah melalui sinergi dengan instansi terkait di daerah.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi bersama jajaran Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana yang berlangsung di Ruang Arjuna, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jumat (6/3).

Pertemuan ini merupakan langkah koordinasi strategis terkait Penguatan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) melalui program Bina Desa Universitas Udayana. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata implementasi Komitmen Bersama yang sebelumnya telah disepakati antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan tujuh universitas di Bali.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menyambut hangat kehadiran delegasi FH Unud. Dalam sambutannya, Eem memberikan gambaran umum mengenai urgensi program Posbankum di tengah masyarakat.

Wakil Dekan 3 FH Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Bagiastra, menjelaskan bahwa melalui program Bina Desa, pihaknya akan terjun langsung ke 21 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Gianyar. Fokus utama audiensi ini adalah menyelaraskan program akademik tersebut dengan sistem bantuan hukum yang ada.

"Kami dari Fakultas Hukum ingin mencari pola dan mekanisme agar program Bina Desa ini selaras dengan program Posbankum dari Kementerian Hukum. Ini adalah langkah penting sekaligus contoh baik untuk mengenalkan Posbankum secara lebih luas kepada masyarakat desa," ujar Dr. Bagiastra.

Ia juga menambahkan komitmennya untuk memutakhirkan proses pelaporan jika terdapat kendala teknis di lapangan, sembari mengapresiasi keberadaan Posbankum yang selama ini telah berjalan di desa-desa.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menilai keterlibatan mahasiswa adalah kunci efektivitas pelayanan hukum di tingkat akar rumput. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga kontributor aktif dalam sistem pelaporan Posbankum.

"Mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan kami di desa. Dengan kolaborasi ini, mereka bisa berkonsultasi langsung dengan paralegal, bahkan menjadi klien untuk mendapatkan informasi terkait layanan hukum. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara paralegal dan akademisi," ungkap Eem Nurmanah.

Eem berharap sinergi ini dapat menyatukan visi dan misi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. "Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita memastikan akses keadilan dapat merata dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tanpa terkecuali," tutupnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Koordinator Unit Pengelola Informasi & Kerja Sama Dr. Jimmy Z Usfunan, serta tim PIC Bina Desa FH Unud.

Jembrana – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jembrana. Kegiatan berlangsung pada 4–5 Maret 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana.

Kegiatan diawali pada Rabu (4/3) dengan koordinasi persiapan pelaksanaan harmonisasi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana. Tim dari Kanwil Kementerian Hukum Bali diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Jembrana. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pencermatan awal terhadap tiga Ranperbup yang akan dibahas sekaligus koordinasi terkait aspek administratif pelaksanaan rapat harmonisasi.

Selanjutnya pada Kamis (5/3) dilaksanakan rapat pengharmonisasian yang dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jembrana, Kepala Bagian Hukum Setda Jembrana, serta perangkat daerah terkait. Kegiatan dibuka oleh Asisten I dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Dalam arahannya, disampaikan pentingnya penguatan pembangunan hukum di daerah, termasuk mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Jembrana agar dapat mencapai nilai maksimal, mengingat keterkaitannya dengan Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Selain itu juga disampaikan bahwa masa sanggah serta pengunggahan data dukung pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilaksanakan. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) diharapkan dapat terus diperkuat guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan harmonisasi juga ditekankan sebagai langkah penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kualitas regulasi yang baik dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Jembrana menyampaikan bahwa saat ini sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana masih terbatas. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya secara optimal untuk memberikan hasil terbaik dalam penyelenggaraan urusan hukum, khususnya pada layanan Informasi dan Reformasi Hukum serta pengelolaan JDIH.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan latar belakang penyusunan tiga Ranperbup oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Perpustakaan selaku pemrakarsa. Ranperbup yang dibahas meliputi perubahan terkait pembentukan dan tata kerja Rumah Sakit Umum Negara, perubahan pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah, serta penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bali kemudian menyampaikan hasil pencermatan terhadap masing-masing rancangan. Pada Ranperbup mengenai kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, disarankan agar rancangan yang semula berbentuk perubahan kedua direkonstruksi menjadi peraturan bupati baru, dengan pertimbangan perubahan materi muatan yang cukup signifikan serta kebutuhan penataan kembali struktur norma guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi pengaturan.

Sementara itu, pencermatan terhadap Ranperbup tentang pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah lebih bersifat penyempurnaan teknis terhadap pedoman evaluasi yang telah ada dan dinilai telah selaras dengan perkembangan regulasi. Adapun pada Ranperbup mengenai pembentukan dan tata kerja Rumah Sakit Umum Negara, pencermatan difokuskan pada penyesuaian administratif serta harmonisasi dasar hukum tanpa mengubah substansi utama struktur organisasi. Tim Kanwil Kementerian Hukum Bali juga memberikan beberapa saran perbaikan penormaan pada sejumlah pasal agar selaras dengan kondisi kelembagaan saat ini.

Melalui rapat ini, proses pengharmonisasian terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati Jembrana telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seluruh hasil harmonisasi disepakati oleh para pihak dan akan ditindaklanjuti pada tahapan pembentukan peraturan selanjutnya.

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana menerima audiensi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali beserta jajaran di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali pada Kamis (05/03/2026).

Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan kegiatan Temu Wicara dengan UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha di Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Provinsi Bali memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat besar.

Beragam karya kreatif lahir dari masyarakat Bali, mulai dari seni, kerajinan, desain, kuliner, hingga berbagai inovasi produk UMKM yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut perlu didukung dengan perlindungan hukum melalui pendaftaran HKI agar karya-karya tersebut dapat terlindungi sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha., Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

“Bali memiliki begitu banyak karya dan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan temu wicara ini kami ingin mendorong para pelaku UMKM untuk memahami pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki agar memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Eem Nurmanah.

Melalui pertemuan koordinasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Temu Wicara dengan UMKM mengenai HKI dan Manajemen Usaha dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM di Provinsi Bali.