Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Lanjut Usia pada Kamis (21/5) di Ruang Arjuna, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan responsif bagi kelompok rentan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Dalam sambutannya, Mustiqo menyampaikan bahwa Provinsi Bali menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia seiring meningkatnya dinamika sosial masyarakat. Berdasarkan data Proyek Perubahan ARTHA KARYA Tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas di Bali mencapai 25.963 jiwa, sementara jumlah penduduk lanjut usia mencapai 695,5 ribu jiwa.

“Hal ini menjadi tantangan sekaligus potensi sosial yang perlu direspons melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Mustiqo.

Ia juga menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah memperkuat komitmen perlindungan masyarakat rentan melalui berbagai program, salah satunya Artha Karya MIPC-BALI for Disability yang memberikan akses pelindungan hukum bagi kreator disabilitas melalui layanan Mobile Intellectual Property Clinic.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja, Penyuluh Hukum Madya Ida Ayu Herawati, Perancang PUU Muda Dwi Marini, Perancang PUU Pertama I Putu Widiadnyana, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga beserta jajaran.

Dalam arahannya, Temmanengnga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam pemenuhan layanan inklusif, salah satunya belum tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok pra-lansia serta perluasan akses layanan Pos Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Selain itu, Perancang PUU Muda Dwi Marini memaparkan Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat atas Prestasi Melampaui Usia Harapan Hidup sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menutup kegiatan, Mustiqo menekankan pentingnya penerapan konsep Tri Hita Karana dalam mendukung kualitas hidup lanjut usia serta berharap penguatan layanan bagi kelompok rentan dapat terus dikembangkan guna mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia secara optimal.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara daring melalui Zoom, Kamis (21/05/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas analisis kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Ia menekankan pentingnya penyusunan kajian kebijakan yang didukung data dan analisis yang komprehensif sebagai dasar dalam merespons berbagai dinamika dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang dilakukan, sehingga setiap rekomendasi kebijakan harus mampu memberikan solusi yang nyata, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Materi utama disampaikan oleh Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, Muhammad Sirozi, yang membahas penguatan analisis kebijakan publik sebagai instrumen strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan yang efektif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk keputusan dan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik dan mengelola sumber daya negara. Oleh karena itu, kualitas kebijakan sangat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan.

Ia juga menjelaskan karakteristik kebijakan publik yang baik, yakni berbasis riset, terukur, inklusif, transparan, adaptif, dan akuntabel. Sebaliknya, kebijakan yang buruk cenderung lahir karena dominasi kepentingan tertentu, minim transparansi, dan hanya bersifat simbolik tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Muhammad Sirozi menekankan bahwa analisis kebijakan publik merupakan proses kajian sistematis berbasis data dan metode ilmiah untuk menilai urgensi, efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat. Analisis kebijakan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), mengantisipasi dampak kebijakan, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

Dalam proses tersebut, analis kebijakan dituntut mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah melalui pendekatan multidisipliner yang aplikatif dan kontekstual.

Selain itu, dipaparkan pula berbagai metode dan instrumen analisis kebijakan, mulai dari survei, wawancara, focus group discussion, analisis statistik, cost-benefit analysis, hingga modelling dan forecasting untuk memprediksi dampak kebijakan secara lebih terukur.

Pada bagian penutup, Muhammad Sirozi kembali menegaskan bahwa penguatan analisis kebijakan publik menjadi langkah penting untuk mencegah lahirnya kebijakan yang hanya bersifat retoris maupun berbasis kepentingan semata. Melalui pendekatan berbasis bukti, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas persoalan publik, mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan Policy Talks ini memberikan pemahaman strategis mengenai pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Dengan dukungan data, metodologi yang tepat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabanan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Tim Kerja V Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Pengharmonisasian terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tabanan, Rabu (20/05/2026), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Koordinator Tim Kerja V, I Kadek Yuliana selaku JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan pengharmonisasian merupakan bagian penting dalam memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif di daerah.

Pembahasan pertama difokuskan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan selaku pemrakarsa menjelaskan bahwa perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Disampaikan bahwa pada saat pembentukan BRIDA sebelumnya, Provinsi Bali menjadi pilot project sehingga masing-masing pemerintah daerah memiliki pendekatan berbeda dalam penyusunan struktur kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BRIDA Kabupaten Tabanan agar sesuai dengan ketentuan terbaru dan nomenklatur yang berlaku.

Selanjutnya, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Ida Ayu Sri Dewi, menyampaikan hasil pencermatan terhadap rancangan tersebut. Secara umum tidak ditemukan perbaikan substansial yang krusial, namun terdapat beberapa penyempurnaan teknik penulisan yang mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, dilakukan pencermatan terhadap lampiran rancangan, khususnya terkait pembagian Subbagian pada Sekretariat BRIDA yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2023.

Menanggapi hal tersebut, pihak BRIDA Kabupaten Tabanan menyampaikan kesediaannya untuk menyesuaikan lampiran Ranperbup sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah. Dalam pemaparannya, pihak Bakeuda Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa terdapat dua substansi utama perubahan, yakni terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pengaturan Pajak Reklame.

Permasalahan yang menjadi perhatian antara lain adanya perbedaan norma terkait penetapan tanggal terutang BPHTB antara pelayanan di kantor pertanahan dengan ketentuan administrasi perpajakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan diskresi guna menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai reklame juga diperlukan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2023.

Dalam sesi pencermatan, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Arief Haryanto, menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya perlunya penyesuaian ketentuan reklame yang dikecualikan dari objek pajak agar selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023, serta penyempurnaan sistematika pengaturan norma pada beberapa pasal.

Menanggapi hal tersebut, pihak Bakeuda Kabupaten Tabanan menyatakan akan menyesuaikan substansi rancangan sesuai hasil pencermatan Tim Kanwil Kemenkum Bali.

Rapat kemudian ditutup oleh Koordinator Tim Kerja V yang menyampaikan bahwa proses administrasi harmonisasi akan segera ditindaklanjuti setelah pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan.

Secara umum, kegiatan pengharmonisasian berjalan dengan baik dan lancar. Pemrakarsa menyepakati hasil pencermatan yang telah disampaikan dan berkomitmen untuk segera menyempurnakan rancangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi daerah yang harmonis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar rapat persiapan kegiatan Policy Talks Kanwil Kemenkum Bali Tahun 2026 pada Rabu (20/5) bertempat di Ruang Nakula. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan dihadiri jajaran terkait guna mematangkan pelaksanaan forum penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan bahwa Policy Talks menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti dan implementatif. Ia menekankan pentingnya sinergi, penguatan kemampuan analisis, serta optimalisasi pemanfaatan data dan hasil kajian guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif dan adaptif.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas dengan tetap mengedepankan konsep Tri Hita Karana sebagai nilai kearifan lokal yang diyakini masyarakat Bali,” ujarnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi analis kebijakan dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik yang sistematis dan berbasis bukti.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta analis kebijakan yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan policy brief serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan implementatif,” jelas Mustiqo.

Selaku PIC kegiatan, Made Prama menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai rencana, mulai dari koordinasi dengan narasumber, penyusunan materi, hingga kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengungkapkan tingginya antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Policy Talks tahun ini.

Sementara itu, Nabil menambahkan bahwa progres persiapan kegiatan telah berjalan dengan baik, termasuk koordinasi internal, finalisasi materi dan narasumber, serta penguatan substansi diskusi agar lebih aplikatif. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil kegiatan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Rapat ditutup setelah seluruh peserta menyampaikan laporan progres, masukan, dan tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Wilayah berharap Policy Talks Kanwil Kemenkum Bali Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam penguatan kapasitas analis kebijakan serta peningkatan kualitas kebijakan publik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Rabu (20/5) bertempat di Ruang Arjuna Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi pembukaan, kegiatan dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah; Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana; serta para Analis Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Uji kompetensi tersebut diikuti oleh satu orang peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang mengikuti proses kenaikan jenjang jabatan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama menjadi Ahli Muda. Selain itu, terdapat satu orang peserta dari Pemerintah Kabupaten Badung yang mengikuti uji kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan dari Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman peserta terhadap tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ujian dimulai pada pukul 09.00 WITA dan berlangsung hingga pukul 13.00 WITA. Selama proses ujian berlangsung, seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Pelaksanaan ujian secara daring tetap memperhatikan aspek kedisiplinan, ketelitian, dan objektivitas dalam proses penilaian kompetensi peserta.

Seluruh rangkaian kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berakhir dalam keadaan tertib, aman, dan lancar. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali saat ini menunggu hasil penilaian dari panitia atau instansi penyelenggara. Apabila peserta dinyatakan lulus, akan dilaksanakan proses pengusulan dan penetapan kenaikan maupun perpindahan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.