Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran guna mengukur progres pelaksanaan program kerja, mengevaluasi realisasi anggaran, serta memastikan target kinerja dan penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan berlangsung di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (3/6/2026).

Rapat diawali dengan pemaparan Ketua Kelompok Kerja Perencanaan, I Wayan Muliarta, mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing satuan kerja. Dalam laporannya disampaikan bahwa realisasi anggaran seluruh DIPA Kanwil Kementerian Hukum Bali sampai dengan tanggal 2 Juni 2026 telah mencapai 52,01 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60 persen sehingga terdapat deviasi sebesar 7,68 persen yang perlu menjadi perhatian seluruh unit kerja.

Selain itu, satuan kerja Peraturan Perundang-Undangan tercatat mengalami kelebihan deviasi sebesar 18,22 persen. Untuk itu, operator dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapkan dapat melakukan pengendalian realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) yang memiliki deviasi terbesar diminta untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja dalam meningkatkan capaian kinerja dan kualitas pelaporan. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek penyerapan anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II yang telah disusun oleh masing-masing divisi dan bagian.

“Kami berharap seluruh operator dapat mengisi data capaian dan rencana aksi secara lengkap, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diuraikan secara rinci agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik,” tegas Eem.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah mengimbau agar seluruh unit kerja yang capaian Rencana Aksinya belum mencapai 100 persen segera melakukan percepatan penyelesaian. Penyempurnaan data dan laporan diminta untuk diselesaikan paling lambat pada 9 Juni 2026 dengan menyajikan uraian kegiatan secara lengkap dan terukur sesuai pelaksanaan yang sebenarnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Dengan sinergi seluruh satuan kerja, diharapkan target kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama Universitas Udayana, Kamis (4/6). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Dharmawangsa dan melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., jajaran pimpinan Universitas Udayana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia secara virtual, perwakilan pemerintah daerah, serta jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan sebagai aktor strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan data, analisis yang komprehensif, serta mampu mengakomodasi karakteristik dan nilai-nilai lokal. "Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring antar Analis Kebijakan guna mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, inovatif, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Eem.

Selanjutnya, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Universitas Udayana dan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perlindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Rektor berharap kerja sama yang terjalin dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat Bali.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Universitas Udayana serta diikuti oleh peserta dari pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Hukum Bali, dan Analis Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum se-Indonesia secara daring.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Universitas Udayana, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penguatan sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., Analis Kebijakan Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara RI, yang menyoroti pentingnya penguatan peran Analis Kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy. Sementara itu, Dr. Komang Adi Sastra Wijaya menekankan pentingnya penyusunan policy brief yang berbasis bukti dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal Bali, seperti Tri Hita Karana dan Nangun Sad Kerthi Loka Bali. Melalui sesi diskusi yang berlangsung interaktif, peserta semakin memahami pentingnya menjaga objektivitas, integritas, dan profesionalisme dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang adaptif serta inovatif.

Denpasar, 3 Juni 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional yang bertempat di Aula Dharmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dan dihadiri oleh jajaran pejabat manajerial serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Sebanyak 15 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menyelesaikan masa percobaan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, satu orang Pegawai Negeri Sipil juga dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pejabat Fungsional sebagai bagian dari pengembangan karier dan penguatan organisasi.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk komitmen para aparatur sipil negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Momen tersebut sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengabdian para pegawai kepada bangsa dan negara melalui Kementerian Hukum.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa status sebagai PNS maupun Pejabat Fungsional bukan sekadar perubahan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Ia mengingatkan seluruh pegawai yang dilantik agar senantiasa menjaga nilai-nilai dasar ASN serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jadilah aparatur yang berintegritas, profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi serta pelayanan publik," ujar Eem Nurmanah.

Lebih lanjut, Eem Nurmanah mengajak seluruh pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks. Menurutnya, sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui pelantikan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap seluruh pegawai yang telah resmi menyandang status PNS maupun Pejabat Fungsional dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, para pegawai diharapkan mampu mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Badung tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, yang digelar secara daring pada Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola rumah sakit (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik di Kabupaten Badung.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Badung. Ia menekankan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum adalah untuk memastikan setiap draf aturan daerah tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

"Rancangan ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan rumah sakit. Kami di Kanwil Kemenkum Bali senantiasa siap memfasilitasi dan mendampingi agar pembahasan berjalan efektif, sehingga menghasilkan produk hukum yang rapi, aplikatif, dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar Eem Nurmanah.

Dalam rapat yang dipandu oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Kadek Setiawan, dialog konstruktif terbangun antara Tim Perancang Kanwil dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Pihak Pemkab Badung memaparkan bahwa penyusunan Ranperbup ini merupakan bentuk kepatuhan daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi internal ini akan menjadi tonggak penting karena RSD Mangusada sebelumnya belum memiliki payung hukum spesifik terkait peraturan internal tersebut.

Proses harmonisasi berjalan lancar dan komprehensif. Tim Kanwil Kemenkum Bali yang diwakili Ni Made Dwi Marini Putri memaparkan sejumlah penyempurnaan teknis, mulai dari penegasan status RSD Mangusada hingga perbaikan rumusan norma agar lebih jelas dan konsisten.

Salah satu poin diskusi yang paling berkembang adalah terkait Pasal 15 yang mengatur persyaratan jabatan Direktur Rumah Sakit. Dalam upaya mengakomodasi kebutuhan Pemkab Badung yang menginginkan fleksibilitas—di mana jabatan direktur tidak hanya terbatas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)—Kanwil Kemenkum Bali memberikan ruang diskusi terbuka bagi pemrakarsa untuk mematangkan konsep tersebut.

Sebagai bentuk fasilitasi yang mengedepankan musyawarah dan kehati-hatian, seluruh peserta rapat sepakat agar draf Ranperbup dikembalikan sementara kepada Pemkab Badung. Langkah ini diambil murni untuk memberikan waktu bagi pemrakarsa melakukan konsolidasi internal, sehingga rumusan akhir terkait syarat pimpinan RSD Mangusada benar-benar matang sebelum diharmonisasi kembali.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap Ranperbup Peraturan Internal RSD Mangusada nantinya dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung.

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Riau” ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kompetensi analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang kebijakan publik, yakni Direktur Strategi PK2AN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto, serta Guru Besar Universitas Riau, Prof. Dr. Sujianto. Forum ini diikuti oleh analis kebijakan, pejabat fungsional, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki mandat strategis dalam perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum. Menurutnya, kantor wilayah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Sujianto menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menguraikan tahapan kebijakan publik yang meliputi agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, hingga policy evaluation sebagai satu siklus yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Sementara itu, Widhi Novianto menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi isu, menganalisis berbagai alternatif solusi, serta menyusun rekomendasi yang implementatif guna mendukung pembaruan hukum di daerah.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan kebutuhan penting dalam mendukung kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. “Melalui kegiatan seperti ini, kami memperoleh wawasan dan perspektif baru yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Penguatan kompetensi analis kebijakan menjadi kunci untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif,” ujar Eem Nurmanah.

Lebih lanjut, Eem menambahkan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Bali dalam forum nasional tersebut juga menjadi sarana memperluas jejaring kolaborasi antarsatuan kerja serta memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Ia berharap hasil diskusi dan berbagai praktik baik yang dibagikan dalam kegiatan tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung penyusunan kebijakan hukum yang semakin berkualitas di wilayah Bali.