Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI Ada Solusi" Episode 6 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring, Jumat (10/7).

Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menjadi wadah komunikasi terbuka antara masyarakat dengan Kementerian Hukum dalam menyampaikan berbagai pengaduan, aspirasi, pertanyaan, dan masukan terkait layanan hukum. Pada episode kali ini, pembahasan difokuskan pada layanan Kekayaan Intelektual, namun masyarakat juga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Program PASTI Ada Solusi merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan birokrasi yang melayani, responsif, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menteri juga menginstruksikan agar seluruh pengaduan yang telah diterima sejak Episode 1 hingga Episode 5 segera ditindaklanjuti secara tertulis oleh unit kerja terkait sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap masyarakat yang menyampaikan pengaduan benar-benar memperoleh jawaban dan kepastian penyelesaian. Program ini bukan sekadar ruang dialog, tetapi ruang penyelesaian masalah," tegas Menteri Hukum.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai pengaduan, di antaranya mengenai sengketa merek "Nasi Gambreng", penolakan permohonan merek "Sedap Selera", pembukaan blokir badan hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengawasan terhadap notaris, dugaan pelanggaran integritas pegawai, hingga permasalahan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran.

Menutup kegiatan, Menteri Hukum kembali menegaskan bahwa Program PASTI Ada Solusi akan terus menjadi sarana untuk membangun pelayanan publik yang terbuka, adaptif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sesuai kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas setiap layanan yang diberikan Kementerian Hukum.

Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali beserta jajaran dalam forum ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, serta memastikan setiap arahan Menteri Hukum dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Bali.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) se-Provinsi Bali, Kamis (09/07/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan jabatan notaris tetap profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris, mengidentifikasi berbagai capaian maupun kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan solusi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kenotariatan. Pengawasan yang efektif dinilai menjadi kunci dalam menjaga marwah profesi notaris sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum.

Eem Nurmanah menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris memiliki mandat strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap notaris menjalankan tugas sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan profesionalisme notaris.

Saat ini, Provinsi Bali memiliki 1.114 notaris yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Kabupaten Tabanan tercatat memiliki jumlah notaris terbanyak dengan 199 orang, disusul Kota Denpasar sebanyak 196 notaris dan Kabupaten Badung sebanyak 174 notaris. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang terstruktur agar kualitas pelayanan kenotariatan tetap terjaga di seluruh wilayah Bali.

Dalam evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak hanya berperan menangani laporan atau pengaduan masyarakat, tetapi juga dituntut proaktif mendeteksi potensi permasalahan melalui monitoring dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antara Kantor Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan notaris yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi integritas profesi, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Bali.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali memfasilitasi harmonisasi tiga rancangan produk hukum daerah secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (9/7). Rancangan yang dibahas meliputi dua Rancangan Peraturan Bupati Buleleng serta satu Rancangan Peraturan Gubernur Bali yang bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki keselarasan norma, kepastian hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pembahasan pertama difokuskan pada Rancangan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang serta Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa kedua rancangan tersebut disusun sebagai upaya memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus menyesuaikan pengaturan pajak dan retribusi daerah dengan perkembangan regulasi nasional serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bali memberikan berbagai masukan berupa penyempurnaan teknik penyusunan, redaksional, dasar hukum, hingga pencermatan terhadap mekanisme pengenaan sanksi administratif dan denda progresif. Selain itu, dilakukan pula perbaikan pengacuan pasal pada rancangan perubahan Peraturan Bupati agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama yang menggantikan regulasi sebelumnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tim harmonisasi juga memberikan sejumlah penyempurnaan terhadap dasar hukum, teknik penyusunan, serta rumusan norma agar selaras dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mustiqo Vitra Ardhiansyah menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif. "Harmonisasi tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan redaksi, tetapi juga memastikan setiap norma memiliki kepastian hukum, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Mustiqo.

Melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah pemrakarsa bersama Biro Hukum dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menyepakati berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang harmonis, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Provinsi Bali.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima pelaksanaan Uji Petik Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berlangsung di Ruang Nakula, Kamis (9/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam mengakselerasi pembentukan jabatan fungsional baru di bidang layanan AHU sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Melalui uji petik tersebut, diharapkan tersusun dasar yang kuat dalam pembentukan jabatan fungsional yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kepastian pengembangan karier bagi aparatur yang menjalankan layanan AHU.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir langsung memimpin kegiatan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, I Wayan Adhi Karmayana, beserta jajaran Bidang AHU dan SDM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kementerian PANRB, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bersama-sama melakukan pengumpulan data dan pendalaman terhadap pelaksanaan layanan AHU di daerah.

Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menegaskan bahwa pelaksanaan uji petik bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, melainkan menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data empiris yang akan menjadi landasan penyusunan naskah urgensi pembentukan jabatan fungsional baru. Data yang dikumpulkan meliputi jenis layanan kepada masyarakat, proses bisnis yang berjalan, volume beban kerja, hingga kompleksitas tugas dan distribusi pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleh para pegawai di bidang AHU.

“Uji petik ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, seluruh data yang disampaikan harus lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan agar mampu menggambarkan kebutuhan organisasi secara akurat. Dengan demikian, jabatan fungsional yang nantinya terbentuk benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi sekaligus membuka ruang pengembangan karier yang lebih jelas bagi para pegawai,” ujar Eem Nurmanah.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan seluruh pejabat dan pegawai Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang menjadi responden agar berpartisipasi aktif selama proses uji petik berlangsung. Ia meminta setiap peserta memberikan informasi secara terbuka, mengisi seluruh instrumen pendataan dengan teliti, serta menyampaikan kondisi pelaksanaan tugas secara objektif sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Melalui pelaksanaan uji petik ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Layanan Administrasi Hukum Umum yang profesional, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Denpasar – Rangkaian Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup pada Rabu (8/7), setelah berlangsung selama dua hari, sejak 7 hingga 8 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem merit melalui pemetaan kompetensi aparatur sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Kegiatan penutupan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Turut hadir secara virtual melalui Zoom Meeting para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri atas pejabat administrator, pejabat fungsional jenjang ahli madya, ahli muda, ahli pertama, serta pegawai pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian testimoni dari dua perwakilan peserta, yaitu Kadek Yuliana, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan Silvia Age Gideon, Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda. Keduanya menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi selama dua hari berjalan dengan baik, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mekanisme yang jelas, serta pelayanan panitia dan asesor yang profesional. Mereka juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan manajemen talenta ASN.

Selanjutnya, Pengendali Mutu Kegiatan Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Nuni Suryani, menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh seluruh peserta sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan standar pelaksanaan penilaian kompetensi.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain persyaratan, mekanisme pelaksanaan, ketepatan waktu, produk layanan, kompetensi asesor, kualitas pelayanan, serta sarana dan prasarana. Masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pada kegiatan berikutnya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama seluruh pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga hasil penilaian kompetensi memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi dan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Hukum," ungkap Nuni Suryani.

Selanjutnya, Nuni Suryani secara resmi menutup rangkaian Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun Anggaran 2026 yang telah berlangsung selama dua hari.

Berakhirnya kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang semakin profesional melalui pemetaan kompetensi yang akurat, sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Hukum.