DENPASAR – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, yang kini telah mencapai cakupan 100 persen di 2.015 desa/kelurahan, Jumat (30/01/2026).

Momentum strategis ini turut disaksikan secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, beserta pimpinan tinggi pratama mengikuti jalannya kegiatan dari Denpasar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan pusat.

Dalam arahannya di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Menteri Supratman menekankan bahwa keberadaan Posbankum merupakan penerjemahan langsung dari visi Presiden agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan keadilan yang substantif, bukan sekadar prosedural. Ia menyoroti peran vital Posbankum dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

“Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang berlangsung puluhan tahun di Lampung, serta memediasi sengketa rumah ibadah di Jawa Timur tanpa kekerasan. Ini bukti bahwa keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bisa kita wujudkan,” tegas Menkum.

Lebih lanjut, Menteri Supratman menyinggung transformasi digital yang tengah digalakkan, di mana kinerja layanan Posbankum nantinya dapat dipantau langsung oleh Presiden melalui sistem terintegrasi.

Menanggapi arahan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyatakan apresiasinya. Ia menyambut hangat keberhasilan Kalimantan Selatan yang kini menyusul jejak Bali. Eem menegaskan bahwa Provinsi Bali sendiri sebelumnya telah menuntaskan pembentukan Posbankum hingga 100 persen dan juga telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum.

"Kami di jajaran Kanwil Kemenkum Bali mendukung penuh inisiatif Bapak Menteri. Sebagai wilayah yang Posbankum-nya juga telah diresmikan oleh Menteri Hukum dengan capaian 100 persen, kami melihat peresmian di Kalsel ini sebagai penguat semangat bersama. Ini bukti nyata komitmen kita memastikan layanan bantuan hukum hadir merata di seluruh desa," ujar Eem Nurmanah usai mengikuti kegiatan virtual tersebut.

Eem menambahkan bahwa setelah peresmian dan pembentukan 100 persen, sinergi antar lembaga menjadi kunci keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penyampaian Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Riza Patria, yang turut hadir dalam acara tersebut. Wamendes menyebut bahwa paralegal dan kepala desa memiliki peran strategis sebagai juru damai untuk mencegah konflik membesar.

Bagi Kanwil Kemenkum Bali, fokus selanjutnya adalah penguatan peran paralegal dan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang akan terus dioptimalkan guna menjaga stabilitas hukum dan keamanan di tingkat masyarakat terkecil, selaras dengan semangat Desa Sadar Hukum.

Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel melalui tindak lanjut pelaksanaan lelang BMN berupa kendaraan bermotor. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset negara sekaligus mendukung tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut lelang tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali serta Rumah Dinas Kementerian Hukum. Kegiatan ini melibatkan Tim Lelang Kanwil Kemenkum Bali dalam rangka memastikan proses pasca-lelang berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang BMN, tercatat sebanyak 23 objek lelang yang terdiri atas 12 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua. Dari jumlah tersebut, sejumlah pemenang lelang telah mulai melakukan pengambilan objek lelang setelah menyelesaikan kewajiban pelunasan pembayaran serta administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST).

Adapun kendaraan yang telah selesai proses pelunasan, penandatanganan BAST, dan pengambilan objek lelang antara lain Sedan Toyota Vios 1.5 G M/T Tahun 2007 dan Toyota Kijang Innova E Tahun 2005. Sementara itu, satu unit Sedan Toyota Vios G A/T Tahun 2006 telah menyelesaikan pelunasan dan administrasi BAST, dengan rencana pengambilan kendaraan pada Sabtu, 31 Januari 2026. Seluruh proses terhadap ketiga objek lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk objek lelang lainnya, Kanwil Kemenkum Bali masih menunggu pelunasan pembayaran dari para pemenang lelang dengan batas waktu paling lambat 5 Februari 2026, sebagaimana tercantum pada ketentuan di laman resmi lelang.go.id. Tim lelang secara aktif melakukan pemantauan dan koordinasi guna memastikan seluruh tahapan, mulai dari pelunasan, pengambilan objek lelang, hingga penyelesaian administrasi, dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut lelang BMN ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap pengelolaan aset negara dapat terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pemenang lelang serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Bali - Forum Koordinasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema "Koordinasi dan Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah" diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, supervisi, dan pemahaman aparatur dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra, yang mengikuti kegiatan secara daring. Kehadiran jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali ini mencerminkan komitmen untuk terus mendukung penguatan kualitas produk hukum daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa forum ini diarahkan untuk memperkuat keselarasan regulasi pusat dan daerah serta meningkatkan pemahaman aparatur dalam administrasi peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pengawasan produk hukum daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dalam sambutannya menegaskan peran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai pembina perancang peraturan perundang-undangan guna menjamin kualitas dan konsistensi regulasi. "Setiap produk hukum harus memenuhi aspek formil dan materiil secara komprehensif agar memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat," tegas Dhahana Putra.

Lebih lanjut, Dhahana Putra menyampaikan bahwa ke depan peraturan daerah diharapkan tidak lagi mengatur pidana kurungan, melainkan pidana denda sesuai dengan arah kebijakan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pembaruan hukum pidana dan penyesuaian regulasi daerah agar tetap relevan dan selaras dengan kebijakan nasional.

Forum ini juga menghadirkan paparan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, yang menekankan pentingnya harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih dan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perwakilan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri memperkenalkan aplikasi e-Perda sebagai sarana percepatan dan peningkatan transparansi dalam pembentukan produk hukum daerah.

Sementara itu, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti, menjelaskan transformasi digital harmonisasi regulasi melalui berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum. Melalui forum ini, ditegaskan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan digitalisasi proses harmonisasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang efektif, selaras, dan berkelanjutan.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus berkomitmen meningkatkan kualitas informasi hukum bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Kanwil Kemenkum Bali dalam Sosialisasi Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom, Jumat (30/01).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN (Pusat JDIHN) ini dihadiri oleh para pengelola JDIH dari seluruh kantor wilayah. Dari Kanwil Kemenkum Bali, hadir secara daring Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Putu Herawati, serta Tim JDIH Kanwil Kemenkum Bali.

Kepala Pusat JDIHN, Machyudhie, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan strategis terkait penyesuaian kebijakan pelaporan dan penilaian kinerja untuk tahun 2026. Dalam arahannya, Machyudhie menekankan bahwa peran Kantor Wilayah sebagai pembina JDIH untuk mendorong kinerja anggota JDIH di Wilayah masing-masing. Dalam arahannya turut serta disampaikan mengenai penilaian kinerja tahun 2026 akan mengalami reformulasi signifikan untuk memastikan JDIHN mendukung Reformasi Hukum Nasional.

"Fokus penilaian tahun 2026 tidak lagi sekadar pada kuantitas, melainkan pada empat variabel utama yakni: Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat, Aksesibilitas yang Mudah dan Cepat, Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen Hukum, serta Pengembangan Organisasi JDIH," ujar Machyudhie.

Ia juga menegaskan perubahan krusial pada mekanisme penilaian, di mana pada tahun 2026 tidak akan ada masa sanggah. Hal ini menuntut Anggota JDIHN untuk lebih cermat dan profesional dalam menyajikan data sejak awal pelaporan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem data hukum yang valid dan terintegrasi guna meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Selepas pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis terkait tata cara pengisian lembar pembinaan dan pelaporan kinerja. Sesi ini dirancang untuk memastikan kesamaan pemahaman bagi masing-masing daerah di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadapi periode penilaian mendatang.

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026). Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan aktif pemerintah daerah,” ujar Menkum dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menkum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai di luar pengadilan. Posbankum tidak hanya menghadirkan layanan hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang telah berlangsung selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur berhasil memediasi kasus terkait sengketa warga dalam hal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkap Menkum.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Semoga kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menkum.

Kemudian, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyebut Posbankum memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan konflik dapat dicegah sejak dini. Lebih lanjut, Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Desa PDT dalam pengembangan Posbankum dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan di Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dengan karakter geografis yang beragam Kalimantan Selatan memiliki tantangan dalam perataan akses keadilan. Menurutnya, melalui Posbankum yang hadir pada 2.015 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimatan Selatan dapat menjangkau akses keadilan hingga lapisan masyarakat terkecil dengan sinergi antar stakeholder.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Ia berharap melalui penguatan kapasitas dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Dengan dilatihnya Kepala Desa/Lurah dan Paralegal, akses hukum serta pelayanan dan pembinaan hukum di desa dan kelurahan diharapkan semakin luas dan merata,” ujar Alex.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat semakin merata serta mampu memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.