DENPASAR – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual melalui platform Zoom pada Selasa (5/5). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berdampak luas.

Hadir secara daring dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, beserta jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar ruang diskusi formal, melainkan sarana krusial bagi analis kebijakan untuk bertukar informasi.

"Jabatan fungsional analis kebijakan dituntut mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, relevan, dan berdampak, bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas jabatan," tegas Alpius.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber ahli yang memaparkan materi dari sudut pandang birokrasi dan akademisi. Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menggarisbawahi tantangan kebijakan publik saat ini, seperti tumpang tindih regulasi dan menurunnya indeks kualitas regulasi. Ia mendorong optimalisasi platform Legal Policy Hub sebagai sarana publikasi hasil kajian yang harus berbasis pada data dan bukti yang kuat (evidence-based).

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Penguatan Kapasitas JF dan Pembelajaran ASN LAN, Yogi Suwarno, memaparkan peran strategis analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan. Menurutnya, proses analisis harus dilakukan secara sistematis, mulai dari penentuan agenda (agenda setting), penilaian kebijakan (policy appraisal), hingga perumusan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Dari perspektif akademis, Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, Zahran Mabrukah, memperkenalkan pentingnya instrumen policy brief. Dokumen ringkas ini dinilai krusial untuk menjembatani hasil kajian teknis dengan kebutuhan pengambil keputusan. Policy brief yang baik harus bersifat forward looking, inklusif, dan mampu menyajikan alternatif kebijakan beserta analisis kelebihan dan kekurangannya.

Melalui kegiatan Policy Talks ini, diharapkan para analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dapat lebih adaptif dan profesional. Penguatan kapasitas ini menjadi langkah nyata dalam memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Denpasar – Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap transformasi hukum pidana nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Obrolan Layanan AHU dan KUHP Nasional yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Hukum RI, Selasa (5/4).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung implementasi regulasi baru yang menjadi fondasi sistem hukum pidana nasional.

Dalam pemaparan materi, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional menandai perubahan besar dalam paradigma hukum pidana Indonesia. "Kita meninggalkan paradigma hukum pidana kolonial yang retributif menuju hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen penegakan hukum. Pendekatan baru ini mengedepankan upaya pemulihan serta reintegrasi sosial pelaku, sehingga sistem hukum pidana lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan sekadar kepastian hukum formal.

Selain itu, prinsip due process of law ditegaskan sebagai fondasi penting dalam pelaksanaan KUHP Nasional guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah potensi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. KUHP Nasional juga telah mengakomodasi berbagai mekanisme restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Kegiatan ini turut diwarnai dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembuktian dalam perkara pidana, mekanisme penyitaan barang bukti, konsep hakim komisaris, penerapan living law, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan asas lex specialis. Isu overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta potensi harmonisasi antara layanan AHU dengan implementasi KUHP Nasional juga menjadi perhatian peserta.

DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergitas antar-instansi pemerintah di wilayah Bali. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali, yakni Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali yang berlangsung di Ruang Darmawangsa, Selasa (5/5).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup instansi vertikal. Sebanyak 37 pegawai resmi dilantik untuk mengemban amanah sebagai Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian. Kehadiran jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam acara ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan tugas dan fungsi (tusi) antar-lembaga agar tercipta tata kelola pemerintahan yang berkesinambungan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menekankan bahwa jabatan fungsional merupakan langkah strategis dalam menghadapi tanggung jawab yang lebih kompleks, dimana setiap pejabat wajib menjadikan integritas sebagai fondasi utama yang berlandaskan pada prinsip hukum, moral, dan etika tinggi untuk menghindari segala bentuk penyimpangan.

Beliau juga menekankan bahwa sebagai representasi negara, para pejabat harus mampu menjaga nama baik institusi dengan memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan santun, serta dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan dan berinovasi secara berkelanjutan guna menghadapi tantangan dunia keimigrasian yang semakin dinamis.

Sejalan dengan semangat pelantikan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memandang langkah penguatan jabatan fungsional ini sebagai bagian dari upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali. Meskipun secara struktural kini telah bertransformasi, Kanwil Kementerian Hukum Bali tetap mengedepankan prinsip integrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Bagi Kanwil Kementerian Hukum Bali, terciptanya SDM yang kompeten di instansi mitra akan sangat mendukung terciptanya ekosistem hukum dan administrasi yang lebih baik. Melalui sinergitas ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus berjalan beriringan dengan instansi terkait guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selaras, efektif, dan profesional demi kemajuan bangsa.

Gianyar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Tim Panitia Pengawas Daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Masyarakat dan Instansi (PMI) pada Senin (4/5) di Kantor LBH PMI, Blahbatuh, Gianyar.

Kedatangan tim disambut langsung oleh Ketua LBH PMI, I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya, beserta jajaran pengurus dan penerima bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan optimal, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, LBH PMI telah merealisasikan anggaran bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sebesar 97,96% dari total pagu. Pihak LBH PMI menyatakan komitmennya untuk segera mengoptimalkan sisa anggaran tersebut serta memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum hingga akhir tahun anggaran 2026.

Tim pengawas juga mencatat adanya peningkatan kinerja LBH PMI dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pelayanan, administrasi, serta pemenuhan data dukung yang menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga bantuan hukum.

Menanggapi rencana kebijakan penajaman dan addendum anggaran bantuan hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), LBH PMI menyambut positif dan menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut. Bahkan, LBH PMI juga menyatakan kesanggupan apabila diberikan tambahan alokasi anggaran dari lembaga bantuan hukum lain yang dinilai kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Selain itu, LBH PMI juga dinilai proaktif dalam melengkapi kembali data dukung permohonan bantuan hukum yang sempat terkendala akibat permasalahan aplikasi Sidbankum pada tahun sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut, LBH PMI akan segera mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia serta menyiapkan kelengkapan administrasi apabila menerima tambahan anggaran ke depan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat terus meningkat, sehingga akses keadilan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Denpasar – Kegiatan Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan substansi regulasi hak cipta di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, turut hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. Kehadiran ini mencerminkan komitmen untuk memastikan regulasi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum nasional.

Kegiatan diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menekankan urgensi pembaruan regulasi hak cipta. "Pembaruan RUU Hak Cipta merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial dan ekosistem digital, serta memastikan regulasi yang adaptif, responsif, dan berkeadilan," ujarnya.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam keynote speech menyoroti pentingnya penguatan sistem perlindungan hak cipta. Ia menyampaikan bahwa "penguatan pengelolaan royalti dan peran kelembagaan menjadi kunci dalam mendukung ekosistem kreatif yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi para pencipta."

Pada sesi pemaparan, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Darmasasongko, menjelaskan arah pengaturan dalam RUU Hak Cipta yang mencakup penguatan ekosistem digital dan pengawasan kelembagaan. "RUU ini mengatur transparansi penggunaan AI, melarang deepfake, serta menetapkan tanggung jawab absolut platform digital dalam menghapus konten pelanggaran," jelasnya, yang kemudian diperkuat oleh pandangan Ahmad M. Ramli bahwa manusia tetap menjadi satu-satunya subjek pencipta dalam rezim hak cipta.

Pembahasan juga mencakup reformasi pengelolaan royalti yang disampaikan oleh Candra Darusman dan Marcel Siahaan dari perspektif kelembagaan dan industri. "Transformasi ini diarahkan untuk membangun sistem royalti yang transparan, akurat, dan terintegrasi secara nasional," ungkap Candra, sementara Marcel menambahkan bahwa "diperlukan satu sistem nasional tunggal yang dapat diaudit untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh pelaku industri kreatif," sebelum kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama peserta.