DENPASAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra menyerahkan Sertifikat Penghargaan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Syarif Hidayatullah, Senin (16/6).

Penyerahan Sertifikat Penghargaan dilakukan dalam acara Sinergitas Capaian Kinerja (SICAKIN) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bali, Wayan Redana, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Isya Nalapraja, beserta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali, serta jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Pada kegiatan tersebut, Wahyu Eka Putra yang dalam sambutannya menyampaikan Lukisan Kamasan, seni lukis tradisional khas Desa Kamasan, Klungkung, telah resmi ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis (IG). Ia mengapresiasi seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang turut berbartisipasi mendorong pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya yang memiliki nilai budaya lokal. "Saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Lukisan Klasik Kamasan Bali atas pencapaian ini. Indikasi Geografis Lukisan Kamasan menjadi bukti nyata bahwa produk lokal asli Desa Kamasan ini memiliki keunggulan dan potensi yang luar biasa," ujar Wahyu Eka Putra.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap Lukisan Kamasan yang dianggap memiliki nilai budaya tinggi, keunikan lokal, dan kualitas yang khas. Dengan penetapan ini, Lukisan Kamasan kini dilindungi secara hukum dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Proses pendaftaran IG Lukisan Kamasan dimulai sejak 2021 dan akhirnya disahkan pada tahun 2024 dengan nomor pendaftaran IDG000000162. Sertifikat ini dikeluarkan untuk menjamin keaslian produk sekaligus memperkuat identitas budaya Bali di tingkat nasional dan internasional.

Keberhasilan ini juga diapresiasi sebagai hasil dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas lokal, hingga para pelaku budaya. Sinergi ini dipandang sebagai fondasi penting dalam penguatan tata kelola kekayaan intelektual yang berkelanjutan.

Melalui penyerahan ini, semangat pelestarian budaya lokal diharapkan terus tumbuh. Para pengrajin dan pelaku usaha lokal pun didorong untuk meningkatkan mutu, mengembangkan inovasi, dan memperluas pasar produk budaya Bali ke level global.

Denpasar, Senin (16/06/2025) — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar pertemuan rutin bulanan yang dirangkaikan dengan kegiatan beauty class di Ruang Darmawangsa. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Murni Kosmetik dan menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menambah keterampilan anggota di bidang kecantikan.

Dalam sesi beauty class, para peserta dibimbing oleh pelatih profesional untuk mempelajari teknik dasar tata rias wajah serta tatanan rambut atau sanggul sederhana yang cocok diaplikasikan dalam berbagai kesempatan.

Setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan langsung keterampilan tersebut dengan melakukan demo rias pada diri sendiri menggunakan produk dari Barenbliss yang telah disediakan. Suasana terlihat penuh semangat saat para peserta mencoba berbagai teknik rias wajah dan tatanan rambut yang diajarkan.

Sebagai bentuk apresiasi, pelatih memberikan hadiah khusus kepada peserta dengan hasil riasan dan tatanan rambut terbaik. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam berdandan.

Kegiatan juga semakin semarak dengan kehadiran stand booth dari produk Barenbliss, Y.O.U, dan Dazzle Me yang menampilkan berbagai produk kecantikan unggulan. Peserta pun antusias mencoba dan membeli produk secara langsung di lokasi.

Ketua DWP Kanwil Kemenkum Bali, Ny. Danty Wahyu dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi, namun juga merupakan sarana positif untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan anggota DWP di luar aktivitas rutin.

Dengan suasana hangat dan penuh antusiasme, kegiatan ini menjadi momentum yang menyenangkan dan bermanfaat bagi seluruh peserta, sekaligus memperkuat soliditas DWP Kanwil Kemenkum Bali.

Denpasar, 16 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, hari ini menyelenggarakan kegiatan harmonisasi internal terhadap dua rancangan regulasi daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkumham Bali ini fokus pada harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Klungkung tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, didampingi oleh Plt. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Wayan Redana, serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan internal Kanwil Kemenku Bali. Kehadiran para pimpinan dan perancang hukum ini menunjukkan komitmen Kemenkum Bali dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Harmonisasi internal ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk melakukan penelaahan awal secara teknis dan substantif terhadap rancangan peraturan yang akan diajukan untuk fasilitasi lebih lanjut. Penelaahan mendalam ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap regulasi telah sesuai dengan prinsip hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Wahyu Eka Putra dalam kesempatan ini menekankan pentingnya peran harmonisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Harmonisasi ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang akan diterbitkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Wahyu Eka Putra. "Dengan demikian, kita dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat." Tambahnya.

Diharapkan, melalui harmonisasi internal ini, Raperda Kabupaten Jembrana dan Raperbup Kabupaten Klungkung dapat disempurnakan sehingga siap untuk diajukan ke tahapan fasilitasi berikutnya. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Bali untuk mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang kuat dan bermanfaat bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memulai pelatihan paralegal bagi 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelibatan ribuan anggota Muslimat NU ini merupakan upaya pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan akses keadilan masyarakat.

“Salah satu upaya untuk memperluas akses keadilan adalah melalui pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice yang berfokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Hari ini, pemerintah dan NU berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti 2.500 anggota NU,” ujar Supratman di gedung Kemenkum, Jumat (14/6/2025).

Menteri Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum telah memiliki layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dengan menggandeng 777 organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi. Namun, jumlah ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum.

Bertambahnya peserta pelatihan paralegal akan turut menambah jumlah orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan hukum. Para peserta yang lulus pelatihan nantinya akan mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.

“Penyelenggaraan pelatihan paralegal dan bekerjanya paralegal pada Posbankum berada di bawah supervisi organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang menaunginya, guna menjamin dan memastikan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Ia menyebutkan bahwa paralegal yang berada di Posbankum memiliki kapasitas untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, dan layanan rujukan kepada advokat PBH ataupun pro-bono.

Menurut Supratman, kehadiran paralegal perempuan sangat penting, mengingat masih banyaknya kasus-kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Kasus-kasus seperti ini membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus.

“Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses, tidak mudah diselesaikan dengan pendekatan formalistik. Butuh pendekatan-pendekatan tertentu. Juga persoalan tanah, wakaf, butuh kearifan untuk mengatasinya. Kami harapkan dukungan penyelesaian dari Posbankum,” tutur Supratman.

“Dari sisi sumber daya manusia, Muslimat NU mempunyai banyak pakar, baik di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah. Saya yakin kolaborasi dengan Muslimat NU dalam pelatihan paralegal akan mendorong keadilan yang bertumbuh dan hidup di masyarakat,” tambahnya.

Pada 5 Juni 2025 lalu, Kemenkum telah meluncurkan sebanyak 5.008 Posbankum. Pelibatan anggota NU ini akan menambah jumlah Posbankum secara signifikan.

“Dengan adanya Pelatihan Paralegal khusus bagi Muslimat NU kali ini, yang diikuti oleh 2.500 peserta dan menghadirkan tambahan 1.794 Posbankum desa dan kelurahan, maka jumlah Posbankum akan bertambah signifikan menjadi 6.802,” tambahnya.

Keikutsertaan 2.500 peserta ini sekaligus mencatatkan rekor MURI di bidang peserta pelatihan paralegal perempuan terbanyak dari Muslimat NU.

Selain pelatihan paralegal, upaya memperluas akses bantuan hukum juga dilakukan melalui layanan digital Portal Informasi Bantuan Hukum, yang mengintegrasikan berbagai layanan yaitu Ruang Paralegal, Posbankum, Peacemaker Justice Award, Literasi Hukum, dan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).

Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, serta 3 (tiga) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar. Kegiatan ini digelar di Ruang Dharmawangsa dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (16/06).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh para pejabat yang baru dilantik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. “Kepercayaan yang telah diberikan negara kepada Bapak/Ibu harus dijawab dengan kinerja yang terbaik,” pesan Wahyu.

Kakanwil juga menekankan pentingnya peran pejabat fungsional dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kepuasan pengguna layanan, para pejabat fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Sementara itu, kepada para PPNS yang baru dilantik, Wahyu menyampaikan bahwa mereka kini menjadi garda terdepan dalam proses awal penegakan hukum. “Saudara merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil melalui proses penyidikan. Tugas ini memerlukan ketelitian, integritas, dan komitmen terhadap penegakan hukum,” ujar Wahyu.

Acara pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pejabat yang dilantik untuk semakin bersemangat dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas demi kepentingan masyarakat dan negara.