Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menanggapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) yang menyatakan bahwa penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan serta mengandung unsur kemaksiatan adalah haram. Fatwa ini juga merekomendasikan agar Kemenkum untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.

DJKI menegaskan bahwa suatu ekspresi atau pertunjukan seni secara deklaratif akan mendapatkan hak cipta ketika dipertunjukkan ke publik. Namun jika pelaksanaannya berlebihan dan tidak terkontrol, maka berpotensi mendatangkan permasalahan. Apalagi jika sebuah pertunjukan seperti sound horeg yang dilakukan di ruang terbuka atau pemukiman yang melibatkan penonton dari berbagai kalangan dan rentang usia.

“Sebagai bentuk ekspresi seni, sound horeg harus mengikuti pada norma agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Jika sudah menimbulkan kerusakan atau permasalahan, tentu bisa dibatasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat pembatasan tegas,” tegas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, Jumat (18/7/2025).

“Pasal 50 UU Hak Cipta berbunyi setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara,” lanjutnya.

DJKI menyoroti bahwa fatwa MUI Jatim ini tidak sepenuhnya melarang sound horeg. Penggunaan dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.

Mengingat urgensi dan eskalasi pengaturan aktivitas sound horeg ini, DJKI berharap adanya regulasi khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur perizinan dan pelaksanaan kegiatannya.

“Jadi yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” ungkap Razilu.

Razilu juga mengingatkan sebagai pertunjukan seni, event organizer sound horeg juga sebaiknya mengatur perizinan atau membayar royalti. Hal ini dikarenakan selama ini sound horeg banyak menggunakan materi lagu dan musik milik kreator lain untuk tujuan komersial.

Sebelumnya, MUI Jatim menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang berlaku sejak 12 Juli 2025. Fatwa tersebut mengatur agar sound horeg digunakan dengan intensitas suara yang wajar, tidak melanggar hak asasi warga lainnya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak menimbulkan mudarat. Penggunaan sound horeg yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain pun wajib mendapatkan ganti rugi. Fatwa ini juga mendorong penggunaan sound horeg untuk berbagai kegiatan positif. Untuk informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jatim telah berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan MUI Jatim pada Rabu, 16 Juli 2025.

Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), yang rencananya akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, mengatakan bahwa Presiden menargetkan 80.000 unit KDMP dan KKMP, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, jumlah yang telah disahkan oleh Ditjen AHU telah melebihi target. Menurutnya, capaian ini didukung oleh transformasi digital melalui sistem AHU Online.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” katanya, Jumat (18/7/2025) di gedung Ditjen AHU.

Widodo menerangkan bahwa 80.068 KDMP/KKMP yang telah disahkan terdiri dari 71.397 unit KDMP baru, 8.486 unit KKMP baru, 141 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP, dan 44 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP. Kehadiran KDMP/KKMP ini akan membuat desa dan kelurahan menjadi lebih mandiri.

“Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong royong bangsa. Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujarnya.

Lulusan doktor ilmu hukum Universitas Padjajaran ini mengungkapkan bahwa pasca berlakunya Inpres 9/2025, Kemenkum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Permenkum tersebut memberikan beberapa kemudahan dalam pendirian KDMP/KKMP.

Pertama, KDMP/KKMP diakui secara legal sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdiri dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Sebagai contoh, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan. Dan yang terakhir adalah digitalisasi seluruh proses pendirian KDMP/KKMP.

“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di laman ahu.go.id. Kami memastikan bahwa sistem AHU Online andal dan mudah diakses,” ucapnya.

Ditjen AHU juga menggandeng para notaris untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi ini terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program. Widodo pun berharap KDMP/KKMP dapat menjaga rantai pasok pangan serta memudahkan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan.

“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah, dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Kemenkum mempunyai tugas dan fungsi dalam pendaftaran badan hukum, termasuk koperasi. Sejak bulan Mei lalu Kemenkum telah melakukan upaya-upaya percepatan pendaftaran Koperasi Merah Putih. Ia telah menginstruksikan jajaran di Kantor Wilayah Kemenkum untuk bekerja sama dengan notaris. Tidak hanya itu, optimalisasi sistem pelayanan publik secara digital terus ditingkatkan.

“Apa yang menjadi tusi kami, terkait pendaftaran koperasi, telah kami lakukan secara digital. Semua prosesnya jadi lebih cepat karena berbasis digital. Saya instruksikan Kantor Wilayah di 33 provinsi untuk sosialisasi terkait pelayanan ini. Hasilnya, alhamdulillah target Presiden bisa kita penuhi dan siap diluncurkan,” terang Supratman.

JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam usaha pengesahan Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

“Beberapa hari menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementrian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri dan Pemda setempat“ ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum mengatakan bahwa pendirian koperasi merah putih ini adalah salah satu bagian dari mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi. “Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan.“ tutur Supratman.

Sebelumnya, Dirjen AHU Kementrian Hukum, Widodo, mejelaskan, dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri dari pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.

Sebagaimana diketahui Koperasi Merah Putih akan diresmikan Presiden pada 21 Juli 2025 di Jawa Tengah. Langkah kolaboratif dalam membentuk KDMP/KDLP akan mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

Denpasar — Dalam rangka memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang hukum di daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum (Kemenkum), Gusti Ayu Putu Suwardani, melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, pada Jumat (18/7).

Turut hadir mendampingi Kepala BPSDM, antara lain Sekretaris BPSDM Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardiansyah, Kepala Badiklat Jawa Tengah Rinto Gunawan serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

Audiensi disambut langsung oleh Gubernur Bali bersama Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas ASN hukum di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024.

“Penguatan kapasitas ASN hukum di daerah sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, legal, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami hadir untuk mendukung hal tersebut,” ujar Gusti Ayu.

Gubernur Bali menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan pentingnya keberadaan ASN hukum yang andal, utamanya dalam merumuskan regulasi yang melindungi potensi lokal seperti garam dan salak Bali agar berdaya saing dan berkelanjutan.

Pertemuan ini juga menyoroti kebutuhan peningkatan jumlah dan kualitas analis hukum di daerah. Diharapkan dengan penguatan peran analis hukum, penyusunan kebijakan daerah dapat berjalan lebih tertib hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kepala BPSDM turut memperkenalkan pemanfaatan Massive Open Online Courses (MOOC) sebagai metode pelatihan hukum yang lebih fleksibel dan efisien untuk mendukung percepatan pemenuhan ASN fungsional hukum di berbagai wilayah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, melaporkan berbagai capaian daerah dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk melalui pembentukan unit pendampingan pendaftaran KI yang menjangkau hingga kelompok difabel.

Dengan semangat kolaborasi dan harapan bersama agar tata kelola hukum di Bali dapat terus tumbuh inklusif, adaptif, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sinergi antara Kementerian Hukum dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Melalui penguatan kompetensi ASN, perlindungan Kekayaan Intelektual, serta dukungan terhadap produk hukum lokal, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Bali sebagai daerah yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga unggul secara kultural dan ekonomi dalam bingkai hukum nasional.

Denpasar, 17 Juli 2025 — Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, yang digelar pada Kamis (17/07) di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Pengantar Tugas Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah dari Bapak Wahyu Eka Putra kepada Ibu Eem Nurmanah, serta serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkum Bali. Momentum ini menandai pergantian tongkat estafet kepemimpinan sekaligus menjadi refleksi atas pencapaian dan dedikasi yang telah ditorehkan.

Kesan mendalam disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, mewakili seluruh ASN. Ia menyampaikan bahwa Bapak Wahyu Eka Putra tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga mentor yang telah meletakkan fondasi kuat menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inovasi layanan seperti Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) yang kini direplikasi secara nasional menjadi Pos Bantuan Hukum Desa, menjadi salah satu warisan yang sangat berarti. Tak hanya itu, sinergi lintas lembaga dan keberhasilan meraih prestasi nasional seperti Juara 1 Aransemen Mars Kekayaan Intelektual juga menjadi bukti kepemimpinan yang inspiratif.

Dalam sambutannya, Bapak Wahyu Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra kerja, dan unsur Forkopimda Provinsi Bali atas dukungan selama masa tugasnya. Ia juga menitipkan kelanjutan perjuangan meraih predikat WBBM serta penguatan Posbankum Desa kepada Ibu Eem Nurmanah sebagai Kakanwil baru. "Kami berharap semangat dan solidaritas yang telah dibangun dapat terus dijaga demi mewujudkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sambutan penuh semangat juga disampaikan oleh Kepala Divisi P3H yang baru, Dr. Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. Ia juga memohon dukungan dari seluruh unit kerja agar amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Saya mohon dukungan dari seluruh jajaran. Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas tidak mungkin diraih sendiri, melainkan melalui kerja sama dan kekompakan kita semua. Mari kita lanjutkan budaya kerja yang telah dibangun, dan bersama-sama membawa pembinaan hukum di Bali menjadi semakin inklusif, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah yang baru, Ibu Eem Nurmanah, turut menyampaikan sambutan penuh harapan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa amanah ini tentu bukan hal yang ringan, namun ia merasa optimis karena mewarisi pondasi kuat dari pendahulunya. Ia pun memohon bimbingan dari seluruh jajaran Forkopimda, serta dukungan dari seluruh mitra kerja dan keluarga besar Kanwil Kemenkum Bali.

“Pintu ruangan saya akan selalu terbuka untuk gagasan, inovasi, bahkan kritik yang membangun. Bersama kita bisa menjadikan Kanwil Kemenkum Bali semakin maju dengan tetap menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah ini,” tegasnya.

Acara turut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum). Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat baru dan apresiasi yang tinggi atas kontribusi Bapak Wahyu Eka Putra selama menjabat.

“Kami bangga atas kontribusi luar biasa yang telah Bapak berikan, khususnya dalam menginisiasi pelayanan terpadu bersama dan memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa. Kepada Ibu Eem Nurmanah dan Dr. Mustiqo Vitra Ardhiansyah, kami ucapkan selamat bertugas. Kami yakin, dengan pengalaman dan integritas yang dimiliki, kepemimpinan Ibu dan Bapak akan membawa Kanwil Kemenkum Bali semakin maju,” ujarnya.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata serta prosesi pengantaran Bapak Wahyu Eka Putra, menandai akhir masa tugas yang penuh dedikasi dan pengabdian.

Dengan semangat baru dan kolaborasi yang terus diperkuat, Kanwil Kemenkum Bali optimis melanjutkan langkah maju menuju pelayanan yang semakin humanis, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat Bali dan sekitarnya.