Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik berbasis data. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur (Kaltim) secara virtual, Kamis (30/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Kegiatan yang diikuti melalui Zoom dari Ruang Darmawangsa ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, M. Ikmal Idrus, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Policy Talks sebagai ruang kolaboratif bagi para analis kebijakan untuk mengasah kemampuan dalam menghimpun data empiris yang komprehensif. Menurutnya, keberagaman karakteristik tiap daerah menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda, sehingga dibutuhkan analis kebijakan yang mampu merumuskan solusi berbasis bukti dan sesuai kebutuhan lokal.

Dalam sesi pemaparan, Analis Kebijakan Ahli Madya dari LAN RI Kaltim, Rustam Amarullah, mengungkapkan bahwa jumlah JFAK di wilayah Kalimantan mencapai 2.753 orang, yang merupakan potensi besar dalam menghasilkan kebijakan berkualitas. Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam merespons persoalan publik, sehingga kebijakan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Mulawarman, Saipul, memaparkan bahwa analisis kebijakan publik mencakup tiga tahapan utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ia juga menyoroti pentingnya policy brief sebagai instrumen strategis yang menyajikan informasi secara ringkas, tajam, dan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan responsif.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Policy Talks menjadi wadah penting dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif. “Kegiatan ini memberikan perspektif yang sangat komprehensif terkait pentingnya analisis kebijakan berbasis data lapangan. Ke depan, kami di Kanwil Kemenkum Bali akan terus mendorong penguatan kapasitas analis kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali optimistis dapat terus meningkatkan kualitas analisis kebijakan serta memperkuat peran strategisnya dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat luas.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus berkomitmen memperkuat pemahaman regulasi terkait layanan administrasi hukum umum bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Layanan Badan Hukum Sosial (Perkumpulan) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Kamis (30/4/2026).

Bertempat di Ruang Arjuna Kantor Wilayah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Beliau didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran pada bidang Administrasi Hukum Umum.

Dalam sambutan pembukanya, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU, Andi Taletting Langi, menekankan pentingnya penguatan pemahaman regulasi seiring dengan meningkatnya tren pendirian badan hukum perkumpulan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa bimbingan teknis dan supervisi sangat krusial untuk meminimalisir potensi permasalahan internal maupun hukum yang sering muncul di dalam organisasi perkumpulan.

Fokus utama sosialisasi kali ini adalah pemaparan materi mengenai Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 oleh Narasumber dari Ditjen AHU. Regulasi terbaru ini menjadi kompas bagi para pemangku kepentingan, terutama Notaris dan pengurus perkumpulan, dalam menjalankan prosedur administrasi mulai dari pendirian, perubahan data, hingga proses pembubaran.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai studi kasus dan kendala teknis yang sering ditemui di lapangan terkait pendaftaran badan hukum sosial di wilayah Bali.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, memberikan tanggapan positif atas inisiatif pusat dalam memperbarui tata kelola badan hukum sosial ini. Beliau menegaskan bahwa jajaran di daerah siap mengawal implementasi aturan baru tersebut demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi adanya sosialisasi ini sebagai upaya preventif dalam memitigasi konflik di tubuh organisasi sosial. Dengan pemahaman yang seragam terhadap Permenkum Nomor 18 Tahun 2025, kami optimis layanan badan hukum di Bali akan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para anggota perkumpulan," ujar I Wayan Redana.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap adanya peningkatan kualitas layanan administrasi hukum di wilayah, khususnya dalam hal legalitas perkumpulan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem organisasi sosial yang sehat dan tertib administrasi, sehingga mampu berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat di Provinsi Bali tanpa terhambat oleh kendala legalitas formal.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pembinaan Hukum Nasional Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kamis (30/4). Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Darmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPHN Ibu Min Usihen, Sekretaris BPHN, para Kepala Pusat di lingkungan BPHN, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia beserta jajaran. Kanwil Kemenkum Bali turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Eem Nurmanah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran terkait.

Dalam pembukaan, Sekretaris BPHN menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah sekaligus penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai target kinerja nasional.

Kepala BPHN dalam arahannya menyampaikan bahwa secara umum seluruh Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, meskipun capaian kinerja masih menunjukkan variasi antar wilayah dengan klasifikasi predikat Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Evaluasi kinerja tersebut didasarkan pada sejumlah indikator utama, antara lain tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan.

Lebih lanjut, dalam pemaparan evaluasi diidentifikasi beberapa tantangan yang mempengaruhi capaian kinerja, di antaranya belum optimalnya strategi percepatan kegiatan, perlunya peningkatan sinergi dan kolaborasi, minimnya inovasi, serta kualitas pelaporan yang masih bersifat administratif dan belum analitis.

“Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat sinergi, serta mendorong inovasi agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat lebih optimal,” ujar Kepala BPHN.

BPHN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain perlunya terobosan dalam pencapaian target Triwulan II, peningkatan koordinasi dengan unit pembina, penguatan peran tim pendamping, serta pemantauan implementasi kebijakan secara berkala.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan penguatan pendampingan teknis, peningkatan kualitas pelaporan berbasis analisis, serta optimalisasi koordinasi antara pusat dan wilayah guna mendukung pencapaian target kinerja secara lebih efektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah melalui strategi yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis hasil guna mendukung pencapaian target kinerja secara optimal

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali secara serentak melaksanakan kegiatan pembinaan, penguatan, dan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat wilayah kecamatan di Kota Denpasar, yakni Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat, pada Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengelola Posbankum sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan jajaran penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Bali serta dihadiri oleh para camat, sekretaris camat, lurah, perbekel, dan perangkat desa di masing-masing wilayah. Secara umum, kegiatan difokuskan pada penguatan peran Posbankum sebagai sarana layanan hukum non-litigasi, sekaligus peningkatan kualitas pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dan indikator kinerja layanan.

Dalam kegiatan di Kecamatan Denpasar Selatan, Camat Denpasar Selatan menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Kanwil Kemenkum Bali. Ia menilai Posbankum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum, mencegah konflik sosial, serta menjaga keharmonisan masyarakat yang heterogen. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya pelaporan kegiatan di beberapa desa.

Menanggapi hal tersebut, tim penyuluh hukum menegaskan bahwa keaktifan Posbankum tidak hanya diukur dari pelaksanaan layanan, tetapi juga dari pelaporan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur. Pelaporan mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari informasi hukum, bantuan hukum, mediasi, hingga rujukan advokat, yang dapat diinput melalui sistem berbasis digital secara fleksibel.

Sementara itu, di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Barat, kegiatan pembinaan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan Kanwil Kemenkum Bali dalam mengoptimalkan fungsi Posbankum. Dukungan dari perangkat desa dinilai menjadi kunci dalam memastikan layanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara luas dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Di Kecamatan Denpasar Utara, kegiatan pendampingan turut memperkuat aspek teknis pelaporan serta membangun koordinasi berkelanjutan melalui pembentukan grup komunikasi antar pengelola Posbankum. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah konsultasi, berbagi informasi, serta mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi di lapangan.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan dan pendampingan ini menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan di tingkat akar rumput. Selain memberikan layanan hukum yang mudah dan terjangkau, Posbankum juga menjadi wadah edukasi hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap seluruh Posbankum di wilayah Denpasar dapat semakin aktif, tertib dalam pelaporan, serta mampu memberikan layanan hukum yang optimal, sehingga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan harmonis.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan pengarahan kepada Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional Ahli Madya bertempat di Ruang Dharmawangsa, Kamis (30/4). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (anev) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka meningkatkan kinerja serta kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya membangun kekuatan organisasi secara kolektif serta menghindari pola pikir yang terbatas dalam bekerja. Ia juga menyoroti pentingnya kaderisasi organisasi melalui penilaian yang objektif guna mendorong peningkatan kinerja yang optimal.

Lebih lanjut, Eem menyampaikan bahwa eksistensi Pejabat Fungsional Ahli Madya harus tercermin melalui penguasaan aspek teknis dan subteknis, serta aktif melakukan sharing knowledge kepada jajaran di bawahnya. Hal ini dinilai penting untuk memastikan proses transfer pengetahuan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Kita harus meningkatkan kepedulian, kepercayaan, dan semangat kerja sebagai satu kesatuan tim atau superteam, sehingga mampu meninggalkan legacy yang baik bagi organisasi,” tegasnya.

Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk bekerja secara profesional dengan tidak menunda pekerjaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap tugas yang diemban. Pengendalian teknis juga diharapkan dapat dioptimalkan, seiring dengan terbukanya peluang pengembangan karier, termasuk kemungkinan rotasi ke tingkat pusat bagi pejabat manajerial maupun fungsional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah juga menegaskan bahwa tidak boleh terdapat capaian penilaian yang rendah pada Triwulan I dan II. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat adanya cuti bersama pada bulan Mei, sehingga kualitas kinerja harus tetap terjaga.

Para Kepala Divisi turut diminta untuk menyusun program kerja secara cermat dengan mempertimbangkan waktu kerja efektif, serta memperkuat rentang kendali dalam tindak lanjut disposisi surat. Pembagian pekerjaan pun diharapkan dilakukan secara proporsional, disertai pemberian kepercayaan kepada pegawai dan pembinaan yang berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Melalui forum tersebut, dilakukan pembahasan bersama guna merumuskan solusi serta langkah tindak lanjut yang tepat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dapat semakin solid, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.