Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menghadiri secara virtual kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi pada Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah”.
Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Analis Kebijakan, guna mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Analis Kebijakan terhadap siklus analisis kebijakan, mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti, memperkuat koordinasi serta sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah, serta mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik yang responsif, akuntabel, dan berdampak.
Policy Talks menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Farah.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang saat ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, dinamika pemerintahan yang semakin kompleks menuntut para Analis Kebijakan untuk mampu menerapkan siklus analisis kebijakan secara komprehensif, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
“Melalui forum ini, kita dapat bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi antara Analis Kebijakan dengan para pemangku kepentingan di wilayah. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Jonson Siagian.
Pada sesi pertama, Dr. Arfa’i memaparkan materi mengenai Aspek Keterbukaan dan Partisipasi Publik sebagai Unsur Penting dalam Kebijakan Publik. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan publik secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, pada sesi kedua, Farah menjelaskan mengenai proses dan tahapan penyusunan kebijakan yang baik. Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya penggunaan data, bukti empiris, serta analisis yang sistematis sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Policy Talks yang memberikan ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi para Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
“Analis Kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis eviden. Melalui forum seperti ini, kita tidak hanya memperkaya wawasan mengenai siklus analisis kebijakan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik antarwilayah. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Eem Nurmanah.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat peran kebijakan publik sebagai instrumen dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
