Denpasar – Kamis, 28 Agustus 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, melakukan audiensi dengan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana bertempat di Kantor Wali Kota Denpasar.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas rencana Nota Kesepahaman antara Kanwil Kemenkum Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum. Nota Kesepahaman tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, fasilitasi produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, pelaksanaan pembangunan hukum melalui literasi dan penyuluhan hukum, hingga koordinasi, analisis implementasi, dan evaluasi kebijakan hukum. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah, fasilitasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum, serta penguatan Pos Pelayanan Hukum dan HAM (Posyankumhamdes).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bali saat ini tengah mengembangkan layanan Kekayaan Intelektual yang ramah bagi penyandang disabilitas di wilayah Bali.

“Bagaimana kita memberdayakan kaum rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk melindungi kekayaan intelektualnya. Saya sangat bersyukur pemerintah daerah di sini memberikan dukungan penuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eem menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan layanan tersebut. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui karya yang dihasilkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar siap bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung pelaksanaan program dan layanan hukum, termasuk perlindungan kekayaan intelektual bagi kelompok rentan.

Denpasar, 28 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan rapat pengharmonisasian terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jembrana secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (28/8).

Rapat dibuka oleh Koordinator Tim Kerja V, I Kadek Yuliana, yang menyampaikan tujuan pelaksanaan yakni melakukan fasilitasi harmonisasi terhadap dua Ranperbup Jembrana. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana, Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana, serta Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Jembrana.

Dalam kesempatan tersebut, Bagian Hukum Setda Jembrana bersama Kepala Bagian Umum Setda Jembrana menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Bali atas fasilitasi yang diberikan. Mereka menegaskan komitmen untuk terus menjalin kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah melalui produk hukum yang sesuai ketentuan.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas meliputi Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas; dan Ranperbup tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Pembahasan dipandu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, I Kadek Yuliana untuk Ranperbup pertama dan Herry Sulistyo Widodo untuk Ranperbup kedua. Pencermatan pada Ranperbup Perjalanan Dinas difokuskan pada kesesuaian teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, struktur norma, serta penyesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Selain itu, aspek kemampuan keuangan daerah juga menjadi perhatian agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Sementara itu, pembahasan terhadap Ranperbup RKPD Tahun 2026 menekankan pentingnya penyesuaian dengan kondisi eksisting perangkat daerah di Jembrana yang telah mengalami penggabungan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini agar muatan materi Ranperbup sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.

Setelah melalui diskusi dan pencermatan, Bagian Hukum Setda Jembrana menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Kanwil Kemenkum Bali. Rapat yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedua Ranperbup telah diharmonisasi dan siap dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Denpasar, 28 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan 11 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Bali, Kamis (28/8/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah dalam sambutannya menyampaikan harapan agar OBH tidak hanya fokus pada pendampingan perkara, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa. Hal ini sejalan dengan upaya menghadirkan layanan bantuan hukum yang cepat, mudah diakses, serta menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, bahkan daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

“Dari total 716 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali, saat ini telah terbentuk 533 Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa/Kelurahan (Posyankumhamdes) atau Pos Bantuan Hukum. Melalui sinergi dengan OBH, kami berharap layanan ini dapat semakin diperkuat untuk mewujudkan access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kakanwil.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak, Kanwil Kemenkum Bali terlebih dahulu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui masih ada penerima bantuan hukum yang belum mengetahui bahwa anggaran bantuan hukum bersumber dari negara melalui Kemenkum RI, tidak mengenal advokat maupun organisasi advokat yang mendampingi, serta belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai perkembangan perkara. Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama agar ke depan layanan bantuan hukum semakin optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat..

Menanggapi hal tersebut, Eem menekankan agar para OBH senantiasa mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam memberikan layanan. “Saya berharap OBH tidak hanya bekerja sesuai anggaran, tetapi dengan niat tulus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra serta para penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Bali.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan Pemaparan Modul Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting serta luring di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan dibuka oleh Saefur Rochim, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, mewakili Kepala BPHN. Dari Kanwil Kemenkum Bali, hadir secara daring Kepala Kantor Wilayah Eem Nurmanah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran pengelola JDIH dan penyuluh hukum.

Dalam pemaparannya, Kapus LLHP JDIHN menjelaskan modul pembinaan yang dapat dijadikan pedoman bagi Kanwil. Modul ini mencakup tujuh aspek penting, yaitu: Organisasi, Sumber daya manusia, Koleksi dokumen hukum, Teknis pengelolaan, Sarana dan prasarana, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta Pengembangan dan inovasi.

Berdasarkan data dari laman jdihn.go.id, saat ini tercatat sebanyak 1.238 anggota telah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Perkembangan yang pesat ini menuntut adanya pembinaan yang lebih intensif di tingkat daerah. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Kanwil Kemenkum bersama Pemerintah Provinsi memegang peran strategis dalam pengembangan JDIH.

Kegiatan berjalan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di wilayah Bali.

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menerima kunjungan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dalam agenda Desk Wawancara dan Verifikasi Lapangan pada Rabu, (27/8). Kunjungan ini merupakan tahapan penting dalam penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Bali menyambut kedatangan TPN dengan penuh semangat, menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nuramanah, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) ZI menuju WBBM menyambut langsung kedatangan Tim Penilai. Kegiatan diawali dengan TPN meninjau langsung Ruang Layanan Terpadu Kanwil Kemenkum Bali. Kakanwil Eem Nuramanah secara komprehensif menjelaskan beragam layanan yang tersedia, mulai dari Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Imigrasi, Pemasyarakatan, hingga Layanan HAM, yang semuanya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Kakanwil Eem Nuramanah menyoroti berbagai inovasi dan capaian yang telah berhasil diimplementasikan. Beliau secara khusus memaparkan aplikasi APELAN, sebuah inovasi yang mempermudah notaris dalam pencatatan dan pelaporan secara elektronik. Selain itu, inovasi Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) juga menjadi perhatian utama. Inovasi ini bahkan telah direplikasi secara nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan kini diterapkan di seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia.

Tim Penilai Nasional KemenPANRB menyatakan apresiasinya yang tinggi terhadap semangat dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. "Kami sangat mengapresiasi semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam pembangunan Zona Integritas. Komitmen ini terlihat jelas dari inovasi yang dihasilkan dan upaya pembenahan yang telah dilakukan," ujar salah satu anggota TPN dalam sesi diskusi.

Kakanwil Eem Nuramanah menegaskan kembali komitmen jajarannya. "Meraih predikat WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan. Dengan kerja keras dan integritas, serta keberlanjutan inovasi, kami berharap tidak hanya sekadar meraih WBBM, tetapi juga terus maju untuk kemajuan instansi dan mengedepankan pelayanan publik," tuturnya.

Kakanwil Eem Nuramanah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim kerja atas dedikasi mereka. Ia berharap bahwa hasil evaluasi ini akan membawa Kanwil Kemenkum Bali selangkah lebih dekat untuk meraih predikat WBBM. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh pegawai, memastikan setiap aspek pelayanan dan tata kelola pemerintahan berjalan secara optimal demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.