Buleleng — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keadilan restoratif di tingkat lokal. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut terlihat dalam peran aktif Kanwil Kemenkum Bali dalam Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng, Rabu (21/4).

Bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, kegiatan seleksi dihadiri oleh Panitia Seleksi Daerah yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Setda, Pengadilan Negeri Buleleng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Organisasi Bantuan Hukum Barisan Rakyat Merdeka (OBH BARA), serta Kanwil Kemenkum Bali sebagai pembina dan pengawal pelaksanaan seleksi.

Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Bali, Putu Sumiasi dan Ketut Dudi Wiguna, hadir langsung untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel.

Panitia melakukan penilaian terhadap berkas administrasi dan substansi portofolio tiga peserta, termasuk narasi pengalaman penyelesaian sengketa, dokumentasi, pranala pemberitaan, serta inovasi kebijakan desa yang mendukung penyelesaian damai.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan seleksi ini. “Peacemaker Justice Award bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi bentuk penguatan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kanwil Kemenkum Bali akan terus hadir untuk mendampingi proses ini agar lahir figur-figur pemimpin lokal yang mampu menjadi jembatan perdamaian dan pelopor keadilan di lingkungannya,” tegas Wahyu.

Ketiga peserta dinyatakan lolos seleksi dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kegiatan berjalan lancar dan menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga dalam memperkuat budaya hukum yang adil, inklusif, dan berpihak pada perdamaian.

Peacemaker Justice Award merupakan ajang nasional yang mengapresiasi kepala desa atau lurah yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialog dan keadilan restoratif.

Badung, 21 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui jajaran Penyuluh Hukum turut berperan aktif dalam kegiatan Penilaian Seleksi Daerah Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 21 April 2025 di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Badung yang terdiri dari Bagian Hukum Setda, Dinas Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pengadilan Negeri Denpasar, LBH Lingkar Karma, serta Penyuluh Hukum Madya dan Muda dari Kanwil Kemenkum Bali.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, Bapak Anak Agung Gde Asteya Yudhya, SH, yang menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan seleksi daerah PJA 2025. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Badung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah PJA Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, tim Panselda melakukan penilaian terhadap data dukung dari tujuh peserta yang telah mengunggah dokumen secara daring melalui aplikasi PJA online. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025. Setiap data yang masuk dinilai berdasarkan kriteria bobot: rendah, ringan, sedang, dan berat. Peserta dengan nilai minimal 75 secara otomatis direkomendasikan mengikuti Peacemaker Training.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan peran paralegal di daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini, Senin (21/04/2025). Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, serta Kementerian HAM Bali.

Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, yang sekaligus membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa Hari Kartini merupakan momen penting untuk mengenang dan menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini beserta seluruh perempuan Indonesia yang telah menjadi simbol perubahan. Kartini, yang dikenal berani berpikir melampaui zamannya, menyoroti ketidakadilan yang dialami perempuan dan bangsanya sejak usia muda.

“Kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa kemajuan perempuan. Kartini membayangkan Indonesia yang lebih adil, di mana perempuan bebas bermimpi, memperoleh pendidikan, dan menentukan masa depannya sendiri,” kutip Redana dari amanat tersebut.

Peringatan Hari Kartini ini juga mengusung semangat menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana slogan yang disampaikan dalam amanat, yaitu “Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan ini menjadi refleksi komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memandang perlunya pemerataan akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, agar terwujud keadilan bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kemenkum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam tingkat desa dan kelurahan se-Indonesia.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa hingga berakhirnya triwulan I 2025, telah terbentuk 1.764 Posbankum di desa dan kelurahan. Posbankum akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke Pemberi Bantuan Hukum/Advokat Probono yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ada masyarakat yang belum memahami persoalan hukum yang dihadapi. Sehingga kami hadirkan Posbankum untuk memberikan informasi dan konsultasi, hingga rujukan ke pemberi bantuan hukum gratis,” kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/04/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini mengatakan Kemenkum menargetkan terbentuknya 7.000 Posbankum hingga akhir tahun 2025. Para pelaksana Posbankum terdiri atas paralegal desa dari kelompok keluarga sadar hukum, serta para kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Untuk mendukung pencapaian target Posbankum, Kemenkum menyelenggarakan pelatihan paralegal. Dalam angkatan pertama, pelatihan ini diikuti oleh 2.962 orang, 257 organisasi pemberi bantuan hukum, dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Pelatihan paralegal adalah program pelatihan untuk memperoleh keterampilan hukum dan pengetahuan dasar bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum,” jelasnya.

Lulusan doktor dari Universitas Muslim Indonesia ini menyampaikan bahwa Posbankum dapat merujuk masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum ke organisasi pemberi bantuan hukum. Dalam periode 2025-2027, Kemenkum telah bermitra bersama 777 pemberi bantuan hukum gratis dengan target pemberian bantuan hukum di tahun 2025 sebanyak 6.263 bantuan litigasi dan 839 bantuan non litigasi.

Selain itu, di tahun 2025 Kemenkum akan memberikan penghargaan Peacemaker Justice Award bagi kepala desa atau lurah yang menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa atau kelurahan. Sampai dengan Maret 2025, sebanyak 2.157 Kepala Desa/Lurah telah mendaftar sebagai peserta Peacemaker Justice Award. Mereka akan diseleksi pada bulan April 2025, untuk kemudian mengikuti pelatihan pada bulan Mei 2025.

“Kami mendorong sebanyak-banyaknya kepala desa dan lurah untuk menjadi juru damai, menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi warganya,” tambahnya.

Kemenkum juga terus berupaya meningkatkan literasi hukum melalui program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Selama triwulan I 2025 Kemenkum mencatat sebanyak 658.361 dokumen telah terintegrasi pada jdihn.go.id dengan jumlah anggota 1.679 orang. Website JDIH sebanyak 1.246 telah dibangun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang 1.234 di antaranya telah terintegrasi kepada JDIH nasional.

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) pada triwulan pertama tahun ini telah mencatatkan pencapaian dengan mempublikasikan sembilan artikel pada jurnal ilmiah. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menilai BSK Hukum berkomitmen dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang hukum.

BSK Hukum, yang menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) dalam platform digital, memberikan informasi atas berbagai karya tulisan ilmiah yang merupakan hasil kajian/analisis kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Publikasi jurnal ilmiah ini berperan penting dalam menyebarkan pemikiran, serta analisis kebijakan bidang hukum, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebijakan di Indonesia,” kata Supratman dalam sesi Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kemenkum Tahun 2025, Selasa (15/04/2025) siang.

Saat ini BSK Hukum memiliki tiga jurnal yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak secara gratis. Hingga Maret 2025, telah dipublikasikan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Maret 2025 sebanyak 5 tulisan dan JIKH Edisi Maret 2025 sejumlah 4 tulisan.

Secara total di capaian periode triwulan I ini, sebanyak 109 tulisan telah disampaikan (submissions) SINTA 2. Terinci 49 jurnal di antaranya berbentuk tulisan Jurnal Hukum de Jure, 18 Jurnal HAM, dan 42 JIKH.

"Setiap tulisan dalam jurnal ini disusun dengan pendekatan yang cermat dan sistematis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang isu-isu yang tengah berkembang,” ucap Supratman.

“Selain itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para stakeholder, baik di sektor pemerintahan, akademik, maupun swasta, dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memberikan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada," kata pria yang akrab disapa Bang Maman ini.

Selain itu, BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pendukung dalam perumusan kebijakan di bidang hukum. Dari total 34 isu kebijakan yang dikaji dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan dalam periode triwulan pertama di 2025, 13 di antaranya telah selesai (38,24 persen), dan 21 lainnya masih dalam proses.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum),” kata Supratman.

Adapun kajian/analisis kebijakan terdiri dari kajian/analisis terhadap Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri dan kajian/analisis isu aktual berdasarkan permintaan atau isu. Dari 13 judul yang telah selesai dikaji, beberapa tajuknya membahas tentang pengintegrasian layanan publik Kemenkum menuju transformasi digital, serta analisis kebijakan tentang kerja sama bidang hukum dengan berbagai negara seperti Belanda, Swiss, dan Inggris.

“Output kajian/analisis kebijakan berupa naskah kebijakan, risalah kebijakan, dan policy paper yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Supratman di Ruang Rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Selain memproduksi kajian/analisis strategi kebijakan dan jurnal elektronik (e-Journal), BSK Hukum juga melakukan pengukuran/indeks diantaranya Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkum serta Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi. Layanan lain yang diberikan oleh BSK Hukum yaitu menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, serta buku elektronik (e-Book).

“BSK Hukum telah menetapkan lima layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,” kata Supratman.

“BSK Hukum menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, baik atas permintaan dari internal Kemenkum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebutuhan kepakaran di bidang hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum,” tambahnya.

Hasil kajian/analisis kebijakan BSK Hukum dipublikasikan melalui buku, baik dalam versi cetak maupun elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya, buku-buku hasil kajian secara elektronik dipublikasikan melalui aplikasi e-Book di https://ebook.balitbangham.go.id/.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.