BALI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum (IRH) melakukan kegiatan pendampingan kepada pemerintah kabupaten Tabanan dan Jembrana dalam rangka pemenuhan data dukung penilaian IRH tahun 2025.

Pendampingan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Selasa, 28 April 2025 di Kabupaten Tabanan dan Rabu, 29 April 2025 di Kabupaten Jembrana. Tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkum Bali terdiri dari Plt. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, I Wayan Redana; Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, I Dewa Gede Agung Peradnyana; Analis Hukum Muda, I Putu Surya Dharma; serta staf pendukung, Windi Kumoratih.

Dalam kunjungan ke Pemkab Tabanan, Tim diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum bersama tim kerja IRH setempat. Tim menjelaskan mekanisme dan tahapan penilaian IRH tahun 2025 serta mendiskusikan kendala dalam pemenuhan data dukung. Kepala Bagian Hukum Pemkab Tabanan menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan, mengingat IRH telah menjadi program prioritas pemerintah daerah. Plt. Kadiv I Wayan Redana juga menyampaikan pesan agar capaian nilai IRH yang telah sangat istimewa di tahun 2024 dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun ini.

Kegiatan berlanjut ke Kabupaten Jembrana pada hari berikutnya, di mana Tim Sekretariat IRH kembali memberikan asistensi kepada Bagian Hukum dan tim kerja IRH Jembrana. Fokus pendampingan adalah pemeriksaan kelengkapan data dukung dan identifikasi hambatan teknis yang dihadapi. Tim menyampaikan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar target nilai IRH yang memuaskan seperti tahun sebelumnya tetap terjaga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek regulasi di tingkat daerah. Seluruh rangkaian kegiatan pendampingan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah.

Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Bali menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak dan berharap agar pelaksanaan IRH dapat semakin optimal di masa mendatang.

KANWIL KEMENKUM BALI IKUTI MONITORING DAN EVALUASI AKTUALISASI PARALEGAL SERENTAK OLEH BPHN

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aktualisasi Paralegal Serentak, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 28 April 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, Kepala Divisi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur dan DI Yogyakarta, para koordinator penyuluh hukum, serta seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dari wilayah Bali dan Yogyakarta.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN sekaligus Pembina Wilayah III, Kartiko Nurintias. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pelaporan hasil aktualisasi pelatihan paralegal yang mencakup aspek substantif seperti: Layanan informasi hukum, Bantuan hukum dan advokasi, Penyelesaian konflik hukum, serta Rujukan kepada advokat.

Selain itu, aspek administrasi juga menjadi perhatian, seperti keberadaan SK Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), SK pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum), registrasi Posbankum di Google Maps, serta penyediaan sarana prasarana dan publikasi pemberitaan di media massa.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, menyampaikan bahwa sebanyak 112 peserta dari Bali telah mengikuti pelatihan paralegal serentak. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peserta yang belum menyampaikan laporan aktualisasi untuk segera melakukannya sebelum batas akhir pada 21 Mei 2025.

Redana juga menyampaikan bahwa Bali saat ini telah memiliki 324 Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Hukum Desa (Posyankumhamdes) yang memiliki fungsi serupa dengan Posbankum. Kanwil Bali akan mengupayakan percepatan pembentukan Posbankum melalui para peserta pelatihan paralegal, yang didampingi oleh Penyuluh Hukum serta organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Setelah penyampaian dari masing-masing wilayah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas berbagai tantangan dan strategi percepatan pelaporan aktualisasi di masing-masing daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berjalan lancar dan menjadi forum koordinasi penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran paralegal dalam memperkuat akses terhadap keadilan di tingkat masyarakat desa.

Klungkung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan Penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Aktualisasi Paralegal Serentak (Parletak) di dua desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yaitu Desa Nyalian dan Desa Tohpati. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu, 29–30 April 2025.

Tim Kemenkum Bali yang terdiri dari I Gede Adi Saputra (Penyuluh Hukum Ahli Madya), I Gede Prima Praja (Ahli Muda), dan Kadek De Adnyana (Ahli Muda), didampingi oleh jajaran Sekretariat Pemerintah Kabupaten Klungkung seperti Asisten I Bidang Kesra Ida Bagus Mas Ananda, Kabag Hukum I Ketut Muka, serta Analis Hukum Muda Eka Andriana.

Kegiatan dimulai di Desa Nyalian pada 29 April 2025, di mana Tim diterima oleh Perbekel Desa Nyalian di Kantor Desa setempat. Dalam sesi koordinasi, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan pentingnya penguatan Posbankum dan peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan hukum di masyarakat. Ditekankan bahwa aktualisasi peran paralegal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memberikan respon cepat terhadap permasalahan hukum yang muncul di desa.

Perbekel Desa Nyalian menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan pendampingan dari Tim Kemenkum Bali. Ia berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas hukum masyarakat desa.

Pada hari berikutnya, 30 April 2025, kegiatan serupa dilakukan di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan. Tim kembali menyampaikan pesan serupa mengenai pentingnya Posbankum dan pemberdayaan paralegal desa. Kegiatan disambut hangat oleh perangkat desa, dan kembali ditutup dengan sesi diskusi yang produktif.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah poin penting mencuat, antara lain:
- Pentingnya keberadaan Posbankum di setiap desa untuk merespons cepat persoalan hukum warga;
- Posbankum juga menjadi sarana pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan paralegal;
- Peran paralegal desa diharapkan menjadi "pertolongan pertama" dalam penanganan persoalan hukum masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari pemerintah desa serta masyarakat setempat. Koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat jaringan bantuan hukum berbasis komunitas di tingkat desa

Badung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menggelar kegiatan Temu Sadar Hukum, kali ini menyasar warga Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Bertempat di Aula Kantor Desa Darmasaba, kegiatan yang berlangsung pada Rabu (30/4) ini dihadiri oleh kelompok Desa Sadar Hukum setempat.

Kegiatan dibuka oleh Kasi Pemerintahan Desa Darmasaba yang mewakili Perbekel, sekaligus menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembinaan hukum yang digagas oleh Kanwil Kemenkum Bali. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya program Temu Sadar Hukum sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya keluarga.

Dalam sesi utama, Penyuluh Hukum Ahli Madya Ratih Rosmayuani hadir sebagai narasumber didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Putu Sumiasi dan I Ketut Dudi Wiguna. Materi yang diangkat kali ini menyoroti isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menjadi topik diskusi kelompok.

Masing-masing peserta diberikan studi kasus terkait KDRT untuk dianalisis dan didiskusikan secara kelompok. Setelah diskusi berlangsung, narasumber memberikan penjelasan sekaligus arahan mengenai solusi hukum dan pentingnya peran keluarga dalam mencegah tindak kekerasan domestik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. “Kegiatan Temu Sadar Hukum seperti ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang melek hukum. Apalagi topik yang diangkat sangat relevan dan menyentuh langsung persoalan kehidupan rumah tangga. Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Darmasaba dan berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut di desa-desa lainnya,” ujar Wahyu.

Kegiatan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari peserta yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala

Denpasar, 30 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (30/04). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai upaya memberikan pemahaman menyeluruh dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan regulasi terbaru mengenai pengesahan badan hukum koperasi.

Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi tersebut menekankan pentingnya percepatan legalisasi koperasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui wadah usaha berbasis komunitas.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai provinsi, termasuk jajaran Divisi Pelayanan Hukum Bali. Kegiatan dibuka oleh Direktur Badan Usaha pada Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pengesahan koperasi.

"Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam proses legalisasi koperasi. Regulasi ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepastian hukum," ujar Andi Taletting Langi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bali, Wayan Redana, menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bali siap mengimplementasikan peraturan ini secara optimal di lapangan.

"Kami menyambut baik terbitnya Permenkum ini sebagai bentuk reformasi layanan hukum. Sosialisasi hari ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memastikan pengesahan koperasi di Bali berlangsung sesuai prinsip tata kelola yang baik dan berpihak kepada masyarakat," ungkap Wayan Redana.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah dapat melaksanakan proses pengesahan koperasi secara cepat, tepat, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.