Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi anggota Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Bali, mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung secara daring melalui Zoom pada Kamis (18/6/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kompleksitas kebijakan publik saat ini menuntut birokrasi untuk bekerja secara strategis dengan mengedepankan analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, peran Analis Kebijakan menjadi sangat penting dalam menghasilkan rekomendasi yang didasarkan pada data dan fakta sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab permasalahan publik secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Taufiqurrakhman juga berharap kegiatan Policy Talks dapat menjadi wadah strategis bagi Kantor Wilayah untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi antar Analis Kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan di daerah. Melalui forum diskusi ini, para analis diharapkan dapat bertukar pengalaman, membangun jejaring, serta meningkatkan kualitas analisis kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih implementatif, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Materi pertama disampaikan oleh Devi Yulianti, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan bukan sekadar mendukung suatu kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dimulai dari identifikasi masalah publik, pengkajian berbagai alternatif solusi, pertimbangan risiko, biaya, manfaat, serta kelayakan kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif.
Lebih lanjut, Devi Yulianti menjelaskan bahwa analisis kebijakan dilakukan pada seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perumusan masalah (policy issues), penyusunan alternatif solusi (policy options), implementasi kebijakan (policies), hingga evaluasi hasil (policy outcomes). Pada setiap tahapan tersebut, analis kebijakan menilai efektivitas, dampak, efisiensi, serta peluang perbaikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sesi berikutnya menghadirkan Dewi Oktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ia menegaskan bahwa dalam melakukan analisis kebijakan publik, analis perlu menyusun deskripsi masalah secara komprehensif, meliputi masalah utama yang akan dikaji, lokasi kejadian, aktor yang terlibat, penyebab terjadinya masalah, hingga dampak yang ditimbulkan. Seluruh uraian tersebut harus didukung oleh data dan informasi yang kuat serta relevan.
Dewi Oktaviani juga menyampaikan bahwa isu kebijakan dapat berasal dari berbagai sumber sehingga analis kebijakan perlu mampu menangkap dan mengintegrasikan beragam perspektif. Sumber isu tersebut tidak hanya berasal dari aspirasi masyarakat, tetapi juga hasil penelitian, dinamika sektor swasta, pemberitaan media massa, masukan pejabat pemerintah, hingga perkembangan tren global.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat. Selain itu, forum Policy Talks juga menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar Analis Kebijakan guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif di tingkat daerah.
