Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat kapasitas dalam penyusunan kebijakan yang berkualitas melalui keikutsertaan dalam kegiatan Policy Talks Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan tema “Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (12/06/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran anggota Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, berbasis pada data yang valid, serta menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Penyusunan kebijakan tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan dalam membaca permasalahan publik melalui data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi solusi bagi masyarakat,” ujar Hendrik.
Dalam sesi pemaparan, narasumber pertama, Amrih Wigiati selaku Pendiri dan Tim Pakar Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), menjelaskan pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti dalam proses pembangunan daerah.
Selanjutnya, narasumber kedua, Apri Listiyanto, menyampaikan materi mengenai hubungan antara kebijakan dan pembangunan hukum di daerah.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya fenomena over regulation, tumpang tindih regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data, serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Pada sesi diskusi, peserta membahas berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah, termasuk keterbatasan ketersediaan data, peningkatan kompetensi analis kebijakan, serta strategi memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta sepakat bahwa kolaborasi antarinstansi, pemanfaatan data yang valid, serta penguatan advokasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam Policy Talks ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas jajaran dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.
