Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Kunjungan Kerja DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/03/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Agvirta Armilia Sativa. Dalam arahannya, disampaikan bahwa Kementerian Hukum sebagai pemrakarsa RUU HPI memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perencanaan teknis kunjungan kerja DPR RI, khususnya dalam rangka penghimpunan masukan guna penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU HPI.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali, antara lain Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemaparan disampaikan bahwa Panitia Khusus DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 akan melaksanakan kunjungan kerja ke enam wilayah pada bulan April 2026, yaitu Bali, Batam, Surabaya, Makassar, Mataram, dan Bandung. Kegiatan kunjungan kerja tersebut direncanakan dipusatkan pada satu lokasi di masing-masing wilayah, baik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum maupun perguruan tinggi, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta menghimpun seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum diskusi.

Sebagai bahan pendukung pembahasan, akan disiapkan dokumen dalam satu folder yang memuat Naskah Akademik, draf RUU HPI, serta resume materi. Adapun stakeholder yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Khusus untuk wilayah Bali, disampaikan adanya beberapa agenda strategis yang berlangsung secara bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan sumber daya manusia. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional akan mengoordinasikan dukungan tambahan sumber daya manusia dari pusat sesuai kebutuhan di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI di Provinsi Bali.
“Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan RUU Hukum Perdata Internasional,” ujar Eem.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk media koordinasi berupa grup komunikasi untuk mengawal proses pembahasan RUU HPI.

Selain itu, menjelang pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI, juga akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan guna memastikan kesiapan secara menyeluruh.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepahaman terkait mekanisme pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI, serta menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan global.

Denpasar – Pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dalam rangka libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tidak menghambat kinerja pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal dan produktif, Selasa (17/3).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa penerapan WFA justru menjadi momentum untuk memastikan fleksibilitas kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Pelaksanaan WFA tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh jajaran tetap bekerja secara profesional dan terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Pada Divisi Pelayanan Hukum, berbagai layanan tetap berjalan aktif, di antaranya pencetakan 40 sertifikat apostille, penyerahan Berita Acara Pelantikan (BAP) kepada 6 notaris, serta layanan konsultasi Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Selain itu, dilakukan pula persiapan pengembangan Galeri Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Bali sebagai upaya penguatan layanan berbasis potensi daerah.

Sementara itu, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum turut melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seperti mengikuti rapat koordinasi persiapan Kunjungan Kerja DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Selain itu, dilakukan pendampingan penyusunan laporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kabupaten Buleleng serta persiapan administrasi permohonan Nomor Pokok Perpustakaan sebagai bagian dari penguatan literasi hukum.

Di sisi lain, Bagian Tata Usaha dan Umum memastikan dukungan administratif tetap berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan melalui monitoring dan evaluasi data dukung Reformasi Birokrasi, pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta penyusunan mekanisme revisi anggaran. Selain itu, dilakukan pula pemantauan sarana dan prasarana kantor guna menjaga kenyamanan dan kualitas pelayanan.

Hingga saat ini, progres evaluasi data dukung Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang positif, dimana sebagian data telah dinyatakan tercapai dan sisanya masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

Dengan sinergi dan komitmen seluruh jajaran, pelaksanaan pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Bali selama WFA tetap berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menjadi bukti bahwa transformasi pola kerja tidak mengurangi kualitas layanan, melainkan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun diterapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dalam rangka libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali tetap berlangsung dengan baik dan profesional pada Senin (16/3).

Selama periode pelaksanaan WFA tersebut, berbagai layanan publik tetap dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Petugas pada Divisi Pelayanan Hukum tetap melayani sejumlah permohonan administrasi seperti pencetakan apostille, serta memberikan konsultasi terkait berbagai aspek hukum kepada masyarakat. Aktivitas pelayanan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan hukum secara mudah dan berkelanjutan.

Di sisi lain, jajaran pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) juga terus menjalankan fungsi pemantauan dan pengelolaan data terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan guna memastikan proses pelaporan berjalan tertib serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik meskipun berada dalam situasi pelaksanaan WFA. Hal ini menjadi bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan seluruh tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Klungkung – Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaporan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di tingkat desa dan kelurahan, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaporan POSBANKUM pada Jumat (13/03) bertempat di Ruang Vikom Setda Kabupaten Klungkung.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung I Gusti Ketut Suardika, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung I Ketut Muka, serta JF Madya I Gede Adi Saputra. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Mustoqo Vitra mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom bersama perwakilan desa dan kelurahan se-Kabupaten Klungkung. Dari total 59 desa/kelurahan, sebanyak 43 desa/kelurahan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Kesra Setda Kabupaten Klungkung menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaporan POSBANKUM di Kabupaten Klungkung yang hingga saat ini masih tergolong minim. Ia juga mengajak desa dan kelurahan yang belum melakukan pelaporan agar mulai aktif melaporkan kegiatan POSBANKUM, sekaligus memberikan apresiasi kepada desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pelaporan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali menyampaikan bahwa keberadaan POSBANKUM sejalan dengan amanat Presiden dalam Asta Cita ke-7, yaitu pemerataan akses keadilan bagi masyarakat. POSBANKUM menjadi salah satu upaya Kanwil Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelaporan kegiatan POSBANKUM sebagai bukti bahwa layanan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelaporan tersebut nantinya akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan arah kebijakan hukum ke depan, terlebih menjelang peresmian POSBANKUM secara nasional yang direncanakan pada awal April oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sesi pemaparan materi, I Gede Adi Saputra menjelaskan bahwa POSBANKUM merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu POSYANKUMHAMDES, yang kini ditarik menjadi program nasional. Program ini bertujuan mendorong penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat secara mandiri melalui pendekatan musyawarah, damai, dan humanis.

Selain itu, Adi Saputra juga menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme dan teknis pelaporan POSBANKUM melalui aplikasi yang dapat diakses melalui tautan maupun pemindaian barcode menggunakan perangkat telepon genggam, laptop, maupun komputer. Pelaporan POSBANKUM mencakup empat jenis layanan, yaitu layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum, layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta layanan rujukan advokat. Ia menegaskan bahwa pelaporan tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga dapat mencakup kegiatan pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

Untuk mempermudah pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penginputan laporan melalui pemutaran video tutorial serta praktik langsung oleh peserta. Selain itu, Adi Saputra juga menampilkan tata cara penginputan data penggerak POSBANKUM melalui tautan Google Form.

Pada sesi diskusi, perwakilan desa dan kelurahan aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait teknis penginputan laporan, mulai dari jenis layanan yang dapat dilaporkan hingga jangka waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa desa juga menyampaikan bahwa mereka telah melaksanakan layanan POSBANKUM dan berhasil menyelesaikan sejumlah permasalahan hukum di masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh peserta dinilai telah memahami mekanisme pelaporan POSBANKUM, termasuk proses penginputan laporan serta jenis-jenis layanan yang tersedia. Peserta juga telah memahami tata cara penginputan data penggerak POSBANKUM sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi desa dan kelurahan dalam pelaporan POSBANKUM sehingga pelaksanaan layanan bantuan hukum di masyarakat dapat terdokumentasi dengan baik serta memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan hukum di masa mendatang.

Tabanan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 di Kabupaten Tabanan pada 11–12 Maret 2026.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan untuk mengevaluasi layanan hukum Kanwil Kemenkum Bali, khususnya terkait fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah, pengelolaan JDIH, serta Pos Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi, layanan dinilai berjalan dengan baik, dengan prosedur yang jelas serta akses informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Selanjutnya, tim melakukan evaluasi di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, BRIDA menyampaikan bahwa layanan Kanwil Kemenkum Bali dinilai responsif, terutama dalam pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual, meskipun masih terdapat kendala berupa calon pendaftar yang menunda proses pengajuan serta beberapa usulan Indikasi Geografis yang belum memenuhi persyaratan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan. Perangkat desa menyampaikan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum dan penyebarluasan informasi hukum dari Kanwil Kemenkum Bali sangat membantu masyarakat dalam memahami hukum serta memperoleh akses layanan hukum secara lebih mudah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan hukum yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Bali dinilai telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.