Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keikutsertaan dalam program “PASTI Ada Solusi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Kegiatan dialog antara pemerintah dan masyarakat tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran Jumat (12/06/2026).
Program “PASTI Ada Solusi” merupakan wadah komunikasi terbuka antara Kementerian Hukum dengan masyarakat untuk menerima berbagai keluhan, aspirasi, masukan, serta permintaan bantuan terkait layanan hukum dan administrasi. Melalui forum ini, setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat diupayakan memperoleh penjelasan dan tindak lanjut dari unit kerja terkait.
Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Kanwil Kemenkum Bali terhadap upaya Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan hukum dan administrasi, mulai dari layanan kekayaan intelektual, merek, hingga kewarganegaraan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa program “PASTI Ada Solusi” tidak hanya menjadi forum untuk menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap permasalahan mendapatkan arah penyelesaian yang jelas.
“Untuk perbaikan-perbaikan ke depan, baik itu dari segi waktu, kemudian kepastian hukumnya, dan juga keamanan. Kementerian Hukum betul-betul istiqomah memberi pelayanan terbaik,” ujar Supratman yang mengikuti kegiatan secara daring.
Salah satu aduan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut berasal dari tiga warga negara Belanda yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan layanan hukum dan administrasi.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima telah ditindaklanjuti melalui penjelasan dari unit terkait.
“Untuk hari ini ada beberapa keluhan, saran, masukan, dan permintaan dari masyarakat, baik di bidang kekayaan intelektual merek maupun kewarganegaraan, dan tadi secara tuntas dijawab oleh Dirjen KI dan Dirjen AHU serta dibulatkan oleh Bapak Menteri,” jelas Hendro.
Hendro berharap program “PASTI Ada Solusi” dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya berorientasi pada pelayanan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Kementerian Hukum terus mendorong percepatan layanan melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan revisi sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Merek, serta memperkuat sistem layanan berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kecepatan dan kepastian pelayanan.
“Implementasi teknologi menjadi salah satu langkah untuk mengurangi subjektivitas dalam proses pemeriksaan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai permohonan yang masuk,” jelas Hermansyah.
Program “PASTI Ada Solusi” juga membuka akses pengaduan melalui kanal QRIS Pengaduan PASTI Solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan dan memperoleh tindak lanjut dari Kementerian Hukum.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bali terus memperkuat komitmen dalam mendukung transformasi pelayanan publik Kementerian Hukum serta menghadirkan layanan hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) bagi masyarakat.
