Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra Ardhiansyah, beserta jajaran mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid dari Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Kanwil Kemenkum Bali melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini menjadi momentum awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan hukum yang responsif, efektif, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi wadah sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan implementatif.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyampaikan arah strategis pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 sekaligus memperkenalkan inovasi Legal Policy Hub (LPH). Platform tersebut dirancang sebagai pusat kolaborasi kebijakan hukum yang nantinya akan terintegrasi dengan SuperApps Kementerian Hukum guna mendukung tata kelola kebijakan yang lebih modern, terukur, dan berbasis data.
“Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif dan masukan dari pusat maupun daerah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Andry.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya, Supratman menegaskan pentingnya peran Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai think tank Kementerian Hukum dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap produk hukum dan kebijakan harus mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan strategis yang dihadapi bangsa serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Salah satu agenda penting dalam rangkaian tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dengan empat perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam bidang penelitian, analisis kebijakan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan hukum yang berbasis kajian akademis.
Selain diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah dari seluruh Indonesia, kegiatan ini juga melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI), guna memperluas jejaring kolaborasi dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan.
Melalui keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Bali mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan di daerah sekaligus mendorong lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti. Diharapkan forum ini menjadi sarana kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan kebijakan hukum yang semakin berkualitas serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
