Tingginya mobilitas masyarakat lintas negara serta meningkatnya kebutuhan penggunaan berbagai dokumen publik Indonesia di luar negeri mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Materi Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya Tentang Layanan Apostille pada Selasa, (09/06). Acara yang berlangsung di Hotel The Trans Resort Bali ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan informasi krusial mengenai kemudahan dan efisiensi pelayanan administrasi hukum.
Dalam laporannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Bali terhadap layanan Apostille sangatlah tinggi. Hal tersebut tercermin dari volume pencetakan sertifikat Apostille berdasarkan basis data yang tercatat dari tahun 2025 hingga 8 Juni 2026 yang telah mencapai 6.739 sertifikat. Tingginya angka pencetakan tersebut menegaskan betapa krusialnya upaya penyebarluasan informasi secara masif kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Denpasar, agen penyalur tenaga kerja di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta perguruan tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, hadir pula perwakilan instansi pemerintah terkait, Notaris yang berkedudukan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar, hingga komunitas yang bergerak di bidang perkawinan campur yang ada di Provinsi Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, yang secara resmi membuka acara tersebut, menekankan bahwa layanan Apostille merupakan wujud nyata transformasi pelayanan publik pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global yang semakin tinggi. Layanan ini dihadirkan dengan tujuan untuk menghapus persyaratan legalisasi diplomatik maupun konsuler sehingga mampu memangkas rantai birokrasi menjadi satu langkah yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Lebih lanjut, Eem Nurmanah memaparkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali telah mencetak total 10.932 lembar sertifikat Apostille sejak bulan Juli 2023 hingga 8 Juni 2026. Adapun rincian pencetakan tersebut meliputi 824 sertifikat pada tahun 2023, 3.369 sertifikat pada tahun 2024, 4.782 sertifikat pada tahun 2025, dan sebanyak 1.957 sertifikat hingga tanggal 8 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa layanan ini merupakan implementasi dari Konvensi Den Haag Tahun 1961 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Ke depannya, informasi mengenai layanan Apostille ini hendaknya dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, khususnya bagi para siswa, mahasiswa, pencari kerja, pekerja migran, instansi pemerintah, hingga dunia usaha yang memerlukan penggunaan dokumen publik di luar negeri.
Setelah pembukaan resmi, agenda sosialisasi dilanjutkan dengan metode pemaparan materi oleh para narasumber dan diskusi dengan peserta yang dipandu oleh moderator Dr. I Made Mulyawan Subawa, S.H., M.Kn.. Diskusi komprehensif ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional serta Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bali. Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, masyarakat serta instansi terkait diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara pengajuan dan penggunaan layanan Apostille, sehingga memberikan kemudahan serta kepastian hukum dalam pengelolaan dokumen publik lintas negara.
