JEMBRANA — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmen dan peran aktifnya dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Selasa (23/06), Tim Kerja V Kanwil Kemenkum Bali sukses memfasilitasi rapat pengharmonisasian terhadap 4 (empat) rancangan produk hukum daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana. Langkah proaktif ini merupakan wujud nyata pendampingan berkelanjutan dari Kemenkum untuk memastikan setiap peraturan yang lahir di tingkat daerah selaras dengan tata nilai perundang-undangan nasional, serta membawa manfaat nyata bagi kemajuan masyarakat.
Dalam rapat yang diselenggarakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tersebut, Tim Kerja V Kanwil Kemenkum Bali yang dikoordinatori oleh I Kadek Yuliana, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bali bersama jajaran ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan yakni Arief Haryanto dan Herry Sulistyo Widodo, hadir memberikan masukan yang sangat konstruktif dan solutif. Berkat bimbingan teknis yang komprehensif dari tim ini, tiga rancangan peraturan berhasil disepakati dan siap melangkah ke tahapan selanjutnya. Kanwil Kemenkum Bali secara cermat membantu menyempurnakan tata tulis, dasar hukum, dan penegasan norma agar produk hukum tersebut semakin presisi dan tidak memicu multitafsir saat diimplementasikan oleh jajaran Pemkab Jembrana.
Peran krusial Kanwil Kemenkum Bali sebagai penjaga gawang legal drafting semakin bersinar saat membahas draf keempat, yakni Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah yang mengusung metode inovatif omnibus law. Terhadap rancangan ini, tim ahli dari Kemenkum Bali memberikan panduan hukum yang mendalam, khususnya menyoroti historis Perda Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Jembrana yang faktanya belum terealisasi.
Melalui ketelitian dan sikap kehati-hatian tim Kanwil, Pemkab Jembrana diarahkan untuk melengkapi kajian hukum yang lebih matang. Arahan ini bertujuan mulia untuk melindungi roda pemerintahan daerah agar proses pencabutan aturan tidak berbenturan dengan hierarki hukum, sekaligus mencegah terjadinya potensi kelalaian administrasi di masa depan.
Sinergi dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Kanwil Kemenkum Bali ini turut mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari jajaran Kejaksaan Negeri Jembrana yang hadir dalam rapat. Kolaborasi antarinstansi ini diyakini mampu menjamin seluruh regulasi Jembrana tetap kokoh berada di dalam koridor hukum. Melalui pendekatan harmonisasi yang edukatif dan mengayomi, Kanwil Kemenkum Bali kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.
