DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran menghadiri kegiatan Policy Talks Series II Forum Komunikasi Kebijakan di Kupang, Rabu (24/06). Acara yang mengusung tema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Nusa Tenggara Timur" ini diselenggarakan secara resmi oleh Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam forum lintas wilayah ini menjadi wujud nyata komitmen dan sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan tata kelola pemerintahan, khususnya agar lebih responsif terhadap tantangan geografis dan sosial ekonomi masa kini.
Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dalam sambutannya menegaskan bahwa pada era yang ditandai oleh perubahan cepat dan tantangan pembangunan yang kian kompleks, kualitas kebijakan publik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintahan. Menurutnya, persoalan saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan cara pandang yang holistik, kolaboratif, dan integratif.
"Kebijakan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari seberapa banyak dokumen yang dihasilkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Silvester.
Melalui wadah komunikasi kebijakan ini, seluruh pemangku kepentingan—termasuk para analis kebijakan dari berbagai daerah—didorong untuk merumuskan kebijakan yang murni berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini bertujuan agar regulasi yang diterbitkan tidak berakhir sebagai tumpukan dokumen, melainkan menjadi instrumen yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa partisipasi dalam forum ini memberikan wawasan strategis terkait penguatan peran analis kebijakan di daerah.
"Peran analis kebijakan tidak hanya sebatas merekomendasikan solusi tertulis, tetapi juga bertindak sebagai jembatan antara pengetahuan dan pengambilan keputusan," ujar Eem.
Ia juga berharap keterlibatan dalam Policy Talks ini dapat menjadi rujukan berharga bagi jajaran Kemenkum Bali untuk terus mengedepankan penggunaan data presisi dalam setiap penyusunan program kerja maupun pengambilan keputusan strategis.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pakar kebijakan, di antaranya perwakilan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, serta para akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Melalui kolaborasi antar-instansi dan lintas sektor ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan semakin tumbuh seiring dengan hadirnya regulasi yang benar-benar membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.
