Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Rapat Koordinasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial yang dilaksanakan di Ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (24/6).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Para Kepala Divisi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta para Analis SDM Aparatur.
Rapat dibuka oleh Koordinator Asesor SDM Aparatur Kementerian Hukum, Nuni Suryani, didampingi para Asesor Ahli Utama BPSDM Kementerian Hukum. Dalam paparannya disampaikan bahwa Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2026.
Nuni Suryani menjelaskan bahwa sebanyak 60 pegawai akan mengikuti kegiatan penilaian kompetensi yang meliputi pejabat manajerial dan non manajerial. Penilaian dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi jabatan sesuai jenjang jabatan serta menggunakan metode penilaian yang disesuaikan dengan kelompok jabatan masing-masing peserta.
Selain itu, disampaikan pula tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat koordinasi, pra penilaian kompetensi, pelaksanaan asesmen, pengolahan hasil, hingga penyampaian rekapitulasi hasil penilaian.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi.
"Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan siap memberikan dukungan penuh agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar," ujar Eem.
Kepala Kantor Wilayah juga menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk jaringan internet yang stabil, penyediaan perangkat pendukung, serta pelaksanaan gladi dan pengecekan teknis sebelum kegiatan dimulai.
Selain itu, Eem Nurmanah menyampaikan perlunya pemetaan kompetensi pegawai secara lebih komprehensif, khususnya bagi pegawai pelaksana yang masih memerlukan arahan terkait pengembangan karier dan peminatan Jabatan Fungsional.
Dalam kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dan memberikan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi.
Di akhir rapat, Nuni Suryani menyampaikan bahwa perubahan peserta masih dimungkinkan sepanjang tetap memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, pemetaan arah karier dan minat jabatan pegawai juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penilaian kompetensi tahun ini.
Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dapat berjalan optimal serta menghasilkan pemetaan kompetensi pegawai yang akurat guna mendukung pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
