GIANYAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus mendorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas paralegal desa. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pendampingan Aktualisasi Paralegal yang diselenggarakan oleh LBH APIK Bali bekerja sama dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bina Desa Universitas Udayana di Kissidan Eco Hill Resto & Retreat, Desa Sidan, Gianyar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas perangkat desa, masyarakat, mahasiswa peserta MBKM Bina Desa, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang telah menyelesaikan pelatihan paralegal dan tengah memasuki tahap aktualisasi.
Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bali, Ratih Rosmayuani, hadir sebagai narasumber dengan materi “Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Posbankum Desa/Kelurahan.” Ia menjelaskan bahwa kedudukan dan peran paralegal kini semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Menurut Ratih, regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi paralegal untuk berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum, termasuk melalui konsultasi hukum, investigasi perkara, hingga penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat penerima bantuan hukum.
“Paralegal di Pos Bantuan Hukum Desa berperan sebagai garda terdepan dalam memperluas akses keadilan serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum. Kehadiran mereka memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau, cepat, dan tepat,” ujar Ratih.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan regulasi paralegal merupakan langkah penting dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern.
Pada sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan berbagi pengalaman selama memberikan layanan bantuan hukum di desa masing-masing. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses aktualisasi turut dibahas bersama untuk memperoleh solusi dan penguatan kapasitas.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan semakin siap menjalankan perannya sebagai paralegal desa yang kompeten dan mampu menjadi ujung tombak pelayanan bantuan hukum di tingkat masyarakat. Kanwil Kemenkum Bali juga terus berkomitmen mendukung pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai sarana perluasan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.
