Singaraja – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) JDIH di Kabupaten Buleleng, Selasa (26/5). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pembina Gabungan Kanwil Kementerian Hukum Bali bersama Biro Hukum Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan berkualitas.
Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tiga lokasi, yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), dan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja.
Kegiatan Monev pertama dipusatkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Tim JDIH Kabupaten Buleleng, serta Tim JDIH DPRD Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pembina menyampaikan hasil penilaian e-report terbaru sekaligus memberikan penguatan terkait empat variabel penilaian JDIH yang menjadi indikator utama dalam evaluasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, JDIH Setda Kabupaten Buleleng menunjukkan capaian positif dengan peningkatan nilai dari 93 pada tahun 2024 menjadi 94 pada tahun 2025. Meskipun demikian, Tim Pembina masih menemukan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya terkait kelengkapan data statistik jumlah Peraturan Daerah yang masih berlaku serta pemenuhan beberapa data pendukung lainnya.
Sementara itu, JDIH DPRD Kabupaten Buleleng juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah sebelumnya mengalami kendala pada penggunaan sistem IDLIS, DPRD Kabupaten Buleleng telah merilis kembali website JDIH dengan sistem yang baru. Berdasarkan hasil penilaian, nilai JDIH DPRD meningkat dari 31 pada tahun 2024 menjadi 58 pada tahun 2025. Tim Pembina menilai masih diperlukan penyempurnaan pada aspek tampilan, konten, serta penyesuaian indikator penilaian agar pengelolaan website semakin optimal.
Pada sesi diskusi, sejumlah isu teknis turut dibahas, mulai dari integrasi sistem website JDIH DPRD Kabupaten Buleleng, penyesuaian metadata, hingga langkah tindak lanjut berupa penyampaian surat resmi kepada Kantor Wilayah guna mendukung penyelesaian kendala teknis yang dihadapi.
Kegiatan kemudian berlanjut ke Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Tim diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum beserta Tim JDIH Undiksha. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengelolaan JDIH saat ini telah dialihkan dari Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Fakultas Hukum.
Hasil evaluasi menunjukkan JDIH Universitas Pendidikan Ganesha mengalami peningkatan nilai dari 71 pada tahun 2024 menjadi 76 pada tahun 2025. Adapun beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian antara lain optimalisasi diseminasi produk hukum melalui penyusunan infografis serta penyesuaian proses pengelolaan akibat masa transisi kelembagaan.
Monitoring dan evaluasi kemudian ditutup dengan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Tim JDIH universitas menyampaikan bahwa website JDIH telah berhasil dibangun, namun hingga saat ini masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran sehingga belum dapat dibuka untuk akses publik. Selain itu, proses inventarisasi produk hukum internal universitas juga masih terus dilakukan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim JDIH Kanwil Kementerian Hukum Bali bersama Biro Hukum Provinsi Bali mendorong Universitas Panji Sakti Singaraja untuk menyampaikan surat resmi terkait kendala yang dihadapi agar dapat dilakukan pendampingan dan tindak lanjut lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara tim pembina dan anggota JDIH dalam menjaga kualitas pengelolaan dokumentasi hukum. Komitmen bersama, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas pengelola diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas JDIH sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan terpercaya.
