Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar rapat bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Policy Talks Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (4/5/2026) bertempat di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tim BSK Kanwil Kemenkum Bali, serta jajaran kepegawaian di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nomor W.20-UM.01.01-2224 terkait persiapan pelaksanaan Policy Talks yang menjadi bagian dari Forum Komunikasi Kebijakan (FKK).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Policy Talks sebagai salah satu upaya strategis dalam membangun ekosistem kebijakan hukum yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis bukti di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali. Hal ini sejalan dengan pembentukan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting mulai dari perencanaan kegiatan, pembagian tugas tim, hingga strategi pelaksanaan Policy Talks. Tim yang telah dibentuk terdiri dari beberapa kelompok kerja, di antaranya Tim Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan, Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Tim Diseminasi, serta Tim Kerja Sama dengan pihak eksternal.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menegaskan bahwa kesiapan seluruh tim menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.
“Policy Talks bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis evidence. Oleh karena itu, sinergi dan kesiapan seluruh tim sangat diperlukan agar output yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Forum Komunikasi Kebijakan.
“Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat memperkaya perspektif serta memastikan kebijakan yang disusun lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Melalui sinergi antar tim, diharapkan pelaksanaan Policy Talks dapat berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis evidence serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan dilaksanakannya rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Bali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kualitas kebijakan publik di bidang hukum melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis data.
