Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik berbasis data. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur (Kaltim) secara virtual, Kamis (30/4/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Kegiatan yang diikuti melalui Zoom dari Ruang Darmawangsa ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual.
Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, M. Ikmal Idrus, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Policy Talks sebagai ruang kolaboratif bagi para analis kebijakan untuk mengasah kemampuan dalam menghimpun data empiris yang komprehensif. Menurutnya, keberagaman karakteristik tiap daerah menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda, sehingga dibutuhkan analis kebijakan yang mampu merumuskan solusi berbasis bukti dan sesuai kebutuhan lokal.
Dalam sesi pemaparan, Analis Kebijakan Ahli Madya dari LAN RI Kaltim, Rustam Amarullah, mengungkapkan bahwa jumlah JFAK di wilayah Kalimantan mencapai 2.753 orang, yang merupakan potensi besar dalam menghasilkan kebijakan berkualitas. Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam merespons persoalan publik, sehingga kebijakan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Mulawarman, Saipul, memaparkan bahwa analisis kebijakan publik mencakup tiga tahapan utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ia juga menyoroti pentingnya policy brief sebagai instrumen strategis yang menyajikan informasi secara ringkas, tajam, dan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan responsif.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Policy Talks menjadi wadah penting dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif. “Kegiatan ini memberikan perspektif yang sangat komprehensif terkait pentingnya analisis kebijakan berbasis data lapangan. Ke depan, kami di Kanwil Kemenkum Bali akan terus mendorong penguatan kapasitas analis kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali optimistis dapat terus meningkatkan kualitas analisis kebijakan serta memperkuat peran strategisnya dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat luas.
