D
enpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus berkomitmen meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui penguatan kapasitas analis kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan aktif dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah secara daring pada Senin (4/5).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta anggota Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman antar analis kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa Policy Talks bukan sekadar forum diskusi formal, tetapi juga sarana kolaboratif untuk memperkuat kapasitas pejabat fungsional analis kebijakan. Ia menekankan bahwa analis kebijakan dituntut mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum mengulas berbagai tantangan kebijakan publik, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan, hingga penurunan indeks kualitas regulasi. Selain itu, pentingnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) juga menjadi sorotan utama, mengingat masih terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan perspektif yang sangat berharga dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah. “Forum seperti ini sangat penting untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi analis kebijakan. Kami di Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis data, inklusif, dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antarunit kerja, pemanfaatan hasil riset, serta penerapan proses analisis kebijakan yang sistematis menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Melalui keikutsertaan dalam Policy Talks ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap dapat terus meningkatkan kapasitas internal sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
