Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA) Bali terkait pelayanan dan berbagai permasalahan kewarganegaraan masyarakat perkawinan campuran di Ruang Arjuna Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Kamis (7/5/2026). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, beserta jajaran terkait.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PERCA Bali Henny Mitchell, Wakil Ketua PERCA Bali Ni Putu Marina Eka, serta Tim Pokja Kewarganegaraan PERCA Indonesia Pusat yang terdiri dari Yanti Stevenson, Sulastri Dunkerley, Cindy Wiley, dan Helen Pasaribu.
Dalam audiensi tersebut, PERCA Bali menyampaikan sejumlah persoalan kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat perkawinan campuran, khususnya terkait status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), permohonan penegasan status kewarganegaraan, pelepasan kewarganegaraan asing, hingga beberapa permohonan yang masih tertahan dalam proses administrasi dan birokrasi pelayanan kewarganegaraan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan status kewarganegaraan anak masih belum optimal sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi guna menyamakan persepsi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen memberikan pelayanan kewarganegaraan yang responsif dan adaptif agar masyarakat, khususnya keluarga perkawinan campuran, memperoleh kepastian hukum dan kemudahan akses layanan,” ujar Eem Nurmanah.
Selain memperkuat layanan konsultasi dan sosialisasi, Kanwil Kementerian Hukum Bali juga siap mendukung pengembangan digitalisasi pelayanan melalui pemanfaatan superapp guna mempermudah akses layanan kewarganegaraan bagi masyarakat perkawinan campuran.
Berdasarkan data pelayanan kewarganegaraan Tahun 2022–2024, terdapat 265 permohonan terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang terlambat memilih kewarganegaraan berdasarkan Pasal 3A PP Nomor 21 Tahun 2022, dengan 156 permohonan telah terbit dan 109 permohonan masih dalam proses penyelesaian.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas pengaturan baru terkait kewajiban Anak Berkewarganegaraan Ganda untuk melakukan pendaftaran status dwikewarganegaraan melalui sistem e-Visa Keimigrasian. Melalui forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat edukasi, sosialisasi, dan pelayanan kewarganegaraan berbasis kepastian hukum bagi masyarakat.
