Denpasar, 19 Februari 2025 – Dalam rangka menginisiasi upaya penghormatan dan pengakuan hukum adat di Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui tim JFT Penyuluh Hukum mengadakan audiensi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kompilasi awig-awig sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas PMA pada Rabu (19/2) ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMA, Kabid Hukum PMA, Kabid Pemerintahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), serta tiga Penyuluh Hukum Madya, yaitu Ida Ayu Putu Herawati, Ratih Rosmayuani, dan I Gede Adi Saputra.
Menurut laporan yang disampaikan tim JFT Penyuluh Hukum, inisiatif ini bertujuan untuk mendokumentasikan awig-awig yang masih berlaku di masyarakat adat Bali. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum adat dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial.
"Pengakuan terhadap hukum adat, khususnya awig-awig, merupakan langkah penting dalam menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional," ujar salah satu penyuluh hukum yang hadir dalam audiensi tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan pihak terkait, termasuk Majelis Desa Adat di Bali, guna merumuskan strategi terbaik dalam menyusun dan mengimplementasikan kompilasi awig-awig ini.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan hukum adat di Bali dapat semakin diakui dan dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
