Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran guna mengukur progres pelaksanaan program kerja, mengevaluasi realisasi anggaran, serta memastikan target kinerja dan penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan berlangsung di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (3/6/2026).
Rapat diawali dengan pemaparan Ketua Kelompok Kerja Perencanaan, I Wayan Muliarta, mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing satuan kerja. Dalam laporannya disampaikan bahwa realisasi anggaran seluruh DIPA Kanwil Kementerian Hukum Bali sampai dengan tanggal 2 Juni 2026 telah mencapai 52,01 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60 persen sehingga terdapat deviasi sebesar 7,68 persen yang perlu menjadi perhatian seluruh unit kerja.
Selain itu, satuan kerja Peraturan Perundang-Undangan tercatat mengalami kelebihan deviasi sebesar 18,22 persen. Untuk itu, operator dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapkan dapat melakukan pengendalian realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) yang memiliki deviasi terbesar diminta untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja dalam meningkatkan capaian kinerja dan kualitas pelaporan. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek penyerapan anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II yang telah disusun oleh masing-masing divisi dan bagian.
“Kami berharap seluruh operator dapat mengisi data capaian dan rencana aksi secara lengkap, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diuraikan secara rinci agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik,” tegas Eem.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah mengimbau agar seluruh unit kerja yang capaian Rencana Aksinya belum mencapai 100 persen segera melakukan percepatan penyelesaian. Penyempurnaan data dan laporan diminta untuk diselesaikan paling lambat pada 9 Juni 2026 dengan menyajikan uraian kegiatan secara lengkap dan terukur sesuai pelaksanaan yang sebenarnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Dengan sinergi seluruh satuan kerja, diharapkan target kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
