Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Riau” ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kompetensi analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang kebijakan publik, yakni Direktur Strategi PK2AN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto, serta Guru Besar Universitas Riau, Prof. Dr. Sujianto. Forum ini diikuti oleh analis kebijakan, pejabat fungsional, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki mandat strategis dalam perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum. Menurutnya, kantor wilayah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Sujianto menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menguraikan tahapan kebijakan publik yang meliputi agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, hingga policy evaluation sebagai satu siklus yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.
Sementara itu, Widhi Novianto menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi isu, menganalisis berbagai alternatif solusi, serta menyusun rekomendasi yang implementatif guna mendukung pembaruan hukum di daerah.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan kebutuhan penting dalam mendukung kualitas perumusan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. “Melalui kegiatan seperti ini, kami memperoleh wawasan dan perspektif baru yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Penguatan kompetensi analis kebijakan menjadi kunci untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif,” ujar Eem Nurmanah.
Lebih lanjut, Eem menambahkan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Bali dalam forum nasional tersebut juga menjadi sarana memperluas jejaring kolaborasi antarsatuan kerja serta memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Ia berharap hasil diskusi dan berbagai praktik baik yang dibagikan dalam kegiatan tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung penyusunan kebijakan hukum yang semakin berkualitas di wilayah Bali.
