Denpasar, 3 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah beserta jajaran mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja, serta jajaran Pejabat Fungsional Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
Kegiatan pembukaan diawali dengan laporan Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Kapusbanglat Tekpim), Mutia Farida, S.H., M.H. Dalam laporannya disampaikan bahwa pelatihan tahun ini mengusung tema “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa untuk Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global.”
Mutia Farida menjelaskan bahwa peserta pelatihan terdiri atas 60 peserta PKN Angkatan XIV, 45 peserta PKA Angkatan LXXVI, dan 45 peserta PKA Angkatan LXXVII. Melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardana, menekankan pentingnya sinergi dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi kepemimpinan. Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu tantangan utama yang harus direspons oleh para pemimpin masa depan melalui peningkatan kapasitas, penguatan integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Dr. Agus Sudradjat, yang secara resmi membuka pelatihan, menyampaikan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi kompetensi yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pemimpin masa kini dituntut memiliki kemampuan adaptif, transformatif, dan kolaboratif dalam menghadapi berbagai dinamika organisasi maupun tantangan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Pemimpin harus mampu menjadi navigator perubahan yang memahami perkembangan teknologi serta mampu menghubungkan berbagai sistem untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan berdampak.
Keikutsertaan pimpinan dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam kegiatan pembukaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Melalui pelatihan kepemimpinan tersebut, diharapkan tercipta pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
