Gianyar – Kanwil Kementerian Hukum Bali melalui Penyuluh Hukum Madya menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Aula Rutan Gianyar pada Kamis (4/9). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya yang sedang menjalani masa tahanan, terkait hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum.
Kegiatan dihadiri oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Gianyar, Ketua LBH APIK Bali, serta Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Bali. Dalam sambutannya, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Agung Putra, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya sosialisasi bantuan hukum sebagai bekal bagi WBP, terutama bagi mereka yang masih dalam proses hukum.
Penyuluh Hukum Madya, Adi Saputra, menjelaskan bahwa program bantuan hukum yang dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Bali tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di luar lapas atau rutan, tetapi juga bagi WBP yang tidak mampu dan tengah menghadapi proses hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
Ketua LBH APIK Bali turut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan layanan konsultasi hukum hingga pendampingan di pengadilan bagi WBP yang membutuhkan. Layanan ini diberikan secara rutin setiap minggu maupun pada hari-hari tertentu sebagai bentuk komitmen dalam memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Usai sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi konsultasi di ruangan khusus guna menjaga kerahasiaan informasi dan kenyamanan bagi WBP yang membutuhkan layanan hukum.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran WBP tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak dan gratis.
