Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (4/9/2025) di Aula Dharmawangsa, dengan melibatkan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, JFT, serta JFU di lingkungan Bagian Tata Usaha dan Umum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa penataan administrasi harus dilakukan dengan baik, baik secara aplikasi maupun fisik, sebagai upaya meminimalisir potensi penyimpangan anggaran. “Tertib administrasi merupakan kunci penting dalam menjaga keuangan negara dan memastikan pengelolaan BMN sesuai aturan,” ujar Eem.
Eem Nurmanah menekankan pentingnya sinergi lintas divisi dalam mendukung kelancaran pengelolaan BMN. Ia juga menyoroti perlunya pencatatan administrasi yang akurat seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi kementerian, serta penertiban dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana prasarana gedung secara bersama. Selain itu, turut dibahas usulan peningkatan jabatan fungsional bagi tim bendahara serta rencana pelaksanaan uji kompetensi pegawai untuk memetakan jabatan sesuai minat dan kemampuan masing-masing.
Lebih lanjut, Kakanwil mendorong setiap unit kerja untuk menyampaikan kendala atau permasalahan sejak awal agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. “Soliditas tim menjadi kunci. Kita harus menjaga kebersamaan dan profesionalitas agar pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali berjalan sesuai prinsip kepatuhan dan akuntabilitas,” tutup Eem Nurmanah.
