Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan Webinar Petunjuk Teknis Layanan Perseroan Perorangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Kegiatan yang berfokus pada standardisasi output perseroan perorangan dan penetapan target kinerja 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong legalitas UMKM pada kamis (26/02).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, I Wayan Adhi Karmayana beserta Tim Administrasi Hukum Umum Kemenkum Bali.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo, S.H., M.H., dalam keterangannya menegaskan bahwa optimalisasi sistem digital menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pendaftaran badan usaha di daerah yang merupakan program prioritas nasional. Lebih lanjut, Dirjen AHU menyampaikan bahwa transformasi layanan administrasi hukum ini perlu didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan optimalisasi sistem digital secara menyeluruh agar target nasional pendaftaran Perseroan Perorangan dapat tercapai secara optimal.
Sebagai bagian dari target kinerja nasional tahun 2026, Ditjen AHU terus mendorong peningkatan capaian pendirian Perseroan Perorangan di seluruh Indonesia sebagai langkah percepatan di awal tahun. Dalam pemetaan strategis ini, Provinsi Bali dinilai sebagai salah satu wilayah berpotensi tinggi mengingat posisinya sebagai pusat ekonomi dengan pergerakan UMKM yang sangat masif. Oleh karena itu, Bali diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merealisasikan target percepatan legalitas usaha tersebut.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung kesuksesan program prioritas nasional ini. "Kami di Kanwil Kemenkum Bali siap bersinergi dan bergerak cepat. Baik itu melalui strategi jemput bola dan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM, maupun memastikan kesiapan tim teknis dan infrastruktur layanan digital di wilayah kami berjalan maksimal. Ini adalah komitmen nyata kami untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi masyarakat di Bali," tegasnya.
