Denpasar, 25 September 2025 – Kanwil Kementerian Hukum Bali melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, mengikuti Rapat Penyempurnaan Pedoman Layanan Umum Kementerian Hukum secara daring.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum, Risman Somantri, yang menekankan pentingnya pedoman tersebut sebagai jembatan penghubung sebelum terbitnya regulasi baru dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum. Pedoman ini diharapkan mampu menjamin keteraturan, efisiensi layanan internal, serta mendukung misi Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Umum juga membuka ruang diskusi dan meminta masukan dari seluruh peserta rapat. Kabag Tata Usaha dan Umum Kemenkum Bali menyampaikan beberapa catatan, antara lain terkait klasifikasi dan jadwal retensi arsip yang masih mengacu pada peraturan lama, kebutuhan SDM arsiparis serta pentingnya penyediaan tempat penyimpanan arsip di setiap unit kerja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Umum menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pedoman ini akan terus disempurnakan seiring perkembangan organisasi, sementara kebutuhan SDM arsiparis masih dalam tahap pembahasan. Namun demikian, seluruh unit kerja diwajibkan segera menyiapkan sarana penyimpanan arsip agar pengelolaan arsip tetap berjalan tertib dan terstandarisasi.
Sejumlah unit kerja lainnya juga memberikan saran senada mengenai urgensi penambahan arsiparis dan penyediaan fasilitas penyimpanan arsip. Rapat kemudian ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan perbaikan dalam penyempurnaan pedoman.
Dengan adanya pembaruan ini, Pedoman Layanan Umum Kementerian Hukum diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan praktis bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas, sekaligus memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi, sehingga tercapai keteraturan, konsistensi, dan efektivitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum.
