KARANGASEM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kabupaten Karangasem, Selasa (30/), bertempat di Kantor Setda Karangasem.
Tim BSK yang hadir terdiri dari I Putu Surya Dharma, Windi Kumoratih, Muhammad Nabil Abdillah, dan Anak Agung Dhananjaya. Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Karangasem, I Komang Suarnatha.
Dalam paparannya, Suarnatha menyampaikan kondisi terkini terkait keterbatasan sumber daya manusia di Bagian Hukum Pemkab Karangasem, terutama karena beberapa pejabat fungsional akan memasuki masa pensiun tahun ini sehingga berdampak pada pemantauan dan pelaporan IRH.
Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum Bali atas sejumlah dukungan, di antaranya pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat, pendampingan teknis dan substantif dalam memperluas akses keadilan, serta dukungan harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah.
Selain itu, Pemkab menyoroti pembatalan kegiatan Lomba Desa Sadar Hukum tahun 2025. Meski demikian, desa-desa di Karangasem telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat kembali digelar tahun depan. Pemkab juga mengusulkan agar pembinaan hukum dilakukan langsung ke desa-desa agar tercipta pemerataan pemahaman hukum di seluruh wilayah.
Terkait harmonisasi peraturan, Pemkab Karangasem merasa terbantu oleh peran perancang peraturan dari Kanwil Kemenkum Bali. Namun, mereka berharap proses harmonisasi dapat lebih dipercepat sehingga hasil dapat segera diterima pada hari yang sama setelah rapat harmonisasi dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Tim BSK, Surya Dharma, menekankan pentingnya menjaga sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bali dan Pemkab Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum dan regulasi di daerah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan capaian, hambatan, sekaligus rekomendasi tindak lanjut dalam meningkatkan efektivitas implementasi SPAK-SPKP di Kabupaten Karangasem.
