Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kanwil Kemenkum Bali dengan Kepolisian Daerah Bali yang dilaksanakan pada Senin (8/12) bertempat di Mapolda Bali.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana; Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana. Sementara Kapolda Bali diwakili oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Bali, Kombes Pol. Dr. I Gede Adi Muliawarman; Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol. Teguh Widodo serta Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kombes Pol. I Dewa Alit Artha.
Audiensi ini menjadi forum strategis dalam penyampaian program prioritas Kanwil Kemenkum Bali, khususnya terkait kesiapan pelaksanaan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2025. Kepala Kantor Wilayah menjelaskan bahwa Posbankum akan berfungsi sebagai pusat penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur non litigasi, sekaligus wadah edukasi hukum yang meliputi kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, hingga penguatan budaya sadar hukum.
Selain itu, dalam diskusi turut dibahas sinergi melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kanwil Kemenkum Bali secara khusus menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Kepolisian dalam struktur tersebut, sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan profesi notaris dan peningkatan integritas penegakan hukum.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan Polda Bali menyampaikan apresiasi terhadap hadirnya Posbankum yang dinilai sejalan dengan implementasi pendekatan Restorative Justice. Menurut Polda Bali, kehadiran Posbankum mampu menjadi instrumen penting dalam penyelesaian hukum yang mengutamakan edukasi, dialog, dan kemanfaatan sosial, sekaligus mendorong masyarakat untuk memperoleh akses keadilan dengan lebih mudah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam pernyataannya menegaskan pentingnya kerja sama berkelanjutan antara Kemenkum Bali dan Polda Bali. “Sinergi ini bukan hanya bentuk koordinasi, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan penegakan hukum yang adil, inklusif, dan humanis bagi masyarakat. Terima kasih kepada Polda Bali atas kerja sama yang telah berjalan baik, dan kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat dalam implementasi program-program strategis ke depan,” ujarnya.
Dengan terlaksananya audiensi ini, Kanwil Kemenkum Bali optimistis pelaksanaan peresmian Posbankum, pembukaan pelatihan paralegal, serta agenda pendampingan hukum berkelanjutan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Bali.
