Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan kegiatan premanisme. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Pembinaan Ormas Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang digelar di Sheraton Bali Kuta Resort pada Selasa (27/05/2025).
Rapat yang diselenggarakan atas undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia ini melibatkan berbagai instansi strategis, antara lain Forkopimda Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, BIN Daerah Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta Badan Kesbangpol dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Bali, Adhi Karmayana hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam sesi diskusi, Adhi memaparkan langkah-langkah pengawasan yang selama ini telah dilakukan, termasuk sinergi aktif dengan Badan Kesbangpol dalam memantau keberadaan yayasan dan perkumpulan di wilayah Bali.
"Melalui Aplikasi Monitoring internal, kami telah menginventarisasi data yayasan dan perkumpulan yang terdaftar di Provinsi Bali. Kanwil Kemenkum Bali juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa ormas yang beroperasi di Bali memiliki legalitas yang jelas dan menjalankan aktivitas sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Adhi juga menyarankan agar dilakukan pendataan ulang terhadap ormas di seluruh Bali guna memastikan keberadaan ormas yang aktif, tidak aktif, maupun yang berpotensi menyimpang dari tujuan pendiriannya.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra menyatakan kesiapan penuh untuk turut ambil bagian dalam Satgas tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang pelayanan hukum.
“Kanwil Kemenkum Bali akan terus bersinergi dan berkontribusi aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Provinsi Bali,” tegas Wahyu.
Rapat ini diakhiri dengan semangat bersama seluruh peserta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan ormas demi mewujudkan Bali yang aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan investasi.
