Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audiensi dengan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Bali pada Jumat (5/12) di Ruang Rektor ISI Bali, sebagai langkah persiapan pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2025.
Audiensi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, yang hadir bersama jajaran, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana. Sementara dari pihak ISI Bali hadir Rektor ISI Bali, Prof. Dr. I Wayan Adnyana beserta jajaran pimpinan.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa kolaborasi dengan ISI Bali merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelaksanaan program nasional yang berbasis pada kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa program Posbankum yang kini menjadi program nasional sesungguhnya lahir dari inovasi Posyankumhamdes di Bali. “Kami bangga menyampaikan bahwa per 31 Oktober 2025, seluruh desa dan kelurahan di Bali atau 100% telah memiliki Pos Bantuan Hukum. Ini adalah capaian kolektif Bali sebagai pionir layanan hukum masyarakat,” tutur Eem Nurmanah.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan bahwa keberadaan Posbankum menjadi ruang akses keadilan yang mudah dijangkau, sekaligus wadah edukasi hukum, penyelesaian sengketa nonlitigasi, hingga perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya. “Posbankum bukan hanya tempat untuk mencari bantuan hukum, tetapi juga ruang penyadaran bahwa hukum harus hadir secara humanis. Di Bali, perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya adalah keharusan agar warisan leluhur terlindungi” ujarnya.
Rektor ISI Bali, Prof. I Wayan Adnyana, menyampaikan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa ISI Bali melihat kerja sama ini sebagai bagian penting dalam memperkuat literasi hukum masyarakat, khususnya di bidang kreativitas dan seni yang erat dengan kekayaan intelektual.
Dengan sinergi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akses keadilan berbasis pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.
