Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara daring melalui Zoom pada Rabu (6/5). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, yang menegaskan bahwa Policy Talks merupakan forum strategis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar analis kebijakan. Ia menekankan bahwa peran analis kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menghasilkan rekomendasi yang substantif, aplikatif, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Pada sesi pemaparan, Mohammad Irfan Mukti dari Universitas Tadulako menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan strategis pemerintah yang harus disusun secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya nilai etika, integritas, dan kepentingan publik dalam setiap kebijakan. Selain itu, peran analis kebijakan dinilai sangat penting dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk dalam integrasi kebijakan dengan regulasi hukum dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
Selanjutnya, Satria Eka Tri Laksana dari LAN Makassar memaparkan mengenai penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam analisis kebijakan. Ia menjelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen ringkas yang menyajikan hasil analisis secara sistematis, komunikatif, dan berbasis bukti untuk membantu pengambil keputusan. Penyusunannya harus melalui tahapan siklus kebijakan, mulai dari penentuan agenda hingga perumusan rekomendasi, serta bersifat forward looking, inklusif, dan mampu menyajikan alternatif kebijakan secara komprehensif.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali memperoleh penguatan pemahaman mengenai pentingnya analisis kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti, serta peran policy brief dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, kegiatan Policy Talks ini menegaskan bahwa integrasi antara proses analisis kebijakan dan penyusunan policy brief menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas analis kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
