Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (07/05/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang menegaskan bahwa Policy Talks menjadi forum strategis dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui forum ini, para peserta didorong untuk memperkuat budaya evidence-based policy guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan organisasi maupun masyarakat secara efektif dan responsif.
Pada sesi pemaparan materi, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto menjelaskan pentingnya analisis kebijakan publik dalam keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Ia menekankan bahwa kebijakan publik yang baik harus disusun berdasarkan data, hasil penelitian, evaluasi program, serta bukti empiris yang valid sehingga menghasilkan keputusan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, Lies Ariany dari Universitas Lambung Mangkurat memaparkan mengenai penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam paparannya disampaikan bahwa policy brief harus mampu menyajikan informasi secara singkat, jelas, aplikatif, dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan, dengan tetap mengedepankan analisis yang berbasis bukti dan rekomendasi yang realistis serta implementatif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan penguatan penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali, khususnya dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat.
“Melalui kegiatan Policy Talks ini, kami mendapatkan penguatan yang sangat bermanfaat terkait pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti empiris. Hal ini menjadi bekal penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk terus meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang adaptif, tepat sasaran, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif,” ujar Eem Nurmanah.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap kapasitas analis kebijakan di lingkungan kerja semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang inovatif, berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan hukum nasional.
