DENPASAR – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual melalui platform Zoom pada Selasa (5/5). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berdampak luas.
Hadir secara daring dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, beserta jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar ruang diskusi formal, melainkan sarana krusial bagi analis kebijakan untuk bertukar informasi.
"Jabatan fungsional analis kebijakan dituntut mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, relevan, dan berdampak, bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas jabatan," tegas Alpius.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber ahli yang memaparkan materi dari sudut pandang birokrasi dan akademisi. Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menggarisbawahi tantangan kebijakan publik saat ini, seperti tumpang tindih regulasi dan menurunnya indeks kualitas regulasi. Ia mendorong optimalisasi platform Legal Policy Hub sebagai sarana publikasi hasil kajian yang harus berbasis pada data dan bukti yang kuat (evidence-based).
Selaras dengan hal tersebut, Direktur Penguatan Kapasitas JF dan Pembelajaran ASN LAN, Yogi Suwarno, memaparkan peran strategis analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan. Menurutnya, proses analisis harus dilakukan secara sistematis, mulai dari penentuan agenda (agenda setting), penilaian kebijakan (policy appraisal), hingga perumusan rekomendasi kebijakan yang efektif.
Dari perspektif akademis, Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, Zahran Mabrukah, memperkenalkan pentingnya instrumen policy brief. Dokumen ringkas ini dinilai krusial untuk menjembatani hasil kajian teknis dengan kebutuhan pengambil keputusan. Policy brief yang baik harus bersifat forward looking, inklusif, dan mampu menyajikan alternatif kebijakan beserta analisis kelebihan dan kekurangannya.
Melalui kegiatan Policy Talks ini, diharapkan para analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dapat lebih adaptif dan profesional. Penguatan kapasitas ini menjadi langkah nyata dalam memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
