JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menegaskan komitmennya terhadap akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan melalui partisipasi aktif pimpinan dalam Wawancara Evaluasi Kinerja Kanwil pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja (Rakordal) Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan di Grand Mercure, Jakarta pada Selasa (16/12).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memimpin tim Kanwil Bali. Ia didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.
Tim evaluator Kementerian Hukum, yakni Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkum mendalami secara menyeluruh implementasi program dan kegiatan Kanwil Kemenkum Bali selama tahun berjalan.
Dalam paparannya, Kakanwil Eem Nurmanah menyoroti berbagai pencapaian kunci yang telah dilaksanakan di wilayah Bali, mulai dari pengelolaan anggaran yang efektif, pengendalian risiko, hingga inovasi layanan.
“Evaluasi kinerja ini merupakan tolok ukur penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Kanwil Kemenkum Bali berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan nasional Kementerian Hukum,” ujar Eem.
“Kami bertekad menjadikan hasil evaluasi ini sebagai pijakan untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan hukum yang prima kepada masyarakat di Pulau Dewata.” tambahnya.
Fokus utama evaluasi kinerja Kanwil Kemenkum Bali mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) di berbagai sektor. Pada Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Bali berhasil melaporkan peningkatan signifikan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang secara langsung mendukung sektor UMKM dan pariwisata di Bali, serta optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor layanan hukum yang melampaui target.
Sementara itu, pada Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum Bali menyoroti peran strategisnya dalam pendampingan dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah, memastikan regulasi yang diterbitkan mendukung iklim investasi dan kepastian hukum. Upaya penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan dukungan terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Bali juga ditekankan sebagai bagian integral dari pencapaian. Selain itu, aspek lain yang turut diperkuat adalah transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjut cepat atas pengaduan masyarakat.
Kegiatan evaluasi ini memperkuat komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk terus meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang efektif, demi mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum secara nasional.
