Badung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (5/6) di Kantor KPU Kabupaten Badung dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
Rakor PDPB digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data pemilih secara berkelanjutan di wilayah Provinsi Bali.
Turut hadir jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Kepala KPU Kabupaten Badung. Ketua KPU Provinsi Bali secara resmi membuka acara dan menyampaikan bahwa Rakor PDPB merupakan agenda penting untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data pemilih di Bali.
Selanjutnya, jajaran KPU Provinsi Bali memaparkan materi terkait mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab yang menyoroti sinkronisasi data antar kabupaten/kota.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap proses demokrasi, khususnya dari sisi administrasi hukum yang relevan dengan kependudukan.
Rapat koordinasi berjalan lancar dan dinilai efektif dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang transparan dan inklusif di Provinsi Bali.
