Denpasar – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali, I Nengah Sukadana, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026. Kegiatan penting yang mengusung tema “Akselerasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru” ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Selasa (15/4).
Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Bali dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen kuat instansi vertikal tersebut dalam mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam merencanakan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif Kemenkum Bali dalam Musrenbang ini merupakan wujud dukungan terhadap visi pembangunan Bali yang holistik, sebagaimana tertuang dalam tema acara. Diharapkan, sinergi ini akan semakin memperkuat implementasi program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Musrenbang ini menghadirkan dua narasumber kunci, yaitu Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya. Dalam pemaparannya, Inspektur Jenderal Kemendagri secara virtual menekankan arti penting Musrenbang sebagai wadah untuk menjaring permasalahan daerah dan merumuskan solusi yang tepat. Beliau juga menyoroti delapan poin penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD 2026, termasuk perlunya penyelarasan dengan RPJPN 2025-2045, peningkatan koordinasi lintas sektor, dorongan inovasi program unggulan, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional, kemudahan berusaha, fokus pada target kinerja pelayanan publik, output program yang terukur, serta penanganan isu strategis Bali seperti kemacetan dan kebersihan lingkungan.
Selanjutnya kegiatan Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk mewujudkan pembangunan Bali yang terintegrasi dan searah. Gubernur Koster juga menekankan akselerasi peningkatan pembangunan Bali dalam lima tahun mendatang, mengingat periode ini merupakan tahap awal dari Haluan Bali 100 Tahun. Beliau menyoroti berbagai aspek penting dalam haluan pembangunan tersebut, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pelestarian pelaku budaya, penjagaan kebersihan udara melalui energi ramah lingkungan, ketersediaan air bersih dan pangan, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan gratis dan program satu keluarga satu sarjana, serta penguatan budaya sebagai identitas utama Bali.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Bali dalam Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pelayanan publik di bidang hukum. Sinergi antara Kemenkum dan Pemerintah Provinsi Bali melalui forum Musrenbang ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan Bali yang maju, sejahtera, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya serta prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
