Tabanan, 28 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengadakan koordinasi penyelenggaraan Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025 di Kantor Camat Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pada hari Jumat, 28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan lurah mengenai pentingnya peran mereka dalam penyelesaian masalah hukum di desa serta mendorong partisipasi mereka dalam Paralegal Justice Award 2025.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Penyuluh Hukum Ahli Madya Ida Ayu Herawati, Penyuluh Hukum Ahli Muda Adi Saputra, serta Penyuluh Hukum Muda Putu Sumiasi. Selain itu, hadir pula Camat Kerambitan, Kepala Desa Kukuh, Kepala Desa Penarukan, dan sejumlah staf desa setempat.
Dalam sambutannya, Camat Kerambitan memberikan apresiasi kepada tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Bali yang telah memberikan pembinaan dan arahan mengenai penyelenggaraan Paralegal Justice Award. Camat juga mendukung penuh kegiatan ini dan mengingatkan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai mediator yang dapat menyelesaikan konflik hukum di masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan, tanpa harus melalui jalur hukum yang formal.
"Di Kecamatan Kerambitan, seluruh desa telah memiliki kelompok Kadarkum (Kelompok Sadar Hukum), dan beberapa desa bahkan diusulkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Bupati Tabanan. Kami berharap para kepala desa dapat mengikuti Paralegal Justice Award 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat peran mereka dalam penyelesaian masalah hukum," kata Camat Kerambitan.
Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Herawati, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi keberhasilan beberapa desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat melalui mediasi. Menurutnya, ini sejalan dengan tujuan dari Posbankum yang ada di setiap desa. Ia menekankan bahwa keberhasilan kepala desa dalam menyelesaikan konflik melalui mediasi akan sangat berperan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Adi Saputra, menjelaskan dua kategori penghargaan yang akan diberikan dalam Paralegal Justice Award 2025, yaitu Non-Litigation Peacemaker yang diberikan kepada kepala desa yang berhasil menyelesaikan konflik di desa melalui mediasi, dan Anubhawa Sasana Jagaddhita yang diberikan kepada desa yang berhasil mendorong investasi, pariwisata, dan lapangan kerja. Pendaftaran untuk mengikuti penghargaan ini dilakukan secara online, dengan syarat peserta harus terlebih dahulu mengikuti Paralegal Academy.
Penyuluh Hukum Muda, Putu Sumiasi, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi kepala desa dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat serta memberikan apresiasi kepada mereka yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya. Selain itu, Sumiasi juga menginformasikan bahwa kegiatan ini didorong oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Agung, serta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.
Seluruh kegiatan koordinasi ini berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Para kepala desa diharapkan dapat berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025 untuk menguatkan peran mereka dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat dan turut mendorong pembangunan daerah.
Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berharap melalui kegiatan ini, lebih banyak kepala desa yang aktif dalam menyelesaikan konflik hukum di desa dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum.
