Denpasar, 28 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) mengikuti Seminar Nasional bertema “RKUHAP: Reformasi Hukum Acara Pidana Menuju Keadilan yang Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai pada hari Jumat, 28 Februari 2025. Seminar yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Ngurah Rai ini dihadiri oleh beberapa Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bali, yaitu Ratih Rosmayuani (JF PH Madya), I Ketut Dudi Wiguna (JF PH Muda), dan Ida Ayu Sri Dewi (JF PH Pertama).
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkini mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan peranannya dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan di Indonesia. Dalam seminar ini, sejumlah narasumber terkemuka turut memberikan materi, di antaranya Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H yang membahas tentang Reformasi Hukum Acara Pidana dalam RKUHAP, serta I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H yang mengupas Implementasi Prinsip Keadilan Prosedural dalam Peradilan Pidana.
Dalam seminar tersebut, Dr. IWP Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC juga mengkritisi fungsi penyidikan dalam RUU KUHAP, sedangkan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Sutasa III, SE (MTRY), M.Si membahas tantangan dan solusi dalam implementasi Rancangan Undang-Undang KUHAP menuju keadilan yang lebih berkeadilan.
Beberapa pokok penting yang dibahas dalam seminar ini antara lain, perlunya kesesuaian sistem penegakan hukum di Indonesia dengan desain kelembagaan dan kondisi geografis negara. Selain itu, seminar juga menekankan perlunya diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), serta pentingnya memperkuat posisi Aparat Penegak Hukum agar memiliki keseimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.
Selain itu, seminar juga menyarankan pentingnya penguatan sistem peradilan yang lebih terintegrasi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang komprehensif dan berkeadilan. Diharapkan setiap Aparat Penegak Hukum dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik demi melindungi hak asasi manusia (HAM) serta mewujudkan Integrated Justice System.
Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Bali yang mengikuti seminar ini berharap seminar tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai reformasi hukum acara pidana dalam RKUHAP dan bagaimana hal itu dapat diterapkan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan di Indonesia.
Dengan diadakannya seminar ini, diharapkan agar para pihak terkait dalam sistem hukum Indonesia dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
