Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Persiapan Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Bali. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja tahun 2025 sekaligus memantapkan langkah dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026.
Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas, namun juga harus menitikberatkan pada kualitas kinerja. Eem meminta agar evaluasi tahun 2025 diisi dengan pembahasan mendalam terkait perjanjian kinerja dan capaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan kinerja di tahun berikutnya.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Eem menekankan agar target realisasi per triwulan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat guna mencegah terjadinya deviasi yang dapat berdampak pada penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk itu, Eem meminta para bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih teliti dalam memeriksa alur pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing Divisi dan Bagian.
Dalam bidang kepegawaian, Eem menegaskan bahwa penilaian kinerja pegawai harus dilakukan secara objektif dan terukur melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), baik per triwulan maupun tahunan, dengan melibatkan unsur kepegawaian. Eem juga mendorong Bagian Tata Usaha dan Umum melalui Kelompok Kerja SDM untuk menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka penyusunan SKP yang selaras dengan rencana aksi masing-masing Divisi dan Bagian, serta melakukan pemetaan peminatan jabatan fungsional.
Selain itu, Eem mendorong agar Divisi Pelayanan Hukum dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah maupun pihak eksternal. Menurut Eem, kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan eksistensi dan peran Kanwil Kemenkum Bali di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, Eem juga memberikan perhatian khusus kepada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H). Eem mengarahkan agar Divisi P3H senantiasa menjaga tertib administrasi serta segera menyempurnakan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan kelancaran pelaksanaan rencana aksi.
Eem juga mengingatkan seluruh jajaran agar mulai menyiapkan data dukung yang diperlukan untuk pemenuhan rencana aksi perjanjian kinerja, serta segera memproses Surat Keputusan Tim Kerja sebagai dasar pelaksanaan rencana aksi tahun 2026. Eem berharap seluruh jajaran dapat bekerja lebih terencana, terukur, dan sinergis demi mewujudkan kinerja Kanwil Kemenkum Bali yang semakin berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional.
